TEKNOIOT: Jokowi
Showing posts with label Jokowi. Show all posts
Showing posts with label Jokowi. Show all posts

3 Jan 2023

Mahfud Md: Kalau Tak Jadi Menteri Saya Ikut Kritik Perpu Cipta Kerja

Teknoiot - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md senang dengan banyaknya kritik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja. Namun, Mahfud menyebut yang bisa diperdebatkan dari beleid tersebut adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.

Sebab, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi pun sudah menyatakan prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tak menyalahi aturan.

"Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya, sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi Menteri ngeritik kayak gitu. Tetapi saya katakan, kalau secara teori udah enggak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya, itu sudah sesuai," ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Mahfud MD (Suara)



Mahfud tak keberatan jika ada kritik soal isi dari Perpu Cipta Kerja. Menurutnya hal itu biasa terjadi saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru dan bagus karena menunjukkan majunya demokrasi di Indonesia.

"Tapi kalau pemerintah menjawab (kritik dari masyarakat), itu bukan berarti sewenang-wenang. Jadi, mari adu argumen," kata Mahfud.
 
Jokowi singgung perang Rusia-Ukraina alasan terbitnya Perpu Cipta Kerja

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2022. Namun, setahun kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membatalkan putusan MK itu.

Jokowi menyebut alasannya menerbitkan Perpu tersebut karena melihat kondisi global yang tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perang itu berdampak besar bagi kondisi dunia dan memperparah krisis energi hingga krisis keuangan banyak negara.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Airlangga menjelaskan putusan MK mengenai UU Ciptaker sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Dia menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," ujar Airlangga.

Ref: Tempo

Jokowi Tak Buka Laporan Pelanggaran HAM Berat Tim PPHAM, KontraS Duga Hasilnya Tak Maksimal

Teknoiot - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM atua PPHAM Berat Masa Lalu yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan meski laporan itu sudah berada di tangan presiden, namun tak kunjung dibuka ke publik.

"Namun, hingga rilis ini terbit, dokumen rekomendasi dari Tim PPHAM Berat Masa Lalu tidak juga tersampaikan ke publik," kata Rivanlee dalam keterangannya, Selasa (3/1/2022).

Jokowi (CNN)



Mereka menduga, bahwa hasil laporan Tim PPHAM tidak maksimal, mengingat proses penyelidikannya yang tergolong singkat.

KontraS menyoroti sejumlah hal terkait penyelidikan yang dilakukan Tim PPHAM. Salah satunya rekomendasi tentang pengakuan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui permintaan maaf Presiden sebagai perwakilan negara atas adanya kejahatan kemanusiaan.

Mereka menilai hal tersebut bukan suatu hal yang baru. Rivanlee mengemukakan, sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemangku jabatan Presiden saat itu.

Ditegaskan permintaan maaf dan pengakuan negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan pemberian atau pemenuhan hak-hak para korban.

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban," ujar Rivanlee.

Mereka juga meminta agar pemulihan tidak hanya dapat dimaknai sebagai bantuan sosial.

Untuk menghindari kesalahan interpretasi, harus diingat bahwa korban dalam pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang telah mengalami penderitaan akibat penyalahgunaan kekuasaan (commission/omission Badan/Pejabat Pemerintahan yang melawan hukum).

"Oleh karenanya pengakuan kesalahan oleh Negara adalah fundamental dan telah direkomendasikan dua dekade lalu," tutur dia.

KontraS menyoroti juga rekomendasi perihal upaya pencegahan agar pelanggaran HAM tidak terulang. Mereka berpendapat jaminan ketidakberulangan tanpa akuntabilitas dan reformasi sektor keamanan hanya menjadi retorika belaka.

"Karena selama ini tidak pernah terjadi inisiatif untuk mereformasi Polri dan TNI baik secara struktural maupun kultural. Nyatanya, selama ini masih terjadi impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM, tidak adanya kontrol sipil terhadap militer dan institusi keamanan," katanya.

Di sisi lain, yang menjadi catatan reformasi sektor keamanan, menurut KontraS ditunjukkan dengan tidak berjalannya vetting mechanism sebagai mekanisme integral. Untuk tidak menempatkan aktor yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat mengalami kenaikan pangkat dan jabatan.

"Dari sejumlah catatan di atas, kami menduga bahwa rekomendasi Tim PPHAM Berat Masa Lalu alih-alih mampu mendesak negara menjalankan kewajibannya, rekomendasi yang dihasilkan kami khawatirkan hanya semakin memutihkan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi," kata Rivanlee.

"Kami meyakini bahwa jika negara menganggap bahwa suatu kasus pelanggaran berat HAM akan ditutup saat terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum adalah ketidakseriusan dalam mengungkap fakta pelanggaran HAM berat," tegasnya.

Untuk diketahui pada Kamis, 29 Desember 2022 Tim PPHAM telah menyerahkan laporan akhir yang berisi rekomendasi atas sejumlah pertemuan dengan korban/keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat kepada Menkopolhukam Mahfud MD, untuk selanjutnya diserahkan kepada presiden.

Setidaknya terdapat 12 pelanggaran HAM berat masalalu yang didalami oleh Tim PPHAM. Sebanyak 15 kasus itu merupakan rekomendasi dari Komnas HAM.

