TEKNOIOT: News
Showing posts with label News. Show all posts
Showing posts with label News. Show all posts

27 Jan 2023

Geisz Loyalis Anies Sindir Butet: Kalau Matanya Katarak ke Dokter Bukan Ngoceh

Teknoiot - Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menjawab tudingan budayawan Butet Kartaredjasa yang menilai mantan Gubernur DKI Jakarta tak meninggalkan hasil kerja buat rakyat.

"Hasil kerjanya Anies memang apa? Itu kan masalahnya," tutur Butet.

Menanggapi itu, Geisz menimpali ucapan Butet. Ia pun meminta agar seniman asal Yogyakarta itu untuk tidak asal ngoceh.


"Ya kalau matanya katarak ke dokter bukan ngoceh," kata Geisz.







Mantan Komisaris PT Jaya Ancol itu kemudian menyebut satu per satu hasil kerja Anies yang dipersembahkan untuk warga Jakarta.


"Integrasi transportasi publik, JIS bukan hasil kerja? Air bersih di Pulau Seribu, underpass dan JPO Senen, Revitalisasi Trotoar dan 400 taman, 5 tahun WTP berbanding 0 WTP. Dan banyak lagi lainnya. Itu semua hantu yang kerja?," timpalnya lagi.

Sebelumnya dalam wawancara bersama politikus senior Zulfan Lindan mempertanyakan hasil kerja Anies.


Awalnya Butet menyinggung soal pentingnya seseorang untuk memiliki visi, meski aspek ini bukan satu-satunya kriteria pemimpin ideal yang dicari oleh sang aktor.

"Orang itu harus punya visi, satu, dia punya impian. (Lalu) dia punya track record, punya sejarah," jelas Butet dalam wawancaranya bersama politikus senior Zulfan Lindan, dikutip pada Rabu (25/1/2023).


Pernyataan Butet inilah yang disanggah Zulfan. "Tapi kata Pak Anies visi misi itu nggak penting, yang penting hasil kerja, bagaimana?"

Tak disangka, Butet dengan ceplas-ceplos malah menanyakan balik apa hasil kerja mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Hasil kerja? Lha hasil kerjanya Anies memang apa? Itu kan masalahnya," tutur Butet.


"Anies kan baru diinginkan. Calon pun masih bakal, kan? Itu pun belum bisa punya paspor untuk berangkat kan?" sambung Butet.

Resmi, Partai Demokrat Nyatakan Dukungan Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Teknoiot - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY akhirnya secara resmi mengumumkan dukungan pihaknya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia pun mengajak calon mitra koalisinya untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan.

AHY menyatakan kerja tim kecil Koalisi Perubahan mendekati tahap final. Dari pertemuan intens yamng dilakukan partainya, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama enam bulan belakangan, dia menyatakan cukup bagi Demokrat memutuskan pilihan penting dan fundamental menghadapi Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.


Putra pertama Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tersebut menyebutkan kalau ketiga partai tersebut sudah satu pandangan untuk mendukung Anies sebagai bakal calon presiden (Bacapres).

Resmi, Partai Demokrat Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

 


"Adapun terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024," kata AHY dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 25 Januari 2023.


Menurut AHY, Anies Baswedan merupakan sosok yang dapat memberikan perubahan dan juga perbaikan.

“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” ujarnya.

Pengusungan Bacawapres dari calon mitra koalisi merupakan hal yang wajar

AHY pun menyinggung terkait bakal calon wakil presiden (Bacapres) yang akan mendampingi Anies melenggang di kontestasi Pilpres 2024. Dia menghormati pilihan NasDem untuk menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Anies, akan tetapi dia juga menilai langkah Demokrat dan PKS yang mengajukan calon juga bagian dari aspirasi.

"Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres. Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.

Sebagai informasi, Demokrat mengusung AHY sebagai Bacawapres Anies sementara PKS mengusung Ahmad Heryawan alias Aher.

AHY berharap diskusi terkait bacawapres tersebut tidak menghambat pembentukan koalisi. Sebab rasional saja kata AHY, keputusan bakal capres dan cawapres merupakan keputusan bersama, apalagi asas koalisi ini kesetaraan.

"Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” papar AHY.

Mengajak calon mitra koalisi untuk segera membentuk sekretariat

AHY pun mengajak calon mitra koalisi, PKS dan Nasdem, untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Menurut dia keberadaan Sekretariat Perubahan jadi bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.

Agus menegaskan, jika koalisi yang terbentuk antara Demokrat, PKS, dan Nasdem ada tujuannya, bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. Dia menjelaskan, terbentuknya Koalisi Perubahan juga bertujuan menyongsong perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh bangsa.

"Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata dia dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 25 Januari 2023.

Partai Demokrat, NasDem dan PKS memang kerap disebut merupakan tiga partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Gabungan kursi ketiga partai ini di DPR telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Ref: Tempo

24 Jan 2023

PBB mengutuk pembakaran Quran di Swedia

Teknoiot - Perwakilan tinggi Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk pembakaran kitab suci umat Islam oleh politisi sayap kanan Swedia-Denmark sebagai "tindakan keji".

Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Garis Keras Denmark , melakukan aksi tersebut di luar kedutaan Turki di Swedia di bawah perlindungan polisi setempat pada hari Jumat.

“Sementara Perwakilan Tinggi menekankan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia, dia juga menekankan bahwa tindakan pembakaran Alquran merupakan ekspresi kebencian terhadap umat Islam,” kata juru bicara Miguel Angel Moratinos dalam sebuah pernyataan. pernyataan yang dirilis pada hari Minggu.

Sekelompok orang berkumpul di luar kedutaan Swedia di Ankara selama akhir pekan untuk memprotes pembakaran Alquran [File: Umit Bektas/Reuters]


“Itu tidak sopan dan menghina penganut Islam dan tidak boleh digabungkan dengan kebebasan berekspresi,” tambah pernyataan itu.

Moratinos, yang mengepalai badan PBB yang menggambarkan dirinya sebagai "dikhususkan untuk mempromosikan pemahaman di berbagai komunitas", mengatakan dia prihatin dengan meningkatnya "diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan ... yang diarahkan terhadap anggota banyak agama dan komunitas lain di berbagai bagian dunia.".

