TEKNOIOT: viral
Showing posts with label viral. Show all posts
Showing posts with label viral. Show all posts

22 Mar 2023

Viral !! Balas Tantangan Luhut, Pakar IT vs Mental Korup Pejabat RI

Teknoiot.com - Menko Luhut tantang Ahli IT Indonesia bereskan 27 ribu Aplikasi Pemerintah.

Anak-anak muda ahli IT Indonesia ditantang untuk bisa membereskan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada.

Tantangan tersebut datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang, saya katakan, banyak adik-adik yang muda, yang dari ahli IT, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan ini," tantangnya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 dikutip dari Antara, Senin (20/3/2023).



Luhut meyakini anak bangsa bisa melakukannya tanpa perlu biaya yang tinggi.

Luhut juga menekankan digitalisasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju selain dengan hilirisasi, dana desa dan harga komoditas.

Balasan Menohok Pakar IT

Melalui video, seorang pakar IT membalas tantangan Luhut.

Menurutnya pakar IT itu gak usah ditantangin, karena problemnya bukan di pakar IT tapi birokrasi yang korup di Pemerintahan.

Dia mengungkap bagaimana mental korup pemerintahan dalam program IT yang anggarannya disunat sana sini.

SIMAK VIDEONYA...






Perppu Ciptaker Sah Jadi UU, Pakar Hukum: Cacat Dari lahir, Presiden-DPR Berjamaah Langgar UUD!

Teknoiot.com - Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mengkritisi soal pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Menurutnya, dengan disahkannya Perppu tersebut menjadi UU, Presiden dan DPR telah terang-terangan melakukan pelanggaran konstitusi berjamaah.

"Dengan menyetujui Perppu Ciptaker pada masa sidang DPR sekarang, Presiden dan DPR nyata-nyata melanggar norma UU PPP yang mereka buat sendiri, dan yang lebih membahayakan, dengan ringan tangan melanggar ketentuan UUD 1945," kata Denny kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).




Awalnya ia mengatakan, penerbitan Perppu Ciptaker sendiri, sudah cacat sejak kelahirannya. Di samping, tidak bisa menghadirkan argumentasi yang kokoh atas syarat konstitusional kegentingan yang memaksa.

"Sayangnya, pelanggaran terang-terangan konstitusi berjamaah oleh Presiden dan DPR itu, realitasnya akan sulit untuk dikoreksi," tuturnya.

Ia menilai, secara tata negara, koreksi konstitusional harusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang normalnya mengatakan Perppu Ciptaker tidak mematuhi putusan MK soal UU Ciptaker.


Kata dia, Perppu Ciptaker harus dicabut karena tidak memenuhi tiga syarat konstitusional, yaitu pertama, syarat kondisi kegentingan yang memaksa; kedua, syarat waktu harus disetujui DPR pada masa sidang berikutnya; dan ketiga, syarat harus dicabut jika tidak mendapat persetujuan DPR tersebut.


Namun di sisi lain, Denny mengaku sudah tak yakin dengan independensi dan integritas mayoritas hakim konstitusi. MK sekarang sebagaimana pula KPK sudah dikerdilkan dan mudah diintervensi dengan pertimbangan dan kepentingan non-konstitusi.

Ia mengatakan, adanya hukuman sanksi ringan teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah, atas kesalahan yang sangat fundamental, yaitu mengubah putusan MK, adalah indikasi kuat, bahwa hukuman ringan itu merupakan tukar-guling untuk Hakim Guntur untuk memutus perkara di MK sesuai kepentingan kekuasaan yang melindunginya.

"Hakim-hakim yang kehilangan integritas, akhirnya tetap bertahan di MK, dan menyebabkan MK kehilangan independensi dan kewibawaan institusionalnya," katanya.

Lebih lanjut, Denny mengaku MK tak akan berani membatalkan Perppu Ciptaker kekinian.