Adapun 12 pelanggaran HAM masalalu yang diselidiki di antarnya, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II 1998, Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999 dan Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985.

Ref: Suara

Wajar NasDem Berani Usung Anies, Ternyata Punya 'Kartu AS' hingga Bikin Jokowi Ketar-ketir

Teknoiot - Manuver politik Partai NasDem masih menjadi pembicaraan publik. Pasalnya NasDem mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga siap menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang notabane oposisi pemerintah.

Tentu langkah partai yang diketuai Surya Paloh ini sangat disorot mengingat Partai NasDem masih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024 mendatang.

Karena itulah menjadi pertanyaan besar, apa faktor yang menyebabkan Paloh berani mengambil langkah besar hingga nyaris menyeberang ke kubu oposisi?

Hal inilah yang dibahas pengamat politik Refly Harun di kanal YouTube-nya. "Yang namanya Surya Paloh ini memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi, dia tidak bisa dipandang sebelah mata," tegas Refly, dikutip pada Senin (2/1/2023).

Wajar NasDem Berani Usung Anies, Ternyata Punya 'Kartu AS' hingga Bikin Jokowi Ketar-ketir



Bahkan menurutnya, berbagai kelebihan ini membuat Jokowi harus memperhitungkan dengan hati-hati, termasuk untuk merealisasikan wacana mendepak menteri-menteri Partai NasDem dari kabinet.

"Artinya Presiden Jokowi masih membutuhkan (menteri dari Partai NasDem) atau paling tidak dia khawatir, takut, kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan," ujar Refly.

Lantas faktor apakah yang membuat Paloh tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi ketika menjadi oposisi nanti?

"Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS, salah satunya adalah media," tutur Refly. Ahli hukum tata negara itu lalu mengabsen beberapa jenis media yang dimiliki oleh Paloh.

"Ini bisa dipakai secara efektif untuk mengampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi, maka tidak lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah," ucap Refly lebih lanjut.

Namun Refly menilai Paloh lebih ingin bertahan dengan gaya politik dua kakinya, yakni tetap di koalisi pemerintah sekaligus membentuk poros politik baru bersama kubu oposisi dan Anies.Kolase Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (Instagram/ganjarpranowo/prabowo/aniesbaswedan)

Hal ini juga tidak lepas dari Partai NasDem yang hanya mempunyai opsi mendeklarasikan Anies bila ingin mendapatkan keuntungan besar di Pemilu 2024.

Menurut Refly, Partai NasDem jelas sudah membuang opsi untuk mengusung kandidat capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Karena meng-endorse Ganjar dan Prabowo hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo, dan PDIP seandainya Ganjar tetap dicalonkan dan NasDem mengekor maka yang untung adalah PDIP," kata Refly.

"Dalam konteks ini tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi NasDem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar NasDem pada surga dan neraka," pungkasnya.

Ref: Suara

Catat! Ini Daftar Resmi Cuti Bersama dan Libur Tahun 2023

Teknoiot - Pemerintah telah menetapkan tanggal yang menjadi hari libur nasional sekaligus cuti bersama 2023. Ada 24 hari dari total jumlah hari 2023 yang sebanyak 365 hari yang ditetapkan sebagai hari libur.

Ketetapan soal hari libur dan cuti bersama diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 3 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Secara detail, pemerintah menetapkan 16 hari libur nasional sepanjang tahun ini dan 8 hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama untuk pegawai pemerintah.

Hari libur pertama tahun ini adalah libur Tahun Baru 2023 yang jatuh pada Minggu, 1 Januari 2022. Karena hari libur Tahun Baru 2023 jatuh pada hari minggu, banyak yang bertanya-tanya apakah Senin setelah tahun baru adalah hari cuti bersama.




Sayangnya, pemerintah tidak menetapkan 2 Januari 2023 sebagai salah satu tanggal hari cuti bersama. Oleh karena itu, pada 2 Januari 2023, warga RI tetap harus bekerja seperti biasa.

Namun, sepanjang 2023 masih ada 8 hari cuti bersama yang berdekatan dengan hari libur nasional. Tanggal-tanggal ini bisa dijadikan momen untuk mengambil liburan panjang tanpa banyak menghabiskan jatah cuti dari kantor.

Tanggal cuti bersama yang paling dekat jatuh pada 23 Januari 2023, di hari Senin sebagai pengganti libur Tahun Baru Imlek 2023 yang jatuh pada hari Minggu.

Berikut daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023.