Dia menyerukan penguatan  “saling menghormati” dan promosi “masyarakat inklusif dan damai yang berakar pada hak asasi manusia dan martabat untuk semua”.

'Tindakan rasis'

Tak lama setelah Paludan membakar salinan Alquran, menteri luar negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengutuk otoritas Swedia karena gagal melarang protes tersebut.

“Itu tindakan rasis. Ini bukan tentang kebebasan berekspresi,” katanya.


Negara-negara Arab – termasuk Arab Saudi, Yordania dan Kuwait – juga mengecam aksi tersebut serta negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Pakistan dan Somalia.

"Membiarkan tindakan kebencian yang menghina kesucian dan nilai-nilai Islam benar-benar tidak dapat diterima," kata kementerian luar negeri Somalia dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. “Ini tidak lain adalah praktik demagogis yang mempromosikan kebencian dan rasisme serta mendukung agenda ekstremisme dan terorisme.”

Dalam sebuah posting di Twitter, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan bahwa sementara kebebasan berekspresi adalah bagian mendasar dari demokrasi, “apa yang legal belum tentu sesuai.”

“Membakar buku-buku suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak sopan,” katanya.

Sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan Swedia di Ankara selama akhir pekan untuk mengutuk pembakaran Alquran. Di Bangladesh, orang-orang juga berdemonstrasi menentang insiden tersebut.

Ref: Aljazeera

11 Jan 2023

Mahfud MD Sebut Menangkap Harun Masiku Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Teknoiot - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut penangkapan Harun Masiku tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia menerangkan butuh proses perlahan untuk pemerintah menemukan serta mencokok Harun Masiku yang saat ini masih dinyatakan buron.

Mahfud menerangkan bahwa ada tata hukum diplomasi, tata hukum antarnegara, tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan lainnya yang harus dijalani pemerintah sebelum menangkap Harun Masiku. Itu harus menjadi perhatian pemerintah karena Harun Masiku disebut tengah berada di luar negeri.


"Itu tidak semudah mengambil pak Lukas karena ada tatakrama bahkan tata hukum diplomasi, tata hukum antarnegara, tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan sebagainya," kata Mahfud saat konferensi pers di kantornya, Rabu (11/1/2023).

Mahfud MD Sebut Menangkap Harun Masiku Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan



Pemerintah, kata Mahfud, tidak bisa tergesa-gesa untuk menangkap Harun Masiku yang buron lebih dari dua tahun. Sejauh ini, KPK baru bisa mendeteksi kalau Harun Masiku tidak ada di Indonesia.


Proses penangkapan Harun Masiku tersebut sama halnya untuk Bupati Mamberano Tengah Ricky Ham Pagawak yang disebut kabur ke Papua Nugini.

"Kita proses pelan-pelan soal Mamberano dan Harun Masiku msialnya sudah diendus tempatnya di mana, namanya sudah ganti, ini masih tetap dibicarakan oleh negara-negara bersangkutan. Tetapi tidak semudah membalikan tangan," tuturnya.


Harun Masiku dan Ricky Ham Pagawak ialah buronan KPK. Harun Masiku diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu untuk bisa menjadi anggota DPR jalur PAW.


Sementara Ricky ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ref: suara

10 Jan 2023

Heboh PDIP Gagal, Ganjar Pranowo Disebut Tak Pantas Jadi Presiden: 'Nggak Bakalan Saya Pilih'

Teknoiot - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang sekaligus kader PDI Perjuangan terus mendapat sorotan. Salah satunya terkait peluang Ganjar yang digadang-gadang pantas maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Namun, sejumlah pihak memperlihatkan ketidakcocokannya dengan rencana Ganjar maju capres. Salah satunya adalah pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.


Dalam akun media sosial Twitter-nya, Gugun mengkritik acara Ganjar Pranowo Festival yang digelar pada Sabtu (7/1) di Yogyakarta. "Ini benar-benar gila. Pesta pora di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Mengerikan kalau dia sampai jadi presiden!" tulisnya dikutip Senin (9/1/2023).







Warganet pun merespons kritikan Gigin tersebut. "Enggak bakalan saya pilih yg model kayak begini.. ngurus jawa tengah 2 periode aja enggak becus.. apalagi mau ngurus Indonesia dari Sabang sampai Merauke.. klu jadi presiden saya yakin Indonesia akan tambah hancur dan babak belur..," tulis @BMor***.

Sementara, @Arofani*** menulis, "Orang seperti Ganjar mana mau mikirin rakyat, rakyat Jawa Tengah kesulitan beras disuruh makan tiwul, kalo rakyatnya makan tiwul, pemimpinnya jg harus makan tiwul jugalah, itu kalo dia punya hati nurani."

Sementara itu, pegiat media sosial Helmi Felis dalam kesempatan berbeda juga menuliskan kritikannya terhadap Ganjar dan partainya. "PDIP gagal. Makin jelas kita lihat Jawa tengah yang sedang alami banjir hebat, namun Gubernurnya tidak di tempat," tulisnya dalam akun media sosialnya, dikutip Senin (9/1).

"Apalagi masyarakat Jawa Tengah terlihat tidak diperhatikan kesejahteraannya. Belum soal WADAS dan lainnya," kritiknya kepada Ganjar Pranowo.

"Slogan Partai Wong Cilik omong kosong aja itu...!!" pungkasnya.


Ref: Wartaekonomi 

Heboh Lagi Video Habib Kribo Sebut Haji ke Arab Hanya Buang-Buang Duit

Teknoiot - Zein Assegaf alias Habib Kribo mengkritik umat Islam yang menunaikan ibadah Haji ke Makkah, Arab Saudi. Secara khusus, ia menyoroti ada kaum Muslim Indonesia yang sampai melaksanakan Haji lebih dari satu kali. Padahal, Rasulullah semasa hidupnya hanya sekali menunaikan rukun Islam kelima tersebut.