"Saya memprediksi, MK tidak akan tegas dan berani membatalkan Perppu Ciptaker yang telah dengan telanjang-terang-benderang, melecehkan dan melanggar syarat terbitnya perppu, dan syarat-syarat perppu menjadi UU," tuturnya.


"MK yang kini ada, mayoritas hakim konstitusinya telah tersandera, dengan gratifikasi masa jabatan, dan keinginan untuk tetap bertahan dan tidak diberhentikan dari kursi empuk Mahkamah Konstitusi," sambung dia.

Pengesahan Perppu Ciptaker

DPR RI mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengesahan itu dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

Diketahui dalam pengambilan keputusan tingkat II, hanya tujuh dan sembilan fraksi yang setuju untuk mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sedangkan dua fraksi lainnya, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menolak.

"Dua fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang penetapan Perppu Ciptaker dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapur DPR RI," kata Ketua DPD RI Puan Maharani Selasa (21/3/2023).

Kendati ditolak dua fraksi, Puan selaku pimpinan sidang tetap melanjutkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ia menanyakan persetujuan para anggota DPR di dalam rapat paripurna.

"Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan yang dijawab setuju.

Referensi/suara

22 Feb 2023

Kolom: Pertarungan Luhut Melawan Anies

Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)

Dalam konteks pilpres 2024, hiruk-pikuk dan polarisasi politik masyarakat Indonesia hari ini berpusat pada dua tokoh antagonistik ini: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Sengaja saya mengabaikan Jokowi dalam hal ini karena yang menjadi otak rezim adalah Luhut. Ini tidak berarti Jokowi bisa cuci tangan terkait kebijakan-kebijakan Luhut yang kontroversial. Juga berbagai upaya menjegal Anies menjadi peserta pilpres.

Toh, Jokowi berperan sebagai pemberi legitimasi atas semua gagasan dan tindakan pemerintah, yang notabene dirancang Luhut. Ini terjadi karena Jokowi adalah presiden karbitan, yang diorbitkan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Luhut-lah orang yang punya visi, yang berakibat pada ketergantungan Jokowi padanya. Secara alami, pihak inferior akan tunduk pada pihak superior.

Dalam polarisasi masyarakat ini, saya juga mengabaikan peran elite politik lain, khususnya para aspiran capres, karena mereka semua hanyalah penari yang menari mengikuti gendang yang ditabuh Luhut. Dengan cerdik, Luhut memanfaatkan elite parpol yang punya masalah hukum untuk menjalankan koreografi yang diciptakannya. Lebih dari itu, mereka hanyalah wayang-wayang Jokowi berwajah Luhut.




Namun, wibawa Luhut ditantang Anies, satu-satunya aspiran capres yang dipandang sebagai pembangkang terhadap rancang-bangun program pembangunan pemerintah yang disusunnya. Dus, Luhut melambangkan kekuatan status quo, Anies simbol kekuatan pro-perubahan. Tak heran, Luhut didukung Cina, Anies disukai Barat.

Kedua tokoh datang dari generasi berbeda. Luhut disusui Orde Baru, Anies dibesarkan Orde Reformasidengan rekam jejak sebagai oposan rezim Soeharto. Pendidikan militer yang ditempuh Luhut, yang tugas pokoknya adalah membunuh lawan, membuatnya cenderung mengabaikan prosedur dan konsensus — yang prosesnya bertele-tele — dalam membuat public policy. Itu terlihat dari produk-produk hukum pemerintah yang menerabas konstitusi.

Anies adalah sarjana ekonomi dan politik tamatan AS yang terlatih melihat setiap fenomena sosial dengan “pandangan mata burung”. Artinya, dalam membuat public policy, ia mempertimbangkan semua aspek yang relevan dengan melibatkan semua stake holders guna melahirkan kebijakan yang matang.

