TEKNOIOT: PDIP
Showing posts with label PDIP. Show all posts
Showing posts with label PDIP. Show all posts

11 Jan 2023

Mahfud MD Sebut Menangkap Harun Masiku Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Teknoiot - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut penangkapan Harun Masiku tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia menerangkan butuh proses perlahan untuk pemerintah menemukan serta mencokok Harun Masiku yang saat ini masih dinyatakan buron.

Mahfud menerangkan bahwa ada tata hukum diplomasi, tata hukum antarnegara, tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan lainnya yang harus dijalani pemerintah sebelum menangkap Harun Masiku. Itu harus menjadi perhatian pemerintah karena Harun Masiku disebut tengah berada di luar negeri.


"Itu tidak semudah mengambil pak Lukas karena ada tatakrama bahkan tata hukum diplomasi, tata hukum antarnegara, tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan sebagainya," kata Mahfud saat konferensi pers di kantornya, Rabu (11/1/2023).

Mahfud MD Sebut Menangkap Harun Masiku Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan



Pemerintah, kata Mahfud, tidak bisa tergesa-gesa untuk menangkap Harun Masiku yang buron lebih dari dua tahun. Sejauh ini, KPK baru bisa mendeteksi kalau Harun Masiku tidak ada di Indonesia.


Proses penangkapan Harun Masiku tersebut sama halnya untuk Bupati Mamberano Tengah Ricky Ham Pagawak yang disebut kabur ke Papua Nugini.

"Kita proses pelan-pelan soal Mamberano dan Harun Masiku msialnya sudah diendus tempatnya di mana, namanya sudah ganti, ini masih tetap dibicarakan oleh negara-negara bersangkutan. Tetapi tidak semudah membalikan tangan," tuturnya.


Harun Masiku dan Ricky Ham Pagawak ialah buronan KPK. Harun Masiku diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu untuk bisa menjadi anggota DPR jalur PAW.


Sementara Ricky ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ref: suara

10 Jan 2023

Heboh PDIP Gagal, Ganjar Pranowo Disebut Tak Pantas Jadi Presiden: 'Nggak Bakalan Saya Pilih'

Teknoiot - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang sekaligus kader PDI Perjuangan terus mendapat sorotan. Salah satunya terkait peluang Ganjar yang digadang-gadang pantas maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Namun, sejumlah pihak memperlihatkan ketidakcocokannya dengan rencana Ganjar maju capres. Salah satunya adalah pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.


Dalam akun media sosial Twitter-nya, Gugun mengkritik acara Ganjar Pranowo Festival yang digelar pada Sabtu (7/1) di Yogyakarta. "Ini benar-benar gila. Pesta pora di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Mengerikan kalau dia sampai jadi presiden!" tulisnya dikutip Senin (9/1/2023).







Warganet pun merespons kritikan Gigin tersebut. "Enggak bakalan saya pilih yg model kayak begini.. ngurus jawa tengah 2 periode aja enggak becus.. apalagi mau ngurus Indonesia dari Sabang sampai Merauke.. klu jadi presiden saya yakin Indonesia akan tambah hancur dan babak belur..," tulis @BMor***.

Sementara, @Arofani*** menulis, "Orang seperti Ganjar mana mau mikirin rakyat, rakyat Jawa Tengah kesulitan beras disuruh makan tiwul, kalo rakyatnya makan tiwul, pemimpinnya jg harus makan tiwul jugalah, itu kalo dia punya hati nurani."

Sementara itu, pegiat media sosial Helmi Felis dalam kesempatan berbeda juga menuliskan kritikannya terhadap Ganjar dan partainya. "PDIP gagal. Makin jelas kita lihat Jawa tengah yang sedang alami banjir hebat, namun Gubernurnya tidak di tempat," tulisnya dalam akun media sosialnya, dikutip Senin (9/1).

"Apalagi masyarakat Jawa Tengah terlihat tidak diperhatikan kesejahteraannya. Belum soal WADAS dan lainnya," kritiknya kepada Ganjar Pranowo.

"Slogan Partai Wong Cilik omong kosong aja itu...!!" pungkasnya.