"Ini ada orang Haji sampai satu, dua, tiga kali. Ini sudah melampaui batas. Akhirnya apa? Melupakan sisi kemanusiaannya," ujar Habib Kribo di akun channel Youtube pribadinya dikutip dari Republika.co.id di Jakarta, Senin (9/1/2023).


Kritikan yang diutarakan Habib Kribo itu bermula dari keputusan Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil yang membangun Masjid Al Jabbar di Kota Bandung senilai Rp 1 triliun. Ketika sudah diresmikan, masjid yang juga diarsiteki Kang Emil tersebut mendadak banjir kritikan dari masyarakat, terutama warganet.
Heboh Lagi Video Habib Kribo Sebut Haji ke Arab Hanya Buang-Buang Duit



Tidak ketinggalan Habib Kribo menyindir Kang Emil yang dinilai terlalu bermegah-megahan dalam membangun tempat ibadah. Namun, di sisi lain, umat Islam masih hidup dalam kemiskinan. Kritikan yang terlontar pun merembet ke masalah ibadah Haji.


"Ini apa, tak perlu pamer-pamer benda mati. Kata Nabi apa, kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang yang butuh pertolongan kamu. Tuhan gak parkir di masjid, Tuhan gak parkir Ka'bah," kata Habib Kribo.

Dia melanjutkan, "Ngapain pergi jauh-jauh buang duit ke Arab sana berebut hajar Aswat membuang duit besar, mau cari Tuhan. Tuhan gak di situ, Tuhan ada di tempat orang-orang susah."

Potongan video itu viral dan tersebar di lini masa Twitter. Akun caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan ikut mengkritik ucapan Habib Kribo. "Manusia benar-benar menghina Islam. Beginilah kalau hukum kebal terhadap dia," ujarnya melalui akun @UmarHasibuan24.


Ref: Republika 



3 Jan 2023

Mahfud Md: Kalau Tak Jadi Menteri Saya Ikut Kritik Perpu Cipta Kerja

Teknoiot - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md senang dengan banyaknya kritik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja. Namun, Mahfud menyebut yang bisa diperdebatkan dari beleid tersebut adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.

Sebab, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi pun sudah menyatakan prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tak menyalahi aturan.

"Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya, sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi Menteri ngeritik kayak gitu. Tetapi saya katakan, kalau secara teori udah enggak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya, itu sudah sesuai," ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Mahfud MD (Suara)



Mahfud tak keberatan jika ada kritik soal isi dari Perpu Cipta Kerja. Menurutnya hal itu biasa terjadi saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru dan bagus karena menunjukkan majunya demokrasi di Indonesia.

"Tapi kalau pemerintah menjawab (kritik dari masyarakat), itu bukan berarti sewenang-wenang. Jadi, mari adu argumen," kata Mahfud.
 
Jokowi singgung perang Rusia-Ukraina alasan terbitnya Perpu Cipta Kerja

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2022. Namun, setahun kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membatalkan putusan MK itu.

Jokowi menyebut alasannya menerbitkan Perpu tersebut karena melihat kondisi global yang tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perang itu berdampak besar bagi kondisi dunia dan memperparah krisis energi hingga krisis keuangan banyak negara.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Airlangga menjelaskan putusan MK mengenai UU Ciptaker sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Dia menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," ujar Airlangga.

Ref: Tempo

Jokowi Tak Buka Laporan Pelanggaran HAM Berat Tim PPHAM, KontraS Duga Hasilnya Tak Maksimal

Teknoiot - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM atua PPHAM Berat Masa Lalu yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan meski laporan itu sudah berada di tangan presiden, namun tak kunjung dibuka ke publik.

"Namun, hingga rilis ini terbit, dokumen rekomendasi dari Tim PPHAM Berat Masa Lalu tidak juga tersampaikan ke publik," kata Rivanlee dalam keterangannya, Selasa (3/1/2022).

Jokowi (CNN)



Mereka menduga, bahwa hasil laporan Tim PPHAM tidak maksimal, mengingat proses penyelidikannya yang tergolong singkat.

KontraS menyoroti sejumlah hal terkait penyelidikan yang dilakukan Tim PPHAM. Salah satunya rekomendasi tentang pengakuan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui permintaan maaf Presiden sebagai perwakilan negara atas adanya kejahatan kemanusiaan.

Mereka menilai hal tersebut bukan suatu hal yang baru. Rivanlee mengemukakan, sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemangku jabatan Presiden saat itu.

Ditegaskan permintaan maaf dan pengakuan negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan pemberian atau pemenuhan hak-hak para korban.

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban," ujar Rivanlee.

Mereka juga meminta agar pemulihan tidak hanya dapat dimaknai sebagai bantuan sosial.

Untuk menghindari kesalahan interpretasi, harus diingat bahwa korban dalam pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang telah mengalami penderitaan akibat penyalahgunaan kekuasaan (commission/omission Badan/Pejabat Pemerintahan yang melawan hukum).

"Oleh karenanya pengakuan kesalahan oleh Negara adalah fundamental dan telah direkomendasikan dua dekade lalu," tutur dia.

KontraS menyoroti juga rekomendasi perihal upaya pencegahan agar pelanggaran HAM tidak terulang. Mereka berpendapat jaminan ketidakberulangan tanpa akuntabilitas dan reformasi sektor keamanan hanya menjadi retorika belaka.

"Karena selama ini tidak pernah terjadi inisiatif untuk mereformasi Polri dan TNI baik secara struktural maupun kultural. Nyatanya, selama ini masih terjadi impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM, tidak adanya kontrol sipil terhadap militer dan institusi keamanan," katanya.

Di sisi lain, yang menjadi catatan reformasi sektor keamanan, menurut KontraS ditunjukkan dengan tidak berjalannya vetting mechanism sebagai mekanisme integral. Untuk tidak menempatkan aktor yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat mengalami kenaikan pangkat dan jabatan.

"Dari sejumlah catatan di atas, kami menduga bahwa rekomendasi Tim PPHAM Berat Masa Lalu alih-alih mampu mendesak negara menjalankan kewajibannya, rekomendasi yang dihasilkan kami khawatirkan hanya semakin memutihkan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi," kata Rivanlee.