Perlu juga dicatat bahwa Luhut adalah pebisnis besar, sedangkan Anies adalah aktivis sosial. Ini membuat keputusan Luhut hanya berdasarkan pada pertimbangan untung-rugi. Sementara kebijakan Anies berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Perbedaan keduanya juga tak bisa dipisahkan dari latar sosial-budaya yang membesarkan mereka. Menimbang pandangan politik dan ekonominya, yang diimplementasikan rezim Jokowi, Luhut secara sempurna mewakili Orde Baru. Anies, yang tak jauh-jauh amat dari generasi milenial, menghadirkan paradigma baru yang dinamis.

Pertentangan Luhut-Anies sudah terlihat sejak awal Anies memimpin Jakarta. Misalnya, dalam kasus penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Luhut mewakili oligarki yang menghendaki proyek dilanjutkan. Sebaliknya, Anies bergeming, karena proyek ini mengancam lingkungan dan nafkah nelayan kecil. Contoh lain, beberapa kali Luhut membatalkan kebijakan Anies terkait penanggulangan epidemi covid-19.

Dari latar belakang perbedaan sosiologis dan ideologis tersebut, tak heran kalau Luhut kurang menghargai demokrasi dan perbedaan pendapat, serta mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan semua aspek dan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Maka kita menyaksikan pemerintah memanjakan oligarki dengan mengabaikan hak buruh melalui UU Cipta Kerja yang keabsahannya di tolak Mahkamah Konstitusi. Rezim juga mencobloskan oposisi kedalam penjara, menjustifikasi kekerasan negara terhadap anak bangsa, dan menghalang-halangi munculnya pemimpin tandingan yang dipandang mengancam kelangsungan hidup status quo. Ini sama persis dengan kelakuan rezim Soeharto.

Sebaliknya, ketika memimpin Jakarta, Anies memberi contoh tentang good governance. Artinya, kemajuan ekonomi tetap bisa dicapai tanpa harus berpegang pada trilogi pembangunan Orba yang kaku: stabilitas yang ditegakkan dengan penindasan, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan konglomerat (trickle down effect), dan pendistribusian kue ekonomi yang tentu saja tidak merata.

Anies membuktikan bahwa pembangunan berbasis humanistik, berkeadilan, dan kolaboratif, justru akan membuahkan hasil yang berkualitas: yang kecil dapat membesar, yang besar tidak mengecil. Dan berbeda dengan Luhut, Anies menghadapi kritisisme secara arif, menciptakan stabilitas Jakarta melalui narasi persatuan yang tercipta melalui kesamaan tujuan semua warga.

Di bawah kepemimpinannya, angka kemiskinan Jakarta turun signifikan. Pertumbuhan ekonominya termasuk yang tertinggi di antara 34 provinsi. Dan Anies mendistribusikan hasil-hasil material maupun nonmaterial pembangunan kepada semua secara merata.

Komunitas-komunitas agama minoritas yang dulu tak memilihnya, dan awalnya meragukan kualitas kepemimpinannya, pada akhirnya bangkit mengapresiasi kebijakan-kebijakannya. Memang masih banyak yang harus dikerjakan untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik, nyaman, dan indah. Tapi apa yang sudah dicapai dalam waktu relatif pendek menggambarkan keberhasilan konsep pembangunan alternatif dan model kepemimpinan baru yang ditawarkan Anies cukup berhasil. Terbukti hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survey yang kredibel menunjukkan 83 persen warga menyatakan puas pada kinerja Pemprov DKI.

Kembali ke konteks pilpres, terkesan kuat Luhut masih berusaha agar gagasan memperpanjang masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode dapat direalisasikan. Karena gagasan ini ditentang publik, kini dicurigai ia bikin skenario alternatif: menyiapkan capres yang akan meneruskan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Karena berpotensi menggantikan Jokowi, Anies dianggap musuh besar.

Maka, bukan tidak mungkin orkestrasi tentang Anies mengusung politik identitas, yang akan menegakkan khilafah, bersumber dari Luhut untuk menakut-nakuti rakyat. Ini sama persis dengan strategi Orba yang setiap memasuki tahun politik, isu bahaya laten PKI dan DI/TII diamplifikasi untuk mengintimidasi rakyat.