Ref: Wartaekonomi 

1 Jan 2023

Ganjar Klarifikasi soal Dana Zakat Baznas buat Renovasi Rumah Kader PDIP

Teknoiot - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut bantuan dana renovasi rumah Rp20 juta kepada beberapa orang kader PDIP di Jateng dicabut.Pernyataan itu merespons polemik mengenai plakat bantuan tercantum logo dan tulisan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Ganjar mengaku banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Baznas. Status bantuan itu, kata dia, masih belum dicairkan hingga saat ini.

"Ya saya yang perintahkan untuk ditarik. Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Baznas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain," kata Ganjar dalam keterangan tertulis dilansir dari Detik Jateng, Sabtu (31/12).

Mulanya, Ganjar mengklaim baru mengetahui kehadiran Baznas di lokasi bantuan dan niat Baznaz membantu dengan nominal Rp20 juta.



Menurutnya, nominal tersebut pun kurang sebab bakal digunakan untuk pembangunan. Karena itu, pihaknya yang bakal menyelesaikan.

"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp50 juta. Sisanya nanti saya yang menyelesaikan," jelas Ganjar.

Sebelum menyalurkan bantuan, imbuh dia, dana pemberian bantuan tersebut dinyatakan tidak menyalahi aturan serta ketentuan yang berlaku.

Pemprov Jateng selama ini sudah bekerja sama dengan Baznas dalam program pengentasan kemiskinan. Selain itu, Ganjar menyebut Pemprov Jateng juga ikut menghimpun zakat ASN untuk disalurkan ke Baznas.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan selama ini telah menggalakkan upaya gotong royong pengentasan kemiskinan Jateng bersama bupati dan wali kota serta perusahaan swasta.

Sejak 2013 terhitung setidaknya 1,14 juta rumah warga miskin yang dibangun menjadi layak huni.

Pemberian bantuan oleh Ganjar menjadi sorotan di media sosial. Sebab, warga miskin yang diberikan dana dari Baznas Jawa Tengah merupakan kader PDIP.

Ganjar juga sempat mengunggah foto penyerahan bantuan tersebut dalam akun Twitter @ganjarpranowo. Ia mengatakan bantuan itu menjelang ulang tahun PDIP ke-50. Adapun penerima bantuan itu merupakan Ketua Ranting PDIP.

"Menjelang ultah @PDI_Perjuangan ke-50, saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau Ketua Ranting PDIP Desa, Kapencar, Kecamatan Kertek, (Kabupaten) Wonosobo," katanya melalui akun Twitter, @ganjarpranowo, Jumat (30/12) lalu.

Kini unggahan tersebut sudah dihapus. Kendati demikian, warganet ramai mengkritik Ganjar karena diduga menggunakan dana Baznas untuk kepentingan partai.

Kala dikonfirmasi, Ketua Baznas Jawa Tengah Ahmad Daroji menjelaskan pihaknya memberikan bantuan kepada warga miskin tanpa melihat afiliasi partainya.

Ahmad pun menyebut Ganjar memberikan bantuan dana dari Baznas untuk renovasi rumah warga miskin yang merupakan kader PDIP.

Ref: CNN


Ganjar Lakukan Blunder, Rocky Gerung: Harusnya Jadi Negarawan Bukan Hanya Kader

Teknoiot - Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang memberikan bantuan kepada kader PDIP dengan menggunakan dana yang bersumber dari Baznas dapat merugikan partai dalam sehingga elektabilitas.

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, sikap Ganjar tersebut telah membuat PDIP melakukan rapat internal karena kelakuan tersebut menyebabkan orang sinis pada partai. 

"PDIP juga udah rapat internal bahwa kelakuan Ganjar menyebabkan orang sinis pada PDIP karena akan dianggap kader-kader minta ganti rugi dalam bentuk dana perbaikan atau bantuan kemiskinan," Ujar Rocky dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (1/1/2023).





Rocky mengatakan, seharusnya Ganjar bilang saya kader PDIP bukan sebagai gubernur tapi itu gak mungkin karena itu melekat langsung dalam kedudukan dia sebagai gubernur.

