TEKNOIOT: Heru Budi Hartono
Showing posts with label Heru Budi Hartono. Show all posts
Showing posts with label Heru Budi Hartono. Show all posts

28 Dec 2022

Heru Budi Pagari Tebet Eco Park Ternyata Gak Ngerti Advokasi Lingkungan, Rocky Gerung: Makanya Jangan Sekadar Pamer..

Teknoiot - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yakni yang melakukan pemagaran pada Taman Kota Tebet Eco Park (TEP).

Hal itu ditanggapi Rocky Gerung dalam akun YouTube pribadi miliknya. Dalam tayangannya, Rocky Gerung mengungkapkan bahwa seharusnya Heru Budi paham konsep taman Tebet Eco Park yang dibuat terbuka.

Rocky Gerung juga menyinggung terkait advokasi lingkungan yang dinilai tidak dipahami Heru Budi.

"Mestinya Pak Heru Budi kalau dia mengerti tentang advokasi lingkungan, dia bakal kasih di sekitar taman itu semcam flyer yang bisa orang baca bahwa taman ini dibuat terbuka dan bukan untuk diinjak rumputnya," ungkap Rocky Gerung dikutip NewsWorthy dari akun YouTube pribadi miliknya, Senin (26/12).

Heru Budi Pagari Tebet Eco Park Ternyata Gak Ngerti Advokasi Lingkungan, Rocky Gerung: Makanya Jangan Sekadar Pamer..



"Supaya Anda bisa nikmati dan supaya Anda bisa segarkan pikiran dan silah masuk tapi jangan ganggu sarang burung di situkan," sambungnya.

Lanjut, Rocky Gerung juga menegaskan bahwa Heru Budi bisa melakukan kebijakan seperti memberikan hal terkait pendidikan untuk masuk taman itu, bukan justru tamannya yang ditutup atau dipagari.

"Lalu buat apa taman kalau tidak menimbulkan kesatuan ekologis antar manusia dan lingkungan, justru waktu dia tutup akan jauhkan dan pisahkan lingkungan dari manusia," ujar Rocky Gerung.

Selain itu, Rocky Gerung pun menilai bahwa Heru Budi tidak mengerti terkait habitat.

"Itu karena dia (Heru Budi-red) nggak ngerti apa yang disebut habitat itu, atau habitus bahkan itu. Jadi intinya, makanya jangan hanya sekedar pamer bikin kebijakan yang lebih bagus dan seolah mengatakan 'Anies nggak pikirin taman itu akan dinjak-injak," papar Rocky Gerung.

Rocky Gerung pun menyinggung terkait kebijakan Heru Budi itu yang menunjukkan kapasitasnya di bawah standar untuk kota Jakarta sebagai kota metropolitan.

"Jadi pengetahuan beliau kurang dan belum sampai atau jauhlah kapasitasnya di bawah standar utuk sebuah metropolitan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Murcahyo menjelaskan, pemagaran di Tebet Eco Park bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung agar kawasan itu tetap nyaman dan teratur.

"Pemagaran adalah upaya kedua Pemprov DKI setelah sebelumnya menggunakan aplikasi JAKI untuk membatasi jumlah pengunjung sejak Juli 2022," ungkap Ivan.

Ivan menambahkan, pemagaran ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Pemprov DKI Jakarta terhadap keluhan pengunjung Tebet Eco Park selama masa uji coba Juni 2022.

18 Dec 2022

Motif Heru Budi Acak-acak Warisan Anies Baswedan Dikuliti Satu Persatu, Ternyata Oh Ternyata Tujuannya Jahat Banget, Astaga!

Teknoiot - Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza membongkar motif dari langkah politis Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terkesan ingin menghapus jejak-jejak peninggalan eks Gubernur Anies Baswedan.

Efriza menilai, Heru Budi tengah berupaya menjatuhkan citra positif yang selama lima tahun dibangun Anies di Jakarta. Ia menyebut banyak kinerja Anies yang nantinya akan diputarbalikkan oleh Heru.

"Motif Heru Budi tentu saja ingin menunjukkan program Anies banyak yang ngawur, memboroskan anggaran, kebijakan yang dipilih dan diambil oleh Anies tidak tepat sasaran," kata Efriza saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).

Heru tentu tidak hanya sekedar membuang kebijakan Anies. Tak bisa dihindari, untuk memperlancar kepemimpinannya Heru turut membersihkan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai kepercayaan atau dekat dengan Anies.


 

"Merombak struktur jajaran Pemprov dan BUMD untuk kebutuhan mempermudah ruang gerak dan soliditas terhadap kepemimpinan Heru Budi. Dia ingin kepemimpinannya dapat berjalan dengan solid, cepat, lancar, dan sukses," kata Efriza.

Efriza berpendapat, secara tidak langsung Heru Budi tengah melakukan pembunuhan karakter Anies. Sebab, Heru berupaya untuk menghilangkan citra dari hasil karya kepemimpinan sebelumnya.

"Bak pembunuhan karakter, karakter Anies menjadi buruk, citra Anies yang digembar-gemborkan oleh Anies dan kawan-kawan sebagai pemimpin yang berhasil nyatanya malah sebaliknya," ujarnya.

Efriza menilai, hal ini yang membuat para loyalis Anies teriak karena tidak terima atas perlakuan Heru selama menjadi Pj Gubernur. Disisi lain, sikap Heru yang demikian akan menggangu jalan Anies untuk mencapai kesuksesan di Pilpres 2024.

"Inilah yang membuat pendukung Anies marah dan mencak-mencak, sebab langkah Anies sebagai capres ternyata terdapat noda di kepemimpinannya, Anies tidaklah pemimpin yang benar-benar sukses memimpin DKI Jakarta," ungkapnya.

Seperti diketahui, banyak langkah Heru Budi yang terkesan ingin merubah apa yang sudah dibentuk oleh Anies. Mulai dari perubahan slogan Jakarta, pengaktifan kembali meja pengaduan, rotasi jabatan birokrat di lingkungan Pemprov DKI, sampai dengan restrukturisasi jajaran direksi di sejumlah perusahaan BUMD DKI.

Bahkan, Heru sampai membuat aturan baru terkait dengan pembatasan usia kerja pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI. Dari yang sebelumnya tidak dibatasi, kini Heru membatasi usia kerja PJLP hanya sampai 56 tahun.

Ref: populis

10 Dec 2022

Disoroti Netizen; Nama Anies Dihapus dari Dinding Lapangan Ingub Klender yang Diresmikannya

Teknoiot - Lini masa Twitter dihebohkan dengan penghapusan nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan di dinding Lapangan Ingub Klender, Jakarta Timur. Nama Anies ditutup dengan cat diganti dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI.

Selain di dinding, nama Anies di poster juga diganti dengan Dispora DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Seorang warganet yang paham mengunggah foto perbedaan ketika nama Anies dihapus ketika sudah tidak menjabat gubernur DKI.

Semasa menjabat gubernur DKI, Anies membangun lima lapangan berstandar FIFA di dalam perkampungan warga. Dia pula yang meresmikan lima lapangan itu. Anies ingin agar warga kelas bawah bisa menikmati lapangan dengan fasilitas bagus secara gratis.

Selain Klender, lokasi lainnya adalah Lapangan Ingub Serdang (Jakarta Pusat), Lapangan Ingub Muara Angke (Jakarta Utara), Lapangan Ingub Kemanggisan (Jakarta Barat), dan Lapangan Ingub Jagakarsa (Jakarta Selatan).

Nama Anies Rasyid Baswedan dihilangkan di Lapangan Ingub Klender, Jakarta Timur yang dibangun pada masanya menjadi gubernur DKI periode 2017-2022. | Foto: @AniesIndonesia


Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menanggapi santai munculnya fenomena penghapusan nama Anies ketika Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono berkuasa. Dia justru menyalahkan Anies yang banyak menghapus warisan pembangunan Ahok di Pemprov DKI. "Justru era Anies ada upaya sistematis menghilangkan jejak Ahok," katanya kepada Republika di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Gilbert membantah jika pada masa Heru menjabat, pencapaian dan pembangunan yang dilakukan Anies sengaja dihilangkan. Alih-alih demikian, dia menyebut, masa bakti Pj Gubernur Heru di Ibu Kota selama lebih dari 30 tahun sebagai aparatur sipil negara (ASN) sudah teruji dan terpercaya. "Saya yakin tidak ada upaya Pemprov DKI untuk menghilangkan," jelas Gilbert yang dikenal pengkritik utama Anies.

Informasi itu bermula dari cicitan akun Twitter, @AniesIndonesia yang menyesalkan kebijakan baru penguasa Pemprov DKI, yang menghapus nama Anies. Padahal, Lapangan Ingub Klender dibangun dan diresmikan pada era Anies. 

"Silakan dihapus nama Mas Anies, tapi rekam jejak beliau selalu di hati warga jakarta dan harum di pelosok Indonesia," kata akun tersebut hingga mengundang ratusan komentar warganet lainnya.

9 Dec 2022

Soal Pencopotan Sekda DKI, Ada Potensi Maladministrasi Dilakukan Pj Gubernur Heru dan Mendagri

Teknoiot - Mantan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho mengungkapkan ada kekeliruan dari keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.

Teguh memandang, pencopotan jabatan Sekda dan penggeseran jabatan Marullah menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata berpotensi menjadi tindakan maladministrasi.

"Ada potensi maladmintrasi yang dilakukan oleh PJ gubernur DKI dalam mutasi Sekda ini karena tidak compliance dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata Teguh saat dihubungi, Jumat, 9 Desember.

Peraturan yang dimaksud Teguh adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.




Dalam Pasal 132 A Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Pj Gubernur dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan surat edaran sifatnya hanya mengikat secara internal.

Padahal, menurut Teguh, aturan ini diterbitkan salah satunya untuk mencegah Pj kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan di luar kewenangannya. Mengingat, Pj merupakan kepala daerah yang bukan berasal dari proses pemilihan umum.

"Dalam kasus ini. Heru ini PJ bukan pengganti gubernur yang berasal dari wakil gubernur sebelumnya. Khawarirnya, semua Pj bisa menjadi mesin politik untuk mengganti para pejabat di daerah yang memenangkan kandidat tertentu," ujar Teguh.

Memang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan regulasi baru, yakni Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 yang memberikan izin kepada Pj atau Plt untuk mutasi pejabat atau ASN di institusinya.

Namun, menurut Teguh, SE ini juga menabrak regulasi yang ada. Karenanya, Teguh memandang Mendagri Tito juga berpotensi melakukan maladministrasi selain Heru.

"Mendagri berpotensi menjadi pihak yang melakukan mal admintrasi. Sebab, persetujuan tersebut hanya untuk pejabat definitif dari gubernur, bupati, atau wali kota pengganti dari pejabat yang dia gantikan," ungkapnya.

Diketahui, Heru menggeser posisi Marullah dari jabatan Sekda DKI menjadi Deputi Gubernur dalam pelantikan pada Jumat, 2 Desember lalu.

Untuk mengisi kekosongan sementara, Heru melantik Uus Kuswanto menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah DKI. Rencananya, pengangkatan Sekda DKI definitif diperkirakan bisa terpilih pada akhir Desember 2022 atau awal Januari 2023.

Ref: VOI

5 Dec 2022

Kemarahan Anak Betawi Usai Marullah Dicopot dari Sekda DKI Jakarta, Heru Budi Disebut Tak Beretika dan Menghina!

Teknoiot - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Keputusan tersebut membuat masyarakat Betawi kecewa.

Hal itu dinyatakan Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni. Menurutnya, dengan mencopot Marullah, Heru berarti tidak lagi menghargai anak Betawi.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI ini menilai, Heru tak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. “Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Saya (kami) tersinggung,” ujar Ghoni dalam keterangannya, dikutip dari Suara.com, Senin (5/12/2022).

Menurutnya, sejak era Gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Syaiful Hidayat hingga Anies Baswedan, jabatan Sekda DKP Jakarta selalu diisi oleh putra Betawi.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: MPI)


“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan Uus (Kuswanto) Plt Sekdaprov itu tak beretika,” ucapnya.

Apalagi, Heru menjadi Gubernur bukan karena dipilih masyarakat melainkan oleh Presiden. Karena itu, ia tak menerima Marullah dicopot sebagai Sekda dengan alasan apapun.

“Ini merupakan penghinaan bagi warga Betawi. Sejak dulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Skedaprov dengan Pelaksana tugas (Plt). Rusak. Saya tersinggung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melantik Uus Kuswanto sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), serta Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara tertutup di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (2/12/2022).

Bahkan, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat ke Balai Agung tempat pelantikan dilaksanakan.

Dalam keterangan resmi, Heru menjelaskan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini sebagai langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengupayakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Heru pun turut menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi atas kinerja Marullah Matali yang sebelumnya telah menuntaskan tugas sebagai Sekda DKI Jakarta, hampir selama dua tahun, sejak awal tahun 2021.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Marullah Matali atas kinerjanya, pengorbanannya, dalam memimpin ASN di DKI Jakarta. Semoga amanah baru ini bisa semakin mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat," ujar Heru.

Selanjutnya, Heru juga berharap kepada Pj Sekda DKI Jakarta yang dilantik, Uus Kuswanto, bisa menjalankan tugas jabatan tersebut dengan etos kerja profesional yang penuh rasa tanggung jawab, serta menjaga integritas.

"Semoga dengan amanah baru ini, Pak Uus bisa berkerja dengan baik dan menjaga integritas, saling bersinergi, sehingga kita semakin bagus dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara," pungkas Heru.

Perlu diketahui, Marullah Matali dilantik sebagai Sekda DKI Jakarta sejak 18 Januari 2021. Surat pengambilan sumpah jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 139/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lalu, pelantikan ini juga merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/8607/SJ, perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ref: Suara


18 Nov 2022

Program Anies Baswedan yang Ditenggelamkan Rezim Heru 'Orangnya Jokowi' Ternyata Punya Manfaat yang Nggak Main-main, Pengamat: Konyol!

DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Heru Budi Hartono jadi sorotan. Sosok yang dijuluki ”Orangnya Jokowi” karena latar belakang karirnya tersebut kerap dituding memainkan unsur politis dalam kebijakannya.

Satu yang cukup menghebohkan akhir-akhir ini adalah Pemprov DKI Jakarta ”membumihanguskan” program inisiasi dan ikonik dari Gubernur sebelumnya yang kini akan maju di Pilpres 2024, Anies Baswedan yakni penyediaan jalur sepeda.

Mengenai kebijakan ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Heru menyayangkan kebijakan ”pembersihan” Program yang ikonik dari Anies Baswedan ini, menurut Achmad, banyak sekali manfaat dari jalur sepeda bagi Jakarta.

Program Anies Baswedan yang Ditenggelamkan Rezim Heru 'Orangnya Jokowi' Ternyata Punya Manfaat yang Nggak Main-main, Pengamat: Konyol!
Sumber Gambar: Detik.com

”Jika melihat frame besarnya sebetulnya banyak kemanfaatan yang bisa dicapai dari pembuatan jalur ini,” ungkap Achmad dalam keterangan resmi yang dikutip dari wartaekonomi.co.id, Kamis (17/11/22).

Achmad menilai disediakannya serta pengembangan jalur sepeda ini sangat berdampak pada kondisi lingkungan.

Bukan hanya lingkungan, Achmad menilai masyarakat juga bisa lebih sehat dengan mengubah gaya hidup lewat bersepeda dengan fasilitas yang terus dikembangkan untuk ”memanjakan” mereka.

”Pertama transformasi jalan yang mendukung pejalan kaki dan sepeda maka akan sangat mengurangi polusi udara akibat emisi karbon yang berasal dari kendaraan, manfaat besar yang kedua adalah merubah habit yang lebih sehat bagi masyarakat melalui bersepeda, ini tentunya hal yang penting,” jelasnya.

Karenanya menurut Achmad adalah sebuah hal yang konyol program yang kaya manfaat tersebut harus digantikan dengan hal lain yang belum tentu lebih bermanfaat.

”Sebuah kekonyolan RAPBD jalur sepeda ini diganti dengan pembuatan tempat parkir di Glodok sebesar Rp. 55,6 milyar. Ini sangat bertolak belakang dengan tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurai kemacetan malah penggunaan kendaraan pribadi ini semakin difasilitasi,” jelasnya.

English

Anies Baswedan

Tekno