Pada 10 Februari lalu, sambil mengungkap harapannya agar presiden terpilih 2024 — kalau pilpres jadi diselenggarakan — melanjutkan kebijakan dan capaian yang telah ditorehkan Jokowi (baca: Luhut), Menko Marves itu menyatakan bodoh presiden yang tidak melakukannya. Pernyataan ini menegaskan tiga hal.

Pertama, ia mengklaim dirinya pintar. Toh, apa yang dipandang sebagai capaian rezim Jokowi adalah hasil dari buah pikiran dan kebijakannya. “Presiden berikut tak perlu malu meneruskan periode sebelumnya,” katanya.

Artinya, dia berasumsi presiden berikut tidak mungkin sepintar dia dan tidak mungkin pula menghasilkan kebijakan yang lebih baik daripada dia, sehingga wajar kalau mengadopsi rancangan pembangunan yang dibuatnya. Memang melihat kapasitas aspiran capres yang ada, di luar Anies, klaim Luhut ada benarnya.

Kedua, ia mengklaim rezim Jokowi berhasil secara gilang-gemilang. Menurutnya, pemerintah telah menciptakan ekosistem yang baik. Ini merupakan “gebrakan baru” dalam sejarah Indonesia, katanya. Salah satu ekosistem yang dibangun adalah hilirisasi industri, yang ia klaim akan memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Indonesia.

Ketiga, secara tak langsung ia menganjurkan publik untuk tidak memilih Anies, karena Anies sebagai anti-tesa Jokowi adalah orang bodoh. Tentu saja pernyataan Luhut ini gegabah dan arogan. Toh, orang bisa dengan mudah membuktikan kemunduran Indonesia di hampir semua lini kehidupan bernegara dibawah “kepemimpinan Luhut.”

Sebut saja utang negara yang terus menggelembung, pengangguran dan kemiskinan meluas akibat banyak perusahaan manufaktur gulung tikar dan daya beli masyarakat anjlok. Mengenai keberhasilan hilirisasi industri sebagai salah satu ekosistem yang diklaim Luhut, anggota Komisi VII DPR mengungkapkan ketidakyakinannya atas program hilirisasi nikel dan mineral lainnya. Ekonom Faisal Basri malah mengecam kebijakan itu karena hanya memberi keuntungan pada Cina, oligarki, sementara negara tidak mendapat apa-apa.

Indeks pembangunan manusia, korupsi, dan demokrasi anjlok. Penegakan HAM dan hukum juga memprihatinkan. Dan pembangunan infrastruktur yang massif ternyata melahirkan banyak masalah. Di antaranya, pertama, pembayaran bunga utang untuk membiayai infrastruktur saja sudah mencapai hampir Rp 500 triliun setahun, yang dibayar melalui perluasan pajak hingga ke rakyat kecil dan menambah utang baru hanya untuk membayar bunganya saja.

Kedua, banyak infrastruktur yang mangkrak atau disfungsi. Ketiga, infrastruktur yang dimaksud untuk membangun konektivitas guna meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi bangsa tidak terbukti.

Maka, klaim Luhut tentang program pembangunan pemerintah yang dikendalikannya sebagai “gebrakan baru dalam sejarah bangsa” doesn’t make sense. Memang itu bukan gebrakan baru, karena semua itu hanyalah copy paste konsep pembangunanisme (developmentalism) Orba, yang berupa sistem ekonomi ekstraktif yang memanjakan oligarki. Dengan demikian, pantaskah pengganti Jokowi melanjutkan blue print pembangunan yang dirancang Luhut? Bodoh kalau ada yang melanjutkannya.