"Kami meyakini bahwa jika negara menganggap bahwa suatu kasus pelanggaran berat HAM akan ditutup saat terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum adalah ketidakseriusan dalam mengungkap fakta pelanggaran HAM berat," tegasnya.

Untuk diketahui pada Kamis, 29 Desember 2022 Tim PPHAM telah menyerahkan laporan akhir yang berisi rekomendasi atas sejumlah pertemuan dengan korban/keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat kepada Menkopolhukam Mahfud MD, untuk selanjutnya diserahkan kepada presiden.

Setidaknya terdapat 12 pelanggaran HAM berat masalalu yang didalami oleh Tim PPHAM. Sebanyak 15 kasus itu merupakan rekomendasi dari Komnas HAM.

Adapun 12 pelanggaran HAM masalalu yang diselidiki di antarnya, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II 1998, Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999 dan Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985.

Ref: Suara

Para Tokoh Papua Ramai-ramai Bergabung dengan Simpul Relawan RePAnies

Teknoiot - Ketua Umum Relawan Papua untuk Anies Baswedan (RePAnies) Abdul Rasyid bersama Sekretaris Jenderal Mustari Siame memenuhi undangan pertemuan dari Ketua DPP Mathius Awoitauw Center (MAC) Saharuddin di Cafe Shark, Hamadi Pantai, Jayapura kemarin, Senin, 2 Januari 2023.

Selain Ketua DPP MAC Saharuddin dan jajarannya, juga hadir sejumlah tokoh lainnya. Di antaranya, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua yang juga Bupati Kabupaten Jayapura dua periode (2012-2022), Mathius Awoitauw; Sekretaris Flobamra Provinsi Papua, Pendeta Timothy Loak; Ondoafi (Kepala Adat) Maribu, Nohan Yansembra.

Hadir pula dari PKN Provinsi Papua, Mathias Derek Ofide; akademisi, Muktar Syam; Ketua Mahengke Nusa Wilayah 3, Wisnthon Bawole, tokoh KKSS Kota Jayapura, Tahjuddin, Ketua LMI Kabupaten, Jhoni J. Gigir dan sejumlah tokoh perempuan Papua.

Dr. Abdul Rasyid, S.E., M.Si. (berjas hitam, tengah) dalam pertemuan kemarin (KBA)


Pertemuan bersama para tokoh yang ada di Papua tersebut dimanfaatkan Abdul Rasyid dan Mustari Siame untuk mengenalkan simpul relawan pendukung Anies Rasyid Baswedan itu.

Dukungan kepada Anies, katanya menjelaskan dalam pertemuan itu, karena mereka yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa yang ada saat ini. Seperti kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, disparitas antarwilayah, dan ketimpangan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena itu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih adil lebih sejahtera dan lebih bermartabat, maka penting bagi putra terbaik bangsa seperti Anies Rasyid Baswedan diberikan otoritas melalui dukungan dan pemenangan dalam pemilihan presiden nantinya,” paparnya kepada KBA News, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia mengatakan pihaknya konsisten memperjuangkan Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Karena itu simpul relawan ini terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi untuk membangun penguatan dukungan terhadap bakal capres Partai NasDem tersebut.

Makanya, dia pun mengajak semua yang hadir untuk sama-sama berjuang dan mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan pada gelaran pilpres mendatang.

Ketua MAC Saharuddin bersama anggota dan seluruh tokoh yang hadir mengapresiasi kehadiran Ketua Umum dan Sekjen RePAnies tersebut. Gayung bersambut, mereka pun bersedia bergabung dengan simpul relawan yang berafiliasi dengan Konfederasi Relawan Anies Nasional KoReAn tersebut agar bisa bersama-sama membangun kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

“Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan RePAnies dan membangun simpul-simpul relawan baru untuk memperkuat basis dukungan terhadap Anies Rasyid Baswedan,” jelas Abdul Rasyid.

“Oleh sebab itu saya menyampaikan terimakasih kepada para tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu yang dengan sukarela mau bergabung dengan RePAnies dan bersama-sama dengan simpul relawan lainnya memberikan dukungannya kepada Anies Rasyid Baswedan Capres RI 2024 yang diusung oleh Partai NasDem,” sambung dosen Universitas Yapis Papua ini.

Dalam kesempatan itu, Doktor Ekonomi jebolan Universitas Hasanuddin ini pun mengapresiasi Ketua MAC Saharuddin yang konsisten menggalang dukungan untuk Matius Autiauw yang akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua 2024. Karena menurutnya, Matius Autiauw merupakan salah satu putra terbaik yang saat ini dimiliki Papua.

“Beliau telah memimpin Kabupaten Jayapura selama dua periode dengan baik. Beliau sangat memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dan seluruh rakyat Indonesia yang berdomisili di Papua. Sehingga patutlah kita mengapresiasinya,” demikian Abdul Rasyid.

Ref: KBANEWS

Wajar NasDem Berani Usung Anies, Ternyata Punya 'Kartu AS' hingga Bikin Jokowi Ketar-ketir

Teknoiot - Manuver politik Partai NasDem masih menjadi pembicaraan publik. Pasalnya NasDem mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga siap menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang notabane oposisi pemerintah.

Tentu langkah partai yang diketuai Surya Paloh ini sangat disorot mengingat Partai NasDem masih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024 mendatang.

Karena itulah menjadi pertanyaan besar, apa faktor yang menyebabkan Paloh berani mengambil langkah besar hingga nyaris menyeberang ke kubu oposisi?

Hal inilah yang dibahas pengamat politik Refly Harun di kanal YouTube-nya. "Yang namanya Surya Paloh ini memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi, dia tidak bisa dipandang sebelah mata," tegas Refly, dikutip pada Senin (2/1/2023).

Wajar NasDem Berani Usung Anies, Ternyata Punya 'Kartu AS' hingga Bikin Jokowi Ketar-ketir



Bahkan menurutnya, berbagai kelebihan ini membuat Jokowi harus memperhitungkan dengan hati-hati, termasuk untuk merealisasikan wacana mendepak menteri-menteri Partai NasDem dari kabinet.