"Yaudah hal yang udah terjadi terus mau dicarikan alasan ya susah," Ujarnya.

Dengan begitu akhirnya membuat publik mengepung Ganjar dengan sentimen baru di tengah upayanya untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024.

"Mestinya Ganjar tampil sebagai negarawan bukan sekadar sebagai akder PDIP, atau petugas partai. Itu intinya," Ungkapnya. 

Lanjutnya, Rocky mencontohkan jika di bikin analisa fenomenologis, bahwa di dalam diri Ganjar belum ada aspek kebangsaan.

"Dia tetap dianggap sebagai ya lokal doang, hanya mengurus partai gak mampu mengurus bangsa. Itu kan kampanye negatif jadinya," Tutupnya.

30 Nov 2022

Megawati Dibuat Tak Berkutik, Rizal Ramli Ungkap Rahasia Jokowi Menjadi Presiden: Dia Berani Main...

Teknoiot - Eks Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tak terkecuali ketika Jokowi menemui para relawannya di Silaturahmi Akbar Gerakan Nusantara Bersatu pada Sabtu (26/11/2022).

Apalagi karena Jokowi diduga memberi dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rizal menilai Ganjar tak ubahnya Jokowi jilid dua, bahkan diduga dijuluki sebagai Pangeran TikTok.


Bagi Rizal, Jokowi tidak punya pengaruh besar untuk menentukan peta politik nasional. Bahkan "Jokowi effect" yang seolah diharapkan oleh para kandidat bakal calon presiden, bagi Rizal, hanyalah omong kosong.


Ganjar Pangeran Tik Tok disebut Rizal Ramli dalam Channel Youtube Total Politik. Rambut putih gemar main Tik Tok. (kata logika)

Topik inilah yang dibahas Rizal di kanal YouTube Total Politik. Di hadapan politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan, Rizal mengklaim ada orang-orang di belakang Jokowi yang sampai membayar 9 lembaga survei untuk merekayasa popularitas dan elektabilitasnya.

"Aku tahu, Panda juga tahu persis, Mbak Mega sampai last minute sama Mas Taufiq (Taufiq Kiemas) nggak mau kok (dukung) Jokowi. Pada waktu mau jadi gubernur kan maunya Foke, tapi ya popularitasnya (Jokowi) tinggi sekali nggak bisa dilawan," tutur Rizal, dikutip Suara Manado pada Selasa (29/11/2022).

Pernyataan Rizal ini merujuk pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, di mana PDIP akhirnya mengusung Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.


"Termasuk waktu Presiden, karena Mbak Mega kan masih mau (maju) sampai last minute. Datanglah 9 perusahaan polling berbayar, yang pertama bilang sama Mega dan Taufiq, 'Mega, mohon maaf, kalau Ibu yang maju, kalah. Tapi kalau PDIP dukung Jokowi pasti menang jadi presiden. Yang kedua ada bonus 'Jokowi bonus', PDIP akan nambah ke 33%'," jelas Rizal.

Bujuk rayu semacam ini tidak hanya datang dari satu lembaga survei. "Lama-lama Mega sama Taufiq (akibat imbauan) 9 perusahaan polling tadi, akhirnya goyang, dia bergeser," ujar Rizal.

"Tapi apa yang terjadi? 2014 Jokowi betul terpilih, tapi PDIP hanya naik 16,5% ke 18,5%. Kagak ada Jokowi effect dan lain-lain. Poinnya adalah Jokowi berani main-main gini," tuturnya menambahkan.

Rizal lantas mencontohkan dengan wacana Jokowi mendukung Ahok di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Bahkan Kapolri saat itu, Tito Karnavian, disebut sampai mendatangi Rizal supaya mengimbau Jokowi agar tidak mendukung Ahok.

Rizal menyebut saat itu popularitas Ahok juga tergolong baik, tetapi merupakan hasil polesan dari lembaga-lembaga survei yang telah dibayar pihak di belakang Jokowi.