Sekarang mari kita tengok konsep dan paradigma pembangunan Anies yang telah ia wujudkan di Jakarta. Melalui tulisannya yang bagus di Kompas, 17 Februari, di bawah judul “Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan”, kita dapat menangkap pesannya bahwa ia melihat ada kesalahan fundamental pemerintah dalam menjalankan pembangunan selama ini sehingga perlu diluruskan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Anies menegaskan, pemerintah harus melayani kebutuhan rakyat secara adil tanpa memperhitungkan untung-rugi. Menurutnya, “Republik ini berdiri dengan janji menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kecuali.” Karena itu, ia memanifestasikan keadilan sosial melalui gagasan yang konkret, yang bisa meluruskan jalan bagi masa depan republik ini.

Ia juga mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip: menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, menguatkan landasan demokrasi elektoral. Ia mengingatkan, demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang harus kita rawat bersama.

Salah besar jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja. Jalan demokrasi bukan jalan pintas pembangunan. Demokrasi adalah ikhtiar mewujudkan manusia yang bermartabat. “Manusia yang merdeka berpikir, berpendapat, dan menentukan tindakan.”

Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Anies mengkritik cara pandang kita — mungkin terutama cara pandang Luhut — yang hanya berhenti pada angka-angka makro, yang diibaratkan potret dua dimensi. Menunjukkan yang dipermukaan, tapi tak selalu menggambarkan kedalaman dampak yang dirasakan warga.

Karena itu, yang didorong Anies adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukan sekadar dilihat dari aspek makro, tapi dampaknya bisa menjangkau semuanya. Semakin merata, semakin tinggi pertumbuhannya. Tentu saja pemikiran pembangunan Anies berbeda dengan Luhut. Sebenarnya pemikiran dan kebijakan Anies inilah yang mestinya dilihat Luhut sebagai “gebrakan baru dalam sejarah Indonesia.”

Pertarungan Luhut dan Anies akan berakhir di kotak suara pada 14 Februari. Siapakah pemenangnya, Orde Baru atau Orde Reformasi? Rakyat yang menentukan. Melihat sambutan massif rakyat di mana pun Anies hadir menggambarkan rakyat menghendaki perubahan. Walakin, Luhut sangat powerful, yang mampu mengubah apa saja yang dia kehendaki, termasuk mengubah harapan rakyat menjadi mimpi buruk. Wallahu ‘alam bishshawab!

Tangsel, 19 Februari 2023

24 Jan 2023

Usai Bakar Al Quran, Politikus Sayap Kanan Swedia Rasmus Paludan Ngaku Ketakutan dapat teror dan ancaman massif

Teknoiot - Politisi Swedia Rasmus Paludan, yang saat ini tengah jadi pembicaraan setelah melakukan aksi pembakaran Al Quran pada akhir pekan lalu, mengaku takut karena ancaman yang diterimanya. 

Apalagi, kemarahan atas protes pembakaran Al Quran tersebut menghasilkan protes hari kedua di Turki, yang mencerminkan ketegangan antara kedua negara. 

Melansir AP, sekitar 250 orang berkumpul di luar Konsulat Swedia di Istanbul, tempat foto aktivis anti-Islam Denmark, Rasmus Paludan dibakar. 

Usai Bakar Al Quran, Politikus Sayap Kanan Swedia Rasmus Paludan Ngaku Ketakutan dapat teror dan ancaman massif
Usai Bakar Al Quran, Politikus Sayap Kanan Swedia Rasmus Paludan Ngaku Ketakutan dapat teror dan ancaman massif



Paludan membakar kitab suci umat Islam di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada Sabtu, memicu protes di Istanbul dan Ankara malam itu. 

Peserta dalam acara hari Minggu membawa bendera hijau yang menampilkan proklamasi iman Islam dan spanduk bertuliskan "Kami mengutuk Islamofobia yang didukung negara Swedia." Sebuah tanda di jendela Konsulat Swedia berbunyi, "Kami tidak sependapat dengan pandangan idiot yang membakar kitab itu." 

Rasmus Paludan, yang memiliki kewarganegaraan negara ganda Denmark dan Swedia, bukan pertama kali menargetkan kitab suci umat Islam tersebut. 

Otoritas Swedia mengizinkan tindakan tercela Paludan yang berusia 41 tahun di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm. 

