TEKNOIOT: Mahfud MD
Showing posts with label Mahfud MD. Show all posts
Showing posts with label Mahfud MD. Show all posts

11 Jan 2023

Mahfud MD Sebut Menangkap Harun Masiku Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Teknoiot - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut penangkapan Harun Masiku tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia menerangkan butuh proses perlahan untuk pemerintah menemukan serta mencokok Harun Masiku yang saat ini masih dinyatakan buron.

Mahfud menerangkan bahwa ada tata hukum diplomasi, tata hukum antarnegara, tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan lainnya yang harus dijalani pemerintah sebelum menangkap Harun Masiku. Itu harus menjadi perhatian pemerintah karena Harun Masiku disebut tengah berada di luar negeri.


"Itu tidak semudah mengambil pak Lukas karena ada tatakrama bahkan tata hukum diplomasi, tata hukum antarnegara, tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan sebagainya," kata Mahfud saat konferensi pers di kantornya, Rabu (11/1/2023).

Mahfud MD Sebut Menangkap Harun Masiku Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan



Pemerintah, kata Mahfud, tidak bisa tergesa-gesa untuk menangkap Harun Masiku yang buron lebih dari dua tahun. Sejauh ini, KPK baru bisa mendeteksi kalau Harun Masiku tidak ada di Indonesia.


Proses penangkapan Harun Masiku tersebut sama halnya untuk Bupati Mamberano Tengah Ricky Ham Pagawak yang disebut kabur ke Papua Nugini.

"Kita proses pelan-pelan soal Mamberano dan Harun Masiku msialnya sudah diendus tempatnya di mana, namanya sudah ganti, ini masih tetap dibicarakan oleh negara-negara bersangkutan. Tetapi tidak semudah membalikan tangan," tuturnya.


Harun Masiku dan Ricky Ham Pagawak ialah buronan KPK. Harun Masiku diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu untuk bisa menjadi anggota DPR jalur PAW.


Sementara Ricky ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ref: suara

3 Jan 2023

Mahfud Md: Kalau Tak Jadi Menteri Saya Ikut Kritik Perpu Cipta Kerja

Teknoiot - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md senang dengan banyaknya kritik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja. Namun, Mahfud menyebut yang bisa diperdebatkan dari beleid tersebut adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.

Sebab, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi pun sudah menyatakan prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tak menyalahi aturan.

"Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya, sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi Menteri ngeritik kayak gitu. Tetapi saya katakan, kalau secara teori udah enggak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya, itu sudah sesuai," ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Mahfud MD (Suara)



Mahfud tak keberatan jika ada kritik soal isi dari Perpu Cipta Kerja. Menurutnya hal itu biasa terjadi saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru dan bagus karena menunjukkan majunya demokrasi di Indonesia.

"Tapi kalau pemerintah menjawab (kritik dari masyarakat), itu bukan berarti sewenang-wenang. Jadi, mari adu argumen," kata Mahfud.
 
Jokowi singgung perang Rusia-Ukraina alasan terbitnya Perpu Cipta Kerja

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2022. Namun, setahun kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membatalkan putusan MK itu.

Jokowi menyebut alasannya menerbitkan Perpu tersebut karena melihat kondisi global yang tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perang itu berdampak besar bagi kondisi dunia dan memperparah krisis energi hingga krisis keuangan banyak negara.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Airlangga menjelaskan putusan MK mengenai UU Ciptaker sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Dia menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," ujar Airlangga.

Ref: Tempo

English

Anies Baswedan

Tekno