"Perusahaan polling yang naikin nama Ahok, Abang yang bayar semua. Terus Abang percaya hasilnya? Mohon maaf Bang, Ahok kalah," kata Rizal diduga saat berhubungan dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memobilisasi orang-orang di sekitarnya untuk mengampanyekan Ahok.


Prediksi Rizal terbukti, sebab nyatanya Ahok kalah dari Anies Baswedan. Menurut Rizal, pola memoles elektabilitas dan popularitas dengan perusahaan polling berbayar ini yang kembali diulangi oleh Ganjar.

"Itulah perusahaan polling di Indonesia, penipuan berbayar. Nah ini diulangi lagi sama Ganjar, dia sewa lagi perusahaan polling, sewa lagi media berbayar, kelihatannya hebat banget," terang Rizal.

"Tapi masalah Indonesia ini kan terlalu kompleks, kita butuh orang-orang yang mengerti masalah, amanah, punya integritas buat nyelesaikan masalah, bukan Pangeran TikTok," pungkasnya.

Ref: Suara


Relawan Jokowi Serang Balik PDIP: Kok Aneh Ya Mau Bertemu Presiden Saja Dilarang

Teknoiot - Panitia Silaturahmi Relawan Nusantara Bersatu, Silfester Matutina mengaku heran atas sikap para elit PDIP yang mengkritik acara di GBK tersebut. PDIP terkesan menghalangi relawan bertemu dengan Jokowi, sosok yang menjadi panutan mereka selama kurang lebih 8 tahun.

“Aneh ya relawan mau bertemu presidennya kok dilarang. Kok dicampuri,” ucapnya dalam acara Catatan Demokrasi yang ditayangkan dari Kanal Youtube tvOneNews pada Rabu, (29/11/2022).

Menurut Silfester, ajang silaturahmi antar relawan dengan Jokowi, juga tak melanggar hukum yang berlaku.
 
Panitia Silaturahmi Relawan Nusantara Bersatu, Silfester Matutina. ((Youtube/ tvOneNews)



Bahkan, lanjutnya, uang yang mereka keluarkan untuk menggelar acara tersebut berasal dari kantong para relawan, bukan mencuri apalagi hasil korupsi seperti yang kerap sekali dilakukan para elit partai politik.

“Sepanjang pertemuan itu, tidak melakukan tindak pidana, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, tidak melanggar uud, tidak korupsi seperti yang dilakukan elit partai. Kami relawan tidak juga melakukan kudeta,” tegasnya.

"Yang ada di acara itu kita mensyukuri capaian presiden selama 8 tahun. Terus kita mensolidkan Nusantara Bersatu untuk mencapai Indonesia emas 2045,” tambahnya.


Sementara itu, Silfester mengaku bahwa kegiatan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari tepatnya pada Agustus 2021 yang lalu.

“Acara ini momentum kami dengan presiden, kita akan mengadakan silaturahmi,” tutur dia.

Sebelumnya, acara Nusantara Bersatu yang digelar oleh relawan Jokowi di Gelora Bung Karno (GBK) terus menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.


Salah satunya anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus yang turut mengkritik acara Nusantara Bersatu yang diadakan oleh sekelompok relawan yang menggunakan nama Presiden Jokowi.

Mengutip Wartaekonomi.co.id --jaringan Suara.com, Deddy meminta kepada para sukarelawan Jokowi agar mampu menjaga kehormatan dan martabat presiden.

Menurutnya, PDIP selama ini selalu berjuang untuk mendukung dan membela Presiden Jokowi. Namun, para relawan justru asyik bermanuver politik kekuasaan yang merugikan citra Jokowi.


Ia meminta kepada para relawan untuk tidak lagi menjebak Jokowi dengan menggelar acara serupa.

“Karena itulah, saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi, beliau Presiden RI dan bukan Presiden Relawan. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi, para sukarelawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi,” ujar Deddy.

Deddy juga mengimbau para sukarelawan untuk tidak menyeret Presiden ke arah manuver terkait Pilpres karena Jokowi masih menjabat sebagai Presiden.

Ref: Suara


English

Anies Baswedan

Tekno