Lingkaran keamanan dibuat oleh polisi Swedia di sekitar Paludan. Paludan diamankan setelah membakar kitab suci Islam yang dilemparnya ke tanah. 

Usai aksi memalukan itu, muncul pernyataan dari Paludan, sementara pesan reaksi menghujani insiden tersebut. 

Berbicara kepada pers Swedia, Paludan mengatakan, "Setelah saya melakukan tindakan membakar kitab suci, saya berkata, 'Oke, itu saja.' Tapi ternyata tidak seperti yang saya kira." dikatakan. "Saya takut”, akunya. "Apakah kamu takut?" tanya pewawancara. 

Dia menjawab, “Ya, saya takut karena seseorang mengatakan mereka akan membunuh saya. Mereka memberi tahu saya apa yang harus dilakukan," katanya. 

Protes telah memperbaharui kekhawatiran tentang Turki yang menahan tawaran Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Turki belum meratifikasi keanggotaan negara-negara Nordik dalam aliansi militer tersebut, mengatakan Swedia perlu mengatasi masalah keamanan Ankara. 

Namun, ia berkata hal ini tidak ada hubungannya dengan keanggotaan NATO “Tidak ada hubungan antara tindakan ini dan keanggotaan NATO Swedia,” jelas agresor sayap kanan itu.

Ref: Viva

10 Jan 2023

Agama Jadi Tersangka

Kolom oleh Haidar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah

ADA apa dengan agama? Urusan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kekerasan banyak dikaitkan dengan agama dan umat beragama. Agama malah disebut produk impor layaknya barang dagangan.

Aura negatif keagamaan itu tidak jarang tertuju pada Islam. Ibnu Taimiyah secara ceroboh dimasukkan sebagai salah satu tokoh sumber paham radikalisme. Padahal, dialah yang menyatakan pemimpin non-Islam yang adil lebih baik ketimbang pemimpin muslim nan zalim. Pemikiran pembaruan ulama besar dari Syiria ini malah melampau zamannya.

Ironisnya, ada sebagian golongan agama membeli isu radikalisme itu tanpa sikap kritis. Dalil dan fatwa keagamaan tentang radikalisme pun serta-merta dikeluarkan. Padahal, ranah lain tak kurang bermasalah dan menjadi sumber masalah kalau kita angkat secara objektif ke ruang publik. Radikalisme itu milik siapa saja tanpa pandang bulu. Sejarah mengenal radikalisme petani sebagai gerakan perlawanan.




Tanyakan pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, kenapa dan atas nama apa mereka menyandera dan berbuat teror terhadap orang-orang tak bersalah. Kelompok ini pun tidak disebut teroris dan radikalis. Tentu selalu ada alasan untuk pembenaran, tetapi tampak sekali bias parameter yang dipakai ketika mengaitkannya dengan agama.

Agama dan umat beragama seolah jadi terdakwa. Agama dianggap sumber radikalisme dan benih konflik yang membelah warga bangsa. Hingga di negeri ini mulai tumbuh pandangan kuat, janganlah membawa-bawa agama di ruang publik. Simpanlah agama di ranah domestik.

Sementara ranah politik, etnik, kedaerah, dan segala atribut lain ketika bermasalah dianggap biasa dan bukan sumber kegaduhan. Padahal, karena soal politik rakyat terbelah, gedung dibakar, konflik mengeras, dan kehidupan gaduh. Orang mengelompok dengan fanatik dalam referensi etnik atau kedaerahan tak disebut eksklusif dan intoleran. Semuanya keliru, tetapi tidak membuahkan stigma dengan aura buruk-muka!

Pandangan sekular


Kita umat beragama sungguh menolak segala bentuk radikalisme atas nama apapun, di manapun, dan kapanpun. Lebih-lebih yang memproduksi kekerasan dan segala bentuk tindakan fasad fil-Ardi. Sejengkal apapun tak ada ruang untuk perbuatan merusak di muka bumi, Hatta atas nama agama, kitab suci, nabi, dan Tuhan.