Daftar hari libur nasional 2023

1 Januari 2023 (Minggu): Tahun Baru Masehi 2023

22 Januari 2023 (Minggu): Tahun Baru Imlek 2023

18 Februari 2023 (Sabtu): Isra Mi'raj

22 Maret 2023 (Rabu): Hari Suci Nyepi 2023

7 April 2023 (Jumat): Wafatnya Isa Almasih

22-23 April 2023 (Sabtu-Minggu): Hari Raya Idul Fitri 1444 H

1 Mei 2023 (Senin): Hari Buruh 2023

18 Mei 2023 (Kamis): Kenaikan Isa Almasih

1 Juni 2023 (Kamis): Hari Lahir Pancasila 2023

4 Juni 2023 (Minggu): Hari Waisak 2023

29 Juni 2023 (Kamis): Idul Adha

19 Juli 2023 (Rabu): Tahun Baru Islam

17 Agustus 2023 (Kamis): Hari Kemerdekaan

28 September 2023 (Kamis): Maulid Nabi Muhammad SAW

25 Desember 2023 (Senin): Hari Natal 2023
Daftar hari cuti bersama 2023
23 Januari 2023 (Senin): Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

23 Maret 2023 (Kamis): Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

21, 24, 25 dan 26 April 2023 (Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu): Hari Raya Idul Fitri 1444 H

2 Juni 2023 (Jumat): Hari Raya Waisak 2023

26 Desember 2023 (Selasa): Hari Raya Natal 2023


Sumber: CNBC

2 Jan 2023

Jadi Sorotan! Perppu Cipta Kerja Disebut Hanya Melindungi Kepentingan Pemodal

Teknoiot - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) merasa dikibuli oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Terlebih, aturan itu dinilai hanya menaungi kepentingan pemodal dibanding tuntutan buruh.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai, Perppu Cipta Kerja jadi akal-akalan untuk memaksakan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkostitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, isi Perppu Cipta Kerja justru semakin tidak jelas dan tidak ada perbaikan sebagaimana yang dituntut oleh kelompok buruh.

"Sehingga pemerintah bisa seenak-enaknya sendiri menerbitkan Peraturan Pemerintah yang tentunya hanya akan menguntungkan kelompok pemodal atau investor," keluh Mirah, Senin (2/1/2023).

Jadi Sorotan! Perppu Cipta Kerja Disebut Hanya Melindungi Kepentingan Pemodal



"Modus seperti ini sudah menjadi rahasia umum, karena sejak awal Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja memang didesain oleh dan untuk kepentingan pemodal, bukan oleh dan untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Mirah lantas menjabarkan 7 tuntutan serikat pekerja yang tidak diakomodir oleh Perppu Cipta Kerja, antara lain:

- Sistem kerja outsourcing tetap dimungkinkan diperluas tanpa pembatasan jenis pekerjaan yang jelas.

- Sistem kerja kontrak tetap dimungkinkan dapat dilakukan seumur hidup, tanpa kepastian status menjadi pekerja tetap.

- Sistem upah yang tetap murah, karena tidak secara tegas menetapkan upah minimum harus berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.

- Masih hilangnya ketentuan upah minimum sektoral provinsi dan kota/kabupaten.

- Tetap dimudahkannya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui Penetapan Pengadilan.

- Berkurangnya kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) pesangon dan penghargaan masa kerja.- Kemudahan masuknya tenaga kerja asing (TKA), bahkan untuk semua jenis pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh pekerja Indonesia.

"Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 hanya semakin menegaskan bahwa rakyat Indonesia selama ini hanya dijadikan obyek untuk keuntungan pemilik modal, yang memanfaatkan DPR selaku legislatif dan pemerintah selaku eksekutif," pungkasnya.

Perppu Cipta Kerja Tak Hapus Aturan Libur 2 Hari dalam Sepekan


Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja ini berisi 1.117 halaman dan 186 pasal.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan Perppu Cipta Kerja tidak akan mengurangi hari libur bagi pekerja atau buruh setiap minggunya. Sehingga, aturan libur dua hari untuk setiap pekan tetap berlaku.

"Tidak ada yang dihilangkan untuk libur 2 hari," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri kepada Merdeka.com, Senin (2/1/2023).

Ketentuan dalam Perppu Cipta Kerja juga mengamanatkan bagi perusahaan yang memakai mekanisme lima hari kerja. Dengan ini, libur untuk setiap pekan otomatis menjadi dua hari.

"Karena pasal 79 ayat (2) huruf b, tidak serta merta hanya dimaknai untuk yang waktu kerja 6 hari saja. Sehingga, jika perusahaan menggunakan waktu kerja 5 hari dalam seminggu, otomatis libur dalam 1 minggunya 2 hari," jelas Indah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 79 ayat (2) huruf b, waktu libur pekerja diatur paling sedikit hanya satu hari untuk setiap pekannya.

Berikut bunyi lengkap Pasal 79 ayat (2) huruf b Perppu Cipta Kerja:

1. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

2. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Hal ini berbeda dalam ketentuan hak libur pekerja atau buruh dalam Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Akan tetapi, ketentuan istirahat mingguan itu merupakan ketentuan minimal. Mengingat, dalam pasal 77 di Perppu Cipta kerja ini tetap disebutkan mekanisme waktu kerja untuk 5 hari kerja dengan 2 hari libur.

Berikut bunyi lengkap pasal 77 ayat 2:

Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Sumber: Liputan6

Demi Jatuhkan Anies, Addie MS Sebarkan 'Hoaks' Ban Truk Molen Terperosok di Sumur Resapan

Teknoiot - Komponis Addie Muljadi Sumaatmadja (Addie MS) disebut telah menyebarkan hoaks karena mengunggah video yang memperlihatkan video mobil yang jatuh terperosok di dalam lubang saat melewati Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat.

Dalam video tersebut, sumur resapan yang menjadi program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disinggung dan disalahkan karena dianggap mencelakakan dan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.




“Sumur Resapan diminta warga untuk dievaluasi,” cuit Addie MS pada Sabtu, (31/12/2022).

Sementara itu, dalam unggahan pegiat media sosial Maudy Asmara menyentil unggahan musisi itu.

“Akun centang biru nggak menjamin, ya nggak om,” kata Maudy, Minggu, (1/1/2023).

Maudy membagikan postingan akun Cek Hoaks yang menyebut Addie telah menyebar hoaks.

“Hoaks. Katanya truk ambles rodanya gara-gara sumur resapan. Faktanya, yang sebabkan roda truk ambles adalah galian kabel di jalan. Lobang sumur resapannya sendiri di pinggir & tertutup kokoh,” tulis akun itu.

“Fakta-fakta lainnya, lubang sumur resapan tertutup kokoh, ada galian baru di tengah jalan batu ceper, truk ambles di galian baru,” tandasnya.


Ref: Democrazy 

1 Jan 2023

Terkenal Kritis, Siapa Sebenarnya Kolonel Purn Sugeng Waras Korban Penusukan OTK di Cimahi

Teknoiot - Kolonel Purn Sugeng Waras ditusuk orang tak dikenal. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo turun tangan.

Dari informasi yang didapat, Kolonel Purn Sugeng Waras sangat kritis terhadap kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Mulanya, Kolonel Purn Sugeng Waras bertemu dengan kerabatnya di Alam Wisata Cimahi pada Kamis (29/12/2022) pukul 14.15 WIB. Setelah itu ia meninggalkan lokasi.

Tiba-tiba orang tak dikenal memecahkan kaca belakang mobil Honda Jazz silver yang dikendarai Kolonel Purn Sugeng Waras tepat di depan pintu gerbang Perumahan Gardenia.

Sang kolonel kemudian berhenti dan turun dari mobilnya. Sejurus kemudian, orang tak dikenal itu menusukkan senjata tajam ke kedua kaki korban.

Setelah itu pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Tak lama, melintas seorang warga di lokasi dan melihat Kolonel Purn Sugeng Waras tersungkur berlumuran darah.

Saksi bernama Aditya Ramdani lalu menolong dengan membawa Kolonel Purn Sugeng Waras ke Rumah Sakit Cibabat, Kota Cimahi, untuk mendapatkan pertolongan medis.

Hasil pemeriksaan tim medis, korban mengalami luka tusuk di kaki kanan dan dua luka tusuk di kaki kiri.

Terkenal Kritis, Siapa Sebenarnya Kolonel Purn Sugeng Waras Korban Penusukan OTK di Cimahi



Doni Monardo Telepon Kapolda Jabar


Ketua Umum PPAD, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, merespon apa yang menimpa Kolonel Purn Sugeng Waras.

Mantan Kepala BNPB itu mengecam pelaku penusukan terhadap Kolonel Purn Sugeng Waras.

Doni Monardo sudah meminta aparat kepolisian mengusut tuntas serangan terhadap korban.

Mengetahui kejadian ini, mantan Danjen Kopassus itu langsung menghubungi Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana.

“Semoga kasusnya segera terungkap,” ujar Doni Monardo dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com pada Jumat (30/12/2022).

Kapolda Jabar Irjen Suntana langsung memerintahkan anak buahnya menyelidiki kasus penusukan terhadap Kolonel Purn Sugeng Waras dan menangkap pelakunya.

Tim Polda Jabar saat ini sedang memeriksa seluruh CCTV di sekitar lokasi penusukan.

"Terhadap korban, kami belum bisa mengambil keterangan, karena beliau kondisinya masih dalam perawatan,” ujar Kapolda Jabar Irjen Suntana.

Ia memastikan Polda Jabar fokus mengungkap kasus tersebut, di bawah kendali Direktur Kriminal Umum Polda Jabar.

Menurut Kapolda Jabar, dalam waktu dekat timnya segera menangkap pelaku dan mengungkap motifnya.

Selain itu, Doni Monardo sudah meminta Sekjen PPAD Mayjen Purn Komaruddin Simanjuntak berkoordinasi dengan Polda Jabar melalui Unit Samapta Polres Cimahi.

Kabar terbaru, Kolonel Purn Sugeng Waras sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Cibabat ke Rumah Sakit Dustira Cimahi milik TNI AD.

Kondisi Kolonel Purn Sugeng Waras diinformasikan sudah membaik.

Kritis Terhadap Pemerintah

Kolonel Purn TNI AD Sugeng Waras adalah tokoh yang kritis. Ia pernah mengkritisi penangkapan tokoh dan aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) pada 2020 silam.

Penangkapan sejumlah aktivis KAMI itu setelah menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Ia menilai mereka seolah-olah pelaku teror, karena tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa mengeepankan asas praduga tak bersalah.

“Tokoh-tokoh KAMI tersebut bukanlah terorisme yang harus dieksekusi atau ditangkap langsung, sebaiknya diberikan surat pemanggilan dan pemberitahuan terlebih dahulu," ucap Kolonel Purn Sugeng Waras saat itu.

Sang kolonel mendesak Polri perlu intropeksi diri dalam melaksanakan penegakan hukum.

Menurut Kolonel Purn Sugeng Waras, KAMI adalah organisasi pergerakan moral dari beberapa tokoh dan bukan suatu partai politik yang memiliki tujuan politik tertentu.