"Artinya Presiden Jokowi masih membutuhkan (menteri dari Partai NasDem) atau paling tidak dia khawatir, takut, kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan," ujar Refly.

Lantas faktor apakah yang membuat Paloh tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi ketika menjadi oposisi nanti?

"Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS, salah satunya adalah media," tutur Refly. Ahli hukum tata negara itu lalu mengabsen beberapa jenis media yang dimiliki oleh Paloh.

"Ini bisa dipakai secara efektif untuk mengampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi, maka tidak lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah," ucap Refly lebih lanjut.

Namun Refly menilai Paloh lebih ingin bertahan dengan gaya politik dua kakinya, yakni tetap di koalisi pemerintah sekaligus membentuk poros politik baru bersama kubu oposisi dan Anies.Kolase Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (Instagram/ganjarpranowo/prabowo/aniesbaswedan)

Hal ini juga tidak lepas dari Partai NasDem yang hanya mempunyai opsi mendeklarasikan Anies bila ingin mendapatkan keuntungan besar di Pemilu 2024.

Menurut Refly, Partai NasDem jelas sudah membuang opsi untuk mengusung kandidat capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Karena meng-endorse Ganjar dan Prabowo hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo, dan PDIP seandainya Ganjar tetap dicalonkan dan NasDem mengekor maka yang untung adalah PDIP," kata Refly.

"Dalam konteks ini tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi NasDem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar NasDem pada surga dan neraka," pungkasnya.

Ref: Suara

Catat! Ini Daftar Resmi Cuti Bersama dan Libur Tahun 2023

Teknoiot - Pemerintah telah menetapkan tanggal yang menjadi hari libur nasional sekaligus cuti bersama 2023. Ada 24 hari dari total jumlah hari 2023 yang sebanyak 365 hari yang ditetapkan sebagai hari libur.

Ketetapan soal hari libur dan cuti bersama diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 3 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Secara detail, pemerintah menetapkan 16 hari libur nasional sepanjang tahun ini dan 8 hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama untuk pegawai pemerintah.

Hari libur pertama tahun ini adalah libur Tahun Baru 2023 yang jatuh pada Minggu, 1 Januari 2022. Karena hari libur Tahun Baru 2023 jatuh pada hari minggu, banyak yang bertanya-tanya apakah Senin setelah tahun baru adalah hari cuti bersama.




Sayangnya, pemerintah tidak menetapkan 2 Januari 2023 sebagai salah satu tanggal hari cuti bersama. Oleh karena itu, pada 2 Januari 2023, warga RI tetap harus bekerja seperti biasa.

Namun, sepanjang 2023 masih ada 8 hari cuti bersama yang berdekatan dengan hari libur nasional. Tanggal-tanggal ini bisa dijadikan momen untuk mengambil liburan panjang tanpa banyak menghabiskan jatah cuti dari kantor.

Tanggal cuti bersama yang paling dekat jatuh pada 23 Januari 2023, di hari Senin sebagai pengganti libur Tahun Baru Imlek 2023 yang jatuh pada hari Minggu.

Berikut daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023.

Daftar hari libur nasional 2023

1 Januari 2023 (Minggu): Tahun Baru Masehi 2023

22 Januari 2023 (Minggu): Tahun Baru Imlek 2023

18 Februari 2023 (Sabtu): Isra Mi'raj

22 Maret 2023 (Rabu): Hari Suci Nyepi 2023

7 April 2023 (Jumat): Wafatnya Isa Almasih

22-23 April 2023 (Sabtu-Minggu): Hari Raya Idul Fitri 1444 H

1 Mei 2023 (Senin): Hari Buruh 2023

18 Mei 2023 (Kamis): Kenaikan Isa Almasih

1 Juni 2023 (Kamis): Hari Lahir Pancasila 2023

4 Juni 2023 (Minggu): Hari Waisak 2023

29 Juni 2023 (Kamis): Idul Adha

19 Juli 2023 (Rabu): Tahun Baru Islam

17 Agustus 2023 (Kamis): Hari Kemerdekaan

28 September 2023 (Kamis): Maulid Nabi Muhammad SAW

25 Desember 2023 (Senin): Hari Natal 2023
Daftar hari cuti bersama 2023
23 Januari 2023 (Senin): Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

23 Maret 2023 (Kamis): Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

21, 24, 25 dan 26 April 2023 (Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu): Hari Raya Idul Fitri 1444 H

2 Juni 2023 (Jumat): Hari Raya Waisak 2023

26 Desember 2023 (Selasa): Hari Raya Natal 2023


Sumber: CNBC

2 Jan 2023

Jadi Sorotan! Perppu Cipta Kerja Disebut Hanya Melindungi Kepentingan Pemodal

Teknoiot - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) merasa dikibuli oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Terlebih, aturan itu dinilai hanya menaungi kepentingan pemodal dibanding tuntutan buruh.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai, Perppu Cipta Kerja jadi akal-akalan untuk memaksakan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkostitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, isi Perppu Cipta Kerja justru semakin tidak jelas dan tidak ada perbaikan sebagaimana yang dituntut oleh kelompok buruh.

"Sehingga pemerintah bisa seenak-enaknya sendiri menerbitkan Peraturan Pemerintah yang tentunya hanya akan menguntungkan kelompok pemodal atau investor," keluh Mirah, Senin (2/1/2023).

Jadi Sorotan! Perppu Cipta Kerja Disebut Hanya Melindungi Kepentingan Pemodal



"Modus seperti ini sudah menjadi rahasia umum, karena sejak awal Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja memang didesain oleh dan untuk kepentingan pemodal, bukan oleh dan untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Mirah lantas menjabarkan 7 tuntutan serikat pekerja yang tidak diakomodir oleh Perppu Cipta Kerja, antara lain:

- Sistem kerja outsourcing tetap dimungkinkan diperluas tanpa pembatasan jenis pekerjaan yang jelas.

- Sistem kerja kontrak tetap dimungkinkan dapat dilakukan seumur hidup, tanpa kepastian status menjadi pekerja tetap.

- Sistem upah yang tetap murah, karena tidak secara tegas menetapkan upah minimum harus berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.

- Masih hilangnya ketentuan upah minimum sektoral provinsi dan kota/kabupaten.

- Tetap dimudahkannya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui Penetapan Pengadilan.

- Berkurangnya kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) pesangon dan penghargaan masa kerja.- Kemudahan masuknya tenaga kerja asing (TKA), bahkan untuk semua jenis pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh pekerja Indonesia.

"Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 hanya semakin menegaskan bahwa rakyat Indonesia selama ini hanya dijadikan obyek untuk keuntungan pemilik modal, yang memanfaatkan DPR selaku legislatif dan pemerintah selaku eksekutif," pungkasnya.

Perppu Cipta Kerja Tak Hapus Aturan Libur 2 Hari dalam Sepekan


Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja ini berisi 1.117 halaman dan 186 pasal.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan Perppu Cipta Kerja tidak akan mengurangi hari libur bagi pekerja atau buruh setiap minggunya. Sehingga, aturan libur dua hari untuk setiap pekan tetap berlaku.

"Tidak ada yang dihilangkan untuk libur 2 hari," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri kepada Merdeka.com, Senin (2/1/2023).

Ketentuan dalam Perppu Cipta Kerja juga mengamanatkan bagi perusahaan yang memakai mekanisme lima hari kerja. Dengan ini, libur untuk setiap pekan otomatis menjadi dua hari.

"Karena pasal 79 ayat (2) huruf b, tidak serta merta hanya dimaknai untuk yang waktu kerja 6 hari saja. Sehingga, jika perusahaan menggunakan waktu kerja 5 hari dalam seminggu, otomatis libur dalam 1 minggunya 2 hari," jelas Indah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 79 ayat (2) huruf b, waktu libur pekerja diatur paling sedikit hanya satu hari untuk setiap pekannya.

Berikut bunyi lengkap Pasal 79 ayat (2) huruf b Perppu Cipta Kerja:

1. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

2. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Hal ini berbeda dalam ketentuan hak libur pekerja atau buruh dalam Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Akan tetapi, ketentuan istirahat mingguan itu merupakan ketentuan minimal. Mengingat, dalam pasal 77 di Perppu Cipta kerja ini tetap disebutkan mekanisme waktu kerja untuk 5 hari kerja dengan 2 hari libur.

Berikut bunyi lengkap pasal 77 ayat 2:

Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Sumber: Liputan6

Demi Jatuhkan Anies, Addie MS Sebarkan 'Hoaks' Ban Truk Molen Terperosok di Sumur Resapan

Teknoiot - Komponis Addie Muljadi Sumaatmadja (Addie MS) disebut telah menyebarkan hoaks karena mengunggah video yang memperlihatkan video mobil yang jatuh terperosok di dalam lubang saat melewati Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat.

Dalam video tersebut, sumur resapan yang menjadi program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disinggung dan disalahkan karena dianggap mencelakakan dan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.




“Sumur Resapan diminta warga untuk dievaluasi,” cuit Addie MS pada Sabtu, (31/12/2022).

Sementara itu, dalam unggahan pegiat media sosial Maudy Asmara menyentil unggahan musisi itu.

“Akun centang biru nggak menjamin, ya nggak om,” kata Maudy, Minggu, (1/1/2023).

Maudy membagikan postingan akun Cek Hoaks yang menyebut Addie telah menyebar hoaks.

“Hoaks. Katanya truk ambles rodanya gara-gara sumur resapan. Faktanya, yang sebabkan roda truk ambles adalah galian kabel di jalan. Lobang sumur resapannya sendiri di pinggir & tertutup kokoh,” tulis akun itu.

“Fakta-fakta lainnya, lubang sumur resapan tertutup kokoh, ada galian baru di tengah jalan batu ceper, truk ambles di galian baru,” tandasnya.


Ref: Democrazy 

1 Jan 2023

Terkenal Kritis, Siapa Sebenarnya Kolonel Purn Sugeng Waras Korban Penusukan OTK di Cimahi

Teknoiot - Kolonel Purn Sugeng Waras ditusuk orang tak dikenal. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo turun tangan.

Dari informasi yang didapat, Kolonel Purn Sugeng Waras sangat kritis terhadap kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Mulanya, Kolonel Purn Sugeng Waras bertemu dengan kerabatnya di Alam Wisata Cimahi pada Kamis (29/12/2022) pukul 14.15 WIB. Setelah itu ia meninggalkan lokasi.

Tiba-tiba orang tak dikenal memecahkan kaca belakang mobil Honda Jazz silver yang dikendarai Kolonel Purn Sugeng Waras tepat di depan pintu gerbang Perumahan Gardenia.

Sang kolonel kemudian berhenti dan turun dari mobilnya. Sejurus kemudian, orang tak dikenal itu menusukkan senjata tajam ke kedua kaki korban.

Setelah itu pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Tak lama, melintas seorang warga di lokasi dan melihat Kolonel Purn Sugeng Waras tersungkur berlumuran darah.

Saksi bernama Aditya Ramdani lalu menolong dengan membawa Kolonel Purn Sugeng Waras ke Rumah Sakit Cibabat, Kota Cimahi, untuk mendapatkan pertolongan medis.

Hasil pemeriksaan tim medis, korban mengalami luka tusuk di kaki kanan dan dua luka tusuk di kaki kiri.

Terkenal Kritis, Siapa Sebenarnya Kolonel Purn Sugeng Waras Korban Penusukan OTK di Cimahi



Doni Monardo Telepon Kapolda Jabar


Ketua Umum PPAD, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, merespon apa yang menimpa Kolonel Purn Sugeng Waras.

Mantan Kepala BNPB itu mengecam pelaku penusukan terhadap Kolonel Purn Sugeng Waras.

Doni Monardo sudah meminta aparat kepolisian mengusut tuntas serangan terhadap korban.

Mengetahui kejadian ini, mantan Danjen Kopassus itu langsung menghubungi Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana.

“Semoga kasusnya segera terungkap,” ujar Doni Monardo dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com pada Jumat (30/12/2022).

Kapolda Jabar Irjen Suntana langsung memerintahkan anak buahnya menyelidiki kasus penusukan terhadap Kolonel Purn Sugeng Waras dan menangkap pelakunya.

Tim Polda Jabar saat ini sedang memeriksa seluruh CCTV di sekitar lokasi penusukan.

"Terhadap korban, kami belum bisa mengambil keterangan, karena beliau kondisinya masih dalam perawatan,” ujar Kapolda Jabar Irjen Suntana.

Ia memastikan Polda Jabar fokus mengungkap kasus tersebut, di bawah kendali Direktur Kriminal Umum Polda Jabar.

Menurut Kapolda Jabar, dalam waktu dekat timnya segera menangkap pelaku dan mengungkap motifnya.

Selain itu, Doni Monardo sudah meminta Sekjen PPAD Mayjen Purn Komaruddin Simanjuntak berkoordinasi dengan Polda Jabar melalui Unit Samapta Polres Cimahi.

Kabar terbaru, Kolonel Purn Sugeng Waras sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Cibabat ke Rumah Sakit Dustira Cimahi milik TNI AD.

Kondisi Kolonel Purn Sugeng Waras diinformasikan sudah membaik.

Kritis Terhadap Pemerintah

Kolonel Purn TNI AD Sugeng Waras adalah tokoh yang kritis. Ia pernah mengkritisi penangkapan tokoh dan aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) pada 2020 silam.

Penangkapan sejumlah aktivis KAMI itu setelah menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Ia menilai mereka seolah-olah pelaku teror, karena tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa mengeepankan asas praduga tak bersalah.

“Tokoh-tokoh KAMI tersebut bukanlah terorisme yang harus dieksekusi atau ditangkap langsung, sebaiknya diberikan surat pemanggilan dan pemberitahuan terlebih dahulu," ucap Kolonel Purn Sugeng Waras saat itu.

Sang kolonel mendesak Polri perlu intropeksi diri dalam melaksanakan penegakan hukum.

Menurut Kolonel Purn Sugeng Waras, KAMI adalah organisasi pergerakan moral dari beberapa tokoh dan bukan suatu partai politik yang memiliki tujuan politik tertentu.

Purnawirawan TNI AD yang satu angkatan di Akademi Militer dengan SBY ini aktif dalam organisasi dan aktivitas sosial. Ia juga suka bernyanyi.

Presidium KAMI yang juga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai penangkapan sejumlah aktivis KAMI ini dianggap sebagai tindakan represif kepolisian.

"KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat," kata Gatot Nurmantyo dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (14/10/2020).

Gatot menyoroti adanya kejanggalan pada penangkapan para tokoh KAMI, terutama seorang petingginya Syahganda Nainggolan.

Menurut Gatot, dari dimensi waktu, dasar laporan polisi, dan keluarnya surat perintah penyidikan atau Sprindik pada hari yang sama, jelas aneh, tidak lazim dan menyalahi prosedur.

"Lebih lagi jika dikaitkan dengan KUHAP Pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa 'dapat menimbulkan', maka penangkapan para Tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis," terang dia.

Kolonel Purn Sugeng Waras memang kritis dalam sejumlah isu terkait bangsa.

Ia pernah bersama sejumlah jenderal purnawirawan bertemu dengan ekonom senior dan juga mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli. Mereka menyampaikan kekhawatiran kondisi bangsa saat ini.

Dalam sebuah diskusi "Gurita Utang Mencekik Rakyat" di Masjid Agung Sunda Kelapa pada Kamis, 14 Juli 2022 lalu, Kolonel Purn Sugeng Waras sempat menyampaikan keresahannya terhadap kondisi Indonesia.

Ia mengapresiasi orang-orang yang menghadiri diskusi tersebut.

"Bapak-bapak mempunyai kepedulian terhadap hutang negara kita. Enggak usah takut, ada TNI ada Polri. Saya senang sekali. TNI/Polri tidak hanya mengintip mengawasi kita, tetapi juga melindungi. Biarkan sekarang ahli-ahli kita, pakar kita menyampaikan. Ini kita berarti ikut membantu berpikir bagaimana memecahkan hutang ini," ucap Kolonel Purn Sugeng Waras saat itu dilansir dari YouTube Spasi.

Kepada peserta yang resah terhadap kondisi bangsa, Kolonel Purn Sugeng Waras berpesan.

"Teruskan perjuangan rakyat. Negara itu empat unsur: ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, ada pengakuan negara lain, bukan hanya pemerintah."

"Rakyat boleh bicara dijamin dan dilindungi undang-undang, selama apa yang kita katakan itu mengandung unsur kebenaran tidak bohong dan tidak benci. Ada fenomena, fakta, katakan!" tegas dia.

Ia meminta rakyat jangan pernah takut menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut menyampaikan keadilan.

"Memang faktanya fenomenanya negara kita amburadul. Tidak perlu saya ucapkan tapi jelas itu. Sekian terima kasih," kata Kolonel Purn Sugeng Waras menutup pidaotnya.


Kawal Penusukan Purnawiran TNI di Lembang

Kolonel Purn Sugeng Waras bersama sejumlah Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Solidaritas Purnawirawan TNI pernah mendatangi Mapolsek Lembang untuk mempertanyakan pengusutan kasus pembunuhan kolega mereka, Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin (63) pada Minggu (21/8/2022).

Di hadapan para purnawirawan, Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan bersumpah pihaknya serius mengusut kasus pembunuhan Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin di Lembang, Bandung.

Kolonel Purn Sugeng Waras bersama sejumlah Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Solidaritas Purnawirawan TNI pernah mendatangi Mapolsek Lembang untuk mempertanyakan pengusutan kasus pembunuhan kolega mereka, Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin (63) pada Minggu (21/8/2022).

Imron bersumpah di hadapan para purnawirawan TNI, tidak ada rekayasa dalam pengusutan kasus pembunuhan Letkol Inf (Purn) Muhammad Mubin.

"Kami sampaikan kepada jenderal dan para senior, saya Kapolres Cimahi, bismillahirrahmanirrahim, demi Allah demi Rasulullah, dari Polsek Lembang dan Polres Cimahi maupun dari kesatuan kepolisian lainnya, (kami) tidak pernah main-main dalam menangani kasus ini, karena ini (urusan) nyawa," kata Imron seperti dilansir Kompas.com.

Imron mengaku diterpa soal tuduhan yang menyudutkan polisi. Mulai ada oknum yang menerima uang hingga penanganan polisi yang tak sesuai fakta.

"Kalau kita main-main, nauzubillah, itu pasti akan menimpa kembali hukum karma. Kami tegaskan, kami tidak pernah ingin mendamaikan, kami tidak pernah ingin, mohon maaf, menyelesaikan, dan kami tidak ada niatan membelokkan kasus ini," tegas dia.

Diketahui, para purnawirawan itu datang untuk meminta penjelasan terkait munculnya informasi bahwa penanganan kasus pembunuh Mubin ini penuh rekayasa polisi.

Bahkan, ada kabar yang menyebutkan adanya oknum polisi yang menerima uang dalam kasus tersebut.

Para purnawirawan TNI itu meminta agar polisi transparan dalam mengusut kasus pembunuhan rekannya itu.

"Ini semacam kepedulian dan solidaritas purnawirawan. Dengan kejadian ini, menambah rasa kepedulan dan kepekaan kita," kata perwakilan Forum Solidaritas Purnawirawan TNI, Kolonel Purn Sugeng Waras.

"Intinya kita mengawal kasus ini sampai selesai. Kapolres bekerja dengan yang lainnya menyelesaikan kasus ini, berkolaborasi dengan kami para purnawirawan," ia menegaskan.

Dukung Luhut, Ruhut Sitompul Turut Persoalkan OTT KPK: Malu Kita Negara Besar Sebentar-sebentar Kena OTT KPK

Teknoiot - Luhut Binsar Panjaitan bukan satu-satunya tokoh politik yang sewot soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Kritik juga datang dari Kader PDIP, Ruhut Sitompul. Ia turut membela Menteri Koordinator Maritim dan Investasi itu.


“Digitalisasi KPK mendukung untuk penyaluran Dana Desa, jadi benar banget apa yang dikatakan Pak Luhut Binsar Pandjaitan, malu Kita Negara Besar sebentar-sebentar kena OTT KPK,” ujar Ruhut melalui cuitannya di Twitter, Minggu (1/1/2023).



Belum lagi kata Luhut, hukuman bagi para koruptor yang terjaring OTT KPK hukumannya ringan.

Karena itu, ia mengaggap, beberapa pihak terlalu sensitif menanggapi pernyataan Luhut soal ketidak setujuannya terhadap OTT KPK.


“Hukumannya ringan pula,semuanya karena itu kadrun jgn terusssssss sewot menanggapinya LBP,” cetus Ruhut.

Diberitakan sebekumnya, Luhut dalam dua kesempatan berbeda mengatakan OTT KPK tidak bagus.

Ia bilang, strategi lembaga anti rasuah itu memerangi korupsi dengan OTT, tidak ada di negara maju manapun.

Ref: Fajar

Bisanya Cuma Bikin Video Joget, Tapi Bilang Indonesia OTW Jadi Negara Adidaya, Mas Ganjar Ngomong Apa Sih? Sono Main Tiktok Lagi!

Teknoiot - Ekonom senior Rizal Ramli ikut menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dengan percaya diri mengatakan kelak Indonesia bakal menjadi negara adidaya, sebab saat ini Indonesia sudah punya atribut lengkap menuju negara super power.

Menurut Rizal Ramli pernyataan Ganjar Pranowo jelas hanya sebuah retorika yang kedengarannya menyenangkan tetapi sukar untuk diwujudkan, sebab jika diukur dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ganjar Pranowo kata Rizal Ramli jelas sangat tidak mampu mengantar Indonesia menjadi bangsa yang digdaya.

"Ngomong opo toh ?? Isonya rhetoric dan tik-tok kan doang,"kata Rizal Ramli dalam sebuh cuitan di akun twitternya dilansir dari Populis.id Kamis (29/12/2022).
 
Screenshoot salah satu video tiktok yang menampilkan Ganjar Pranowo



Ketimbang pusing cari cara membawa Indonesia sebagai negara adidaya, Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini justru meminta Ganjar Pranowo fokus menjadi tiktoker sebab politisi PDI Perjuangan itu dinilai hanya pandai membuat video joget-joget tak jelas lalu pamer di media sosial Tiktok.

"Ditanya cara detailnya pasti glagapan sono main tiktok lagi," pungkasnya.

Kritik pedas pernyataan Ganjar Pranowo ini juga turut dilontarkan Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto.

Dia pesimis dengan klaim politisi PDI Perjuangan tersebut, sebab saat ini masih banyak penduduk miskin di Indonesia, salah satunya adalah Jawa Tengah yang juara satu provinsi termiskin se-Indonesia.

Gigin lantas menyinggung Ganjar Pranowo yang disebutnya telah gagal mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

“Memerangi kemiskinan di Jateng aja gagal total kok mau menjadikan Indonesia negara adidaya," kata Gigin.

Alih-alih menjadi negara super power, Indonesia kata Gigin justru terancam bubar jika kelak Ganjar menjadi Presiden selanjutnya.

Perlu diketahui Ganjar saat ini menjadi salah satu calon presiden paling potensial, namun dirinya hingga sekarang ini belum mendapatkan restu dari PDI Perjuangan kendati elektabilitasnya moncer dan bersaing ketat dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Jangan-jangan (Indonesia) malah bubar,” ketus Gigin.

Sebagai diberitakan sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku Indonesia berpeluang besar menjadi negara adidaya.Kata dia Saat ini tanda-tanda menuju negara super power sudah mulai nampak.

Menurut Ganjar, salah satu tanda Indonesia bakal menjadi salah satu negara terkuat sejagat adalah masuknya Indonesia dalam daftar lima besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2045 mendatang.

"Peluang besar kita miliki saat ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara adidaya. Targetnya, pada peringatan satu abad kemerdekaan yaitu pada tahun 2045 Indonesia masuk dalam 5 besar sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia," kata Ganjar.

Ref: Populis


English

Anies Baswedan

Tekno