Kita akui juga ada elemen umat beragama karena bias-pemahaman dan bias-perilaku keagamaan menjadikan agama pendorong tindakan-tindakan ekstrem seperti sikap radikal, intoleran, kebencian, aksi sweeping, dan sejenisnya. Kita juga paham atas sorotan tajam manakala agama dipakai sebagai pendorong hal-hal yang beraura garang dan permusuhan karena secara normatif dan profetik agama dan umat beragama memang membawa misi Ilahi yang suci untuk membangun kehidupan serba bermoral dan rahmat bagi semesta alam.

Jadi, tidak terlalu keliru kalau agama dan umat beragama disoroti tajam ketika masuk pada ranah yang dikategorikan radikal dan sebagainya. Umat beragama tentu penting untuk bermuhasabah diri agar tidak terjebak pada keberagamaan yang bermasalah seperti itu.

Dengan demikian fungsi agama dan peran pemeluk agama tetap kuat sebagai penyebar misi damai, toleran, inklusif, dan segala kebajikan yang utama. Jadikan agama sebagai rujukan nilai utama kebajikan peradaban di negeri tercinta ini, bukan sebaliknya sebagai pemicu perilaku keras dan konflik atasannya Tuhan.

Namun, penting juga pandangan yang adil dan objektif dalam melihat posisi agama dan umat beragama di negeri ini, yang nilai positifnya jauh lebih luas dan menjadi bingkai moral utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu arus utama umat beragama di negeri ini pun sungguh moderat, damai, toleran, dan berkemajuan. Agama dan umat beragama harus dilihat secara komprehensif, tidak parsial dengan nada sarat dakwaan. Tidak perlu juga dipolitisisasi secara ekstrem, seolah agama dan umat beragama sebagai sumber masalah.

Tampaknya, terdapat kecenderungan yang menguat di sebagian elite, pakar, dan warga bangsa tentang alam pikiran sekuler yang bersenyawa dengan proses demokratisasi dan hak asasi manusia yang liberal sebagaimana pandangan hidup masyarakat Barat yang berbasis pada humanisme-sekuler. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang agama dan kepercayaan yang kontroversial dapat dibaca dalam aura alam pikir humanisme-sekuler itu. Pandangan yang demikian tentu tidak cocok dengan jati diri bangsa Indonesia yang beragama kuat dan berideologi Pancasila.

Peter L Berger pernah menengarai bahwa masyarakat moderen tidak begitu hirau dengan persoalan-persoalan metafisik, tentang hakikat kehidupan, dari mana manusia berasal dan untuk apa tujuan hidup di dunia, serta makna-makna kehidupan lainnya. Hal itu karena proses rasionalisasi atau lebih tepatnya sekularisasi begitu kuat, sehingga hal-hal yang mendasar seperti itu seolah wilayah abstrak dan tidak empirik.

Padahal kenyataan masyarakat modern justru memerlukan dimensi yang melampaui dunia rasional itu, yang hanya dapat ditemukan dalam agama. Agama, tulis Berger, merupakan kanopi suci (the sacred canopy) yang dapat membebaskan manusia dari chaos atau segala bentuk kekacauan hidup. Hatta dalam masyarakat dan dunia yang sekuler, menurut Bryan Wilson, secara sosiologis agama masih tetap diperlukan dalam memberi makna luhur bagi kehidupan umat manusia.

Maka menjadi ironis manakala di Indonesia yang penduduknya beragama dan ber-Pancasila, agama dipandang sebagai sumber masalah atau malah menjadi terdakwa untuk segala hal buruk seperti radikalisme, terorisme, intoleran, dan kekerasan. Lebih-lebih karena prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang serbaliberal, agama mulai dimarjinalkan dan malah harus disamasebangunkan dengan bentuk-bentuk kepercayaan tertentu yang sama sekali berbeda dari agama. Agama dianggap skrup kecil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Fungsi Agama


Benarkah agama sumber masalah? Agama merupakan sistem keyakinan universal yang berdasarkan wahyu Illahi membimbing manusia menuju jalan hidup yang benar untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Agama, menurut Arseln van Feuerbach merupakan kebutuhan hidup manusia yang ideal. Ekspresi orang beragama dan bertuhan dapat beragam tetapi manusia sungguh tidak dapat hidup tanpa Tuhan dan tanpa agama, meski ada manusia yang ateis dan agnostik.