Purnawirawan TNI AD yang satu angkatan di Akademi Militer dengan SBY ini aktif dalam organisasi dan aktivitas sosial. Ia juga suka bernyanyi.

Presidium KAMI yang juga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai penangkapan sejumlah aktivis KAMI ini dianggap sebagai tindakan represif kepolisian.

"KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat," kata Gatot Nurmantyo dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (14/10/2020).

Gatot menyoroti adanya kejanggalan pada penangkapan para tokoh KAMI, terutama seorang petingginya Syahganda Nainggolan.

Menurut Gatot, dari dimensi waktu, dasar laporan polisi, dan keluarnya surat perintah penyidikan atau Sprindik pada hari yang sama, jelas aneh, tidak lazim dan menyalahi prosedur.

"Lebih lagi jika dikaitkan dengan KUHAP Pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa 'dapat menimbulkan', maka penangkapan para Tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis," terang dia.

Kolonel Purn Sugeng Waras memang kritis dalam sejumlah isu terkait bangsa.

Ia pernah bersama sejumlah jenderal purnawirawan bertemu dengan ekonom senior dan juga mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli. Mereka menyampaikan kekhawatiran kondisi bangsa saat ini.

Dalam sebuah diskusi "Gurita Utang Mencekik Rakyat" di Masjid Agung Sunda Kelapa pada Kamis, 14 Juli 2022 lalu, Kolonel Purn Sugeng Waras sempat menyampaikan keresahannya terhadap kondisi Indonesia.

Ia mengapresiasi orang-orang yang menghadiri diskusi tersebut.

"Bapak-bapak mempunyai kepedulian terhadap hutang negara kita. Enggak usah takut, ada TNI ada Polri. Saya senang sekali. TNI/Polri tidak hanya mengintip mengawasi kita, tetapi juga melindungi. Biarkan sekarang ahli-ahli kita, pakar kita menyampaikan. Ini kita berarti ikut membantu berpikir bagaimana memecahkan hutang ini," ucap Kolonel Purn Sugeng Waras saat itu dilansir dari YouTube Spasi.

Kepada peserta yang resah terhadap kondisi bangsa, Kolonel Purn Sugeng Waras berpesan.

"Teruskan perjuangan rakyat. Negara itu empat unsur: ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, ada pengakuan negara lain, bukan hanya pemerintah."

"Rakyat boleh bicara dijamin dan dilindungi undang-undang, selama apa yang kita katakan itu mengandung unsur kebenaran tidak bohong dan tidak benci. Ada fenomena, fakta, katakan!" tegas dia.

Ia meminta rakyat jangan pernah takut menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut menyampaikan keadilan.

"Memang faktanya fenomenanya negara kita amburadul. Tidak perlu saya ucapkan tapi jelas itu. Sekian terima kasih," kata Kolonel Purn Sugeng Waras menutup pidaotnya.


Kawal Penusukan Purnawiran TNI di Lembang

Kolonel Purn Sugeng Waras bersama sejumlah Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Solidaritas Purnawirawan TNI pernah mendatangi Mapolsek Lembang untuk mempertanyakan pengusutan kasus pembunuhan kolega mereka, Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin (63) pada Minggu (21/8/2022).

Di hadapan para purnawirawan, Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan bersumpah pihaknya serius mengusut kasus pembunuhan Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin di Lembang, Bandung.

Kolonel Purn Sugeng Waras bersama sejumlah Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Solidaritas Purnawirawan TNI pernah mendatangi Mapolsek Lembang untuk mempertanyakan pengusutan kasus pembunuhan kolega mereka, Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin (63) pada Minggu (21/8/2022).

Imron bersumpah di hadapan para purnawirawan TNI, tidak ada rekayasa dalam pengusutan kasus pembunuhan Letkol Inf (Purn) Muhammad Mubin.

"Kami sampaikan kepada jenderal dan para senior, saya Kapolres Cimahi, bismillahirrahmanirrahim, demi Allah demi Rasulullah, dari Polsek Lembang dan Polres Cimahi maupun dari kesatuan kepolisian lainnya, (kami) tidak pernah main-main dalam menangani kasus ini, karena ini (urusan) nyawa," kata Imron seperti dilansir Kompas.com.

Imron mengaku diterpa soal tuduhan yang menyudutkan polisi. Mulai ada oknum yang menerima uang hingga penanganan polisi yang tak sesuai fakta.

"Kalau kita main-main, nauzubillah, itu pasti akan menimpa kembali hukum karma. Kami tegaskan, kami tidak pernah ingin mendamaikan, kami tidak pernah ingin, mohon maaf, menyelesaikan, dan kami tidak ada niatan membelokkan kasus ini," tegas dia.

Diketahui, para purnawirawan itu datang untuk meminta penjelasan terkait munculnya informasi bahwa penanganan kasus pembunuh Mubin ini penuh rekayasa polisi.

Bahkan, ada kabar yang menyebutkan adanya oknum polisi yang menerima uang dalam kasus tersebut.

Para purnawirawan TNI itu meminta agar polisi transparan dalam mengusut kasus pembunuhan rekannya itu.

"Ini semacam kepedulian dan solidaritas purnawirawan. Dengan kejadian ini, menambah rasa kepedulan dan kepekaan kita," kata perwakilan Forum Solidaritas Purnawirawan TNI, Kolonel Purn Sugeng Waras.

"Intinya kita mengawal kasus ini sampai selesai. Kapolres bekerja dengan yang lainnya menyelesaikan kasus ini, berkolaborasi dengan kami para purnawirawan," ia menegaskan.

28 Dec 2022

'Tidak Elok, Anda Bukan Tuhan' Kedatangan Jokowi ke Perayaan Ekaristi Umat Katolik Malah Dikecam Tokoh Papua

Teknoiot - Kedatangan Presiden Joko Widodo ke dalam Gereja Katedral Bogor saat perayaan Natal dikecam Eks komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Hal ini disampaikan Pigai melalui akun Twiternya, Selasa (27/12/2022).

Menurut Natalius Pigai, sebagai orang Islam, harusnya Jokowi tak perlu masuk ke dalam geraja saat Misa. Menurutnya Jokowi bisa saja menunggu di luar gereja.

'Tidak Elok, Anda Bukan Tuhan' Kedatangan Jokowi ke Perayaan Ekaristi Umat Katolik Malah Dikecam Tokoh Papua



"Sebagai orang Katolik saya mengecam Presiden Jokowi. Datang saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di Altar Kudus," tulis Pigai di akun Twitternya.

"Bagaimana pun Jokowi orang Islam, tidak elok masuk Gereja saat Misa kecuali jika di halaman Gereja, Anda bukan Tuhan Allah. Ini rumah Allah yang Kudus," tuturnya.

Jokowi meninjau pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral Kota Bogor. Pada pidatonya, Jokowi mengajak para jemaat untuk mempererat persaudaraan.

Misa sendiri merupakan perayaan ekaristi dalam ritus liturgi Barat dari Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Ritus Barat, tradisi Anglo-Katolik dalam Gereja Anglikan, serta beberapa Gereja Lutheran.

'Tidak Elok, Anda Bukan Tuhan' Kedatangan Jokowi ke Perayaan Ekaristi Umat Katolik Malah Dikecam Tokoh Papua



Cuitan Pigai tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet.

"Terganggunya rangkaian kegiatan ibadah tidak akan menghapus nilai dari ibadah itu sendiri. Pesan-pesan perdamaian dan persaudaraan, lebih bisa diterima dengan hadirnya presiden ketimbang khotbah tanpa praktik di masyarakat," komentar warganet.

"Kehadiran pejabat yang beragama lain atau penjagaan dari ormas seperti Banser saya yakin mengurangi kesakralan ibadah. Toleransi yang kebablasan, toleransi cukup menghargai dengan tidak menggangu ibadah agama lain," imbuh warganet lain.

"Maaf pendeta atau Romo gereja Anda mempersilahkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI untuk hadir, aneh Anda yang malah ribet Presiden RI milik semua rakyat dan tidak memandang SARA, perlu belajar lagi adab rupanya," tambah warganet lain.

"Ini toleransi kebablasan," tulis warganet di kolom komentar.

"Saya katolik, saya tidak masalah dengan hal itu. Ada imam yang punya wewenang untuk itu, yang pasti sudah mempertimbangkan kepentingan ekaristi dan altar kudus," timpal lainnya.

Ref: 

'Semuanya Sudah Diatur Sedemikian Rapi Supaya Anies Jangan Sampai Jadi Presiden!'

Teknoiot - Jurnalis FNN, Hersubeno Arief, menilai bahwa Presiden Joko Widodo marah besar dengan Surya Paloh atas keputusannya mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem.

"Coba bayangkan, ini sebenarnya kan sudah diatur sedemikian rapinya untuk Anies Baswedan di pilpres 2024 jangan sampai menjadi presiden," ujar Hersubeno dalam akun YouTube Hersubeno Point, Senin (26/12/2022).

Menurutnya, hal tersebut terlihat mulai dari penundaan pemilihan kepala daerah, di mana harusnya pada 2022. Pasalnya, setelah menyelesaikan jabatan di periode pertama, Anies berpeluang untuk maju lagi di pilkada DKI tahun 2022.

Bukan hanya maju tetapi Anies juga memiliki potensi menang cukup besar karena adanya dukungan dan dianggap sukses sebagai gubernur DKI pada periode pertama.




"Kalau dia terpilih lagi berarti tahun 2022 sampai 2024 Anies masih punya panggung sebagai gubernur DKI dan bisa saja saat itu dia tidak menyelesaikan jabatanya dan dia maju kepada pilpres 2024," Ujarnya.

"Kalau anies misalkan terpilih lagi jadi gubernur DKI jakarta lagi ini kan citra Anies makin kuat dan dia akan masih tetap punya panggung," imbuhnya.

Tetapi penundaan Pilkada malah memberikan keleluasaan kepadanya untuk melakukan safari politik di berbagai kota dan daerah yang diklaim mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat daerah.

"Ini membuat pak jokowi sangat kesal karena semua ini gara-gara Nasdem. Orang yang sudah dihilangkan panggungnya, tiba-tiba disediakan panggung baru," ungkapnya.

22 Dec 2022

Maluku Utara Kaya Nikel, Gubernur Kasuba Akui Tidak Netes ke Rakyatnya

Teknoiot - Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba mengakui, pertumbuhan ekonomi bisa menembus 27 persen, namun tidak dirasakan rakyatnya. Kehidupan mereka tetap bergelimang kemiskinan.

Dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, Jakarta, Rabu (21/12/2022), Gubernur Kasuba berani bicara jujur. Dia menyatakan, perekonomian Malut di triwulan III-2022, melesat hingga 27 persen. Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.


Tapi sayang, tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Malut, tidak berkualitas. Lantaran tidak membuat warga Malut semakin sejahtera. Masalah ini disampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.




Selain itu, Gubernur Kasuba mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut perekonomian Malut tumbuh 27 persen, namun hati-hati. “Viral Maluku Utara 27 persen, katanya hati-hati. Kalau kita hati-hati akan sulit menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab di sana, Maluku Utara hampir semua pulau, punya tambang nikel. Yang berpotensi merusak lingkungan,” jelas mantan politikus PKS itu.

Gubernur Kasuba mengatakan, ada dua masalah besar di Malut yang perlu segera diselesaikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi harus diupayakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan warga Malut. “Kedua, segala bentuk aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan. termasuk kegiatan tambang,” terang putra Halmahera Selatan itu.

Permasalahan, kata dia, anggaran Provinsi Malut kecil, sehingga tidak cukup untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. Intinya, Gubernur Kasuba ingin adanya tambahan dana untuk daerahnya. “Karena itu, bu menteri saya minta uang saja, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Maluku Utara,” kata Gubernur Kasuba. .

Mendengar curhatan itu, Sri Mulyani langsung menjawab. Maksud pernyataan Presiden Jokowi adalah, mewanti-wanti agar pertumbuhan ekonomi Malut yang sudah tinggi, jangan sampai turun signifikan alias anjlok.

“Untuk Pak Gubernur Maluku Utara, untuk pertumbuhan 27 persen, waktu bapak presiden bicara hati-hati itu, sebetulnya berarti jangan sampai turun lagi. Bukannya jangan sampai tidak meningkat,” jelasnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat Malut, Sri Mulyani menyarankan agar APBD diarahkan untuk membangun infrastruktur umum. Sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Bangun infrastruktur, bisa dari APBD atau APBN. Agar masyarakat tidak merasa terisolasi, atau tidak merasakan pembangunan. Ini kita akan melihat, menggunakan instrumen TKDD, atau instrumen di tempat bapak dengan APBD-nya,” terang Sri Mulyani.

Untuk menjaga lingkungan tidak rusak karena praktik pertambangan, Sri Mulyani menyarankan agar Pemda Malut tegas dalam syarat amdal serta berbagai upaya menjaga lingkungan. “Investasi besar mengenai nikel dampak lingkungannya, saya yakin, Ibu Siti (Menteri LHK), waktu investasi sudah ada amdalnya. Sehingga dampak lingkungan seharusnya tidak perlu dikhawatirkan,” jelasnya.

Ref: Inilah

18 Dec 2022

Forum Masyarakat Anti-Kepalsuan: Saat Ini belum Ada Bukti Keaslian Ijazah Jokowi

Teknoiot - Saat ini belum ada keputusan dari lembaga pengadilan terkait keaslian ijazah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sampai kapanpun akan selalu dipertanyakan sebelum ada putusan hukum yang tetap mengenai keaslian ijazah Joko Widodo. Padahal soal ijazah palsu Ir.Drs Joko Widodo telah viral kemana-mana,” kata Masyarakat Anti-Kepalsuan (Mat kepal) Dikutip dari redaksi SuaraNasional, Ahad ((18/12/2022).

Mat Kepal ini terdiri dari Setya Dharma Pelawi, Tito Roesbandi, Elyan, Rustam E dan Andri Onank.

Mat Kepal mengatakan, menggunakan ijazah palsu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan membohongi publik.

“Karena kita tahu, mengunakan ijazah palsu ataupun mengunakan Ijazah milik orang lain adalah tindakan tercela,” paparnya.

Kata Mat Kepal, publik hanya ingin melihat Jokowi hadir di pengadilan sebagai terlapor dengan membawa ijazah asli.

“Lembaga pengadilan akan melakukan sidang terbuka biar publik mengetahui kasus yang sebenarnya,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu sejumlah teman-teman semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pertemuan itu dilakukan di sela kunjungan Jokowi ke Yogyakarta.

Pertemuan Jokowi dan teman-teman semasa kuliah di UGM diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden. Jokowi sempat menyinggung masalah ijazahnya.

“Soal ini lho, urusan urusan ijazah palsu,” kata Jokowi kepada pada rekan dengan canda, seperti dikutip, Minggu (16/10).

Pernyataan itu langsung disambut tawa rekan Jokowi. Jokowi merasa aneh ada yang meragukan kelulusannya dari Fakultas Pertanian UGM. Padahal Jokowi sudah mengenyam pendidikan selama lima tahun.

“Wong sekolah lima tahun, ampunnn,” Kepala Negara heran.

“Kalau mahasiswa ya masih komplit, kalau yang SD dimana?” sambung Jokowi.

Salah satu teman Jokowi lalu bertanya soal ijazah yang dipersoalkan.

Lalu Jokowi menjelaskan, mungkin terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan program pemerintah.


“Dulu SMK kan SMEA, begitu. Ampun-ampun jelasin kayak gitu,” timpal Jokowi sambil geleng kepala.

Jokowi lalu bercerita soal rekam jejaknya semasa SMA. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku hapal semua teman-temannya.

Kasus Ijazah Jokowi


“Kalau di SMA justru teman saya kelas 3, kelas 2, kelas 1 tahu semua, karena dulu saya itu juara umum, ndak sombong,” kata Jokowi bangga dan disambut tawa para rekan.

“Nah saya itu kan kelihatan, sudah pakai kacamata di belakang,” ucap Jokowi.

Seorang teman Jokowi bernama Erwansyah lalu menjelaskan, wisuda Jokowi dilangsungkan pada November dengan beberapa teman angkatan 1985. Jokowi sendiri masuk berkuliah di UGM pada tahun 1980 bukan 1982.

“Kebetulan yang punya kamera yang moto-moto ini, ini orangnya,” kata Erwansyah menunjuk seorang teman lainnya yang turut hadir.

Penjelasan UGM


Universitas Gadjah Mada memberikan penjelasan mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga palsu. Berdasarkan catatan UGM, ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli.


Rektor UGM Ova Emilia mengatakan, ijazah milik Jokowi dikeluarkan tahun 1985 masih bertuliskan tangan.


Saat itu, UGM belum terkomputerisasi. Sehingga ijazah di masa itu masih memakai tulisan tangan dalam penulisan nama.taboola mid article


Sementara untuk format ijazah juga ada perbedaan antara fakultas karena belum ada penyeragaman format ijazah.


Hal ini berbeda dengan ijazah UGM saat ini yang sudah komputerisasi dan formatnya sama.


“Waktu itu belum ada penyeragaman. Misal kalau sekarang ada format khusus. Kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tapi kita tetap mempunyai dokumen aslinya,” kata Ova, Selasa (11/10).


Meski demikian, dia memastikan ijazah milik Jokowi ini asli dikeluarkan UGM.


UGM juga mengakui jika Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985.


Sedangkan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyebut pihaknya sudah membandingkan ijazah milik Jokowi dengan teman satu angkatannya yang lulus diwaktu yang sama.


“Kami sudah mencoba melihat format ijazah yang diterima Pak Jokowi dengan teman satu angkatannya yang lulus bersamaan,” jelasnya.


“Di situ persis formatnya. Sama ditulis dengan tulisan halus. Kalau untuk fakultas lain saya tidak tahu tapi di Fakultas Kehutanan seragam,” sambung Sigit.

Luhut Disentil Soal Subsidi Kendaraan Listrik, Netizen: Opung Jadi Broker Oligarki

Teknoiot - Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengomentari soal rencana pemerintah menganggarkan subsidi pembelian kendaraan listrik tahun depan.

Dia menyoroti wacana subsidi kendaraan listrik, pasalnya kata Gigin, anggaran yang digunakan adalah APBN, sementara pihak swasta yang memproduksi kendaraannya.

Sehingga kata dia, dengan kebijakan ini, terkesan rakyat yang mensubsidi oligarki.

“Dana subsidi dari APBN, motornya buatan grup sendiri. Namanya rakyat menyubsidi oligarki,” katanya dalam unggahannya, Rabu, (30/11/2022).

Luhut Binsar Panjaitan



Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, pemerintah akan menyelesaikan skema subsidi sekitar Rp6 juta per pembelian sepeda motor listrik.

“Ini segera kita luncurkan dengan subsidi. Misalnya motor ini kita lagi finalisasi berapa juta kita mau kasih subsidi, mungkin sekitar Rp6 juta,” kata Luhut yang ditayangkan di YouTube resmi PermataBank dalam acara Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic.

Pemerintah menargetkan 1,2 juta kepemilikan motor listrik dan mobil listrik sebanyak 35 ribu unit pada 2024 mendatang.

Tak sedikit warganet yang mengomentari unggahan tersebut.

“Opung jadi broker oligarki kale,” kata @zhebuc1

“Luhut ini memang mau menggerus rakyat Indonesia. Dia benar-benar memanfaatkan rezim ini untuk memperkaya diri dia dan golongannya,” ujar @berkahsegalanya

“Broh @KPK_RI kapan lu kerja Broh?..
Ini orang yang namanya luhut korupsinya banyak bener. Membuat kebijakan yang dapat memperkaya diri dan golongannya merupakan tindak pidana korupsi,” tambah @mutajir_mohamat.

Diketahui, beberapa pemain di sektor kendaraan listrik seperti Pandu Sjahrir yang merupakan CEO Electrum.

Electrum merupakan perusahaan patungan antara PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) dengan GOTO (Gojek-Tokopedia). Sedangkan Pandu Sjahrir adalah kemanakan dari Luhut.

Rencananya perusahaan ini akan memasok motor listrik untuk armada GO-JEK dan juga untuk dijual secara komersial.

Kemudian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid yang merupakan pendiri Indika Energy Group yang memiliki anak usaha bernama Alva.

Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang merupakan pendiri PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang membuat bus listrik.

Ref: Fajar

English

Anies Baswedan

Tekno