Agama mengajarkan manusia hidup saleh untuk diri sendiri, sesama, dan lingkungannya sehingga kehadiran agama justru menjadi rahmatan lil-‘alamin. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan keburukan, semuanya berisi kebajikan yang utama. Agama sebagai refleksi iman tidak hanya terbukti dalam ucapan keyakinan dan iman saja, tetapi agama juga merefleksikan sejauh mana iman itu diungkapkan dalam kehidupan dunia ini (Mukti Ali, 1982).

Agama menurut tokoh Perbandingan Agama dan mantan Menteri Agama itu berfungsi sebagai faktor transendensi, sublimasi, profetik, liberasi, humanisasi, dan kritik atas kehidupan manusia. Dengan agama manusia menjadi insan relijius, shaleh, welas asih, sabar, peduli, mau berbagi, rendah hati, dan berbuat serba kebajikan yang utama. Agama mengajarkan manusia menjadi hamba Allah yang beriman sekaligus beramal shaleh bagi kebaikan semesta. Rasul bahkan diutus untuk menyempurnakan akhlak utama manusia serta menyebar misi rahmatan lil-‘alamin untuk kemajuan peradaban dunia.

Umat Islam selaku mayoritas di negeri ini selain menjadikan agamanya sebagai pedoman kehidupan yang utama dalam keberagamaan, pada saat yang sama menjadikan Islam berfungsi bagi kehidupan berbangsa. Apalah jadinya bangsa ini tanpa Islam dan umat Islam, bersama dengan agama dan pemeluk agama lain. Setidaknya bangsa Indonesia menjadi relijius dan berkeadaban, sesuatu yang mendasar bagi kehidupan suatu bangsa. Bacalah secara jernih dan objektif pengaruh positif agama dalam kehidupan bangsa Indonesia agar tidak terjebak pada stigma atau pandangan negatif dan menjadikannya seolah terdakwa atas hal-hal buruk di negeri ini.

Dalam konteks kesatuan dan persatuan nasional, peranan umat Islam di negeri ini sangatlah besar. Menurut antropolog kenamaan Koentjaraningrat, Islam merupakan kekuatan integrasi nasional dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Menurut George Kahin (1995), salah satu faktor terpenting yang mendukung pertumbuhan suatu nasionalisme terpadu di Indonesia adalah tingginya derajat homogenitas agama yakni lebih 90 persen penduduknya beragama Islam. Agama Islam bukan hanya hanya suatu ikatan biasa, ini benar-benar merupakan semacam simbol kelompok atau in-group untuk melawan penggangu asing dan penindas suatu agama yang berbeda.

Dalam pejuangan melawan penjajahan sungguh besar pengorbanan dan perjuangan umat Islam. Pengaruh, peranan, dan kiprah umat Islam sungguh tak terhitung. Kekuatan Islam seperti Muhammadiyah bahkan menjadikan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Nahdatul Ulama mengeluarkan Resolusi Jihad. Segenap pergerakan Islam menggelorakan cinta Tanah Air sebagai bagian dari jihad fi-sabilillah. Semuanya berjuang untuk Indonesia yang dicintai dan dibelanya dengan sepenuh jiwa-raga dengan ruh agama!


Heboh Lagi Video Habib Kribo Sebut Haji ke Arab Hanya Buang-Buang Duit

Teknoiot - Zein Assegaf alias Habib Kribo mengkritik umat Islam yang menunaikan ibadah Haji ke Makkah, Arab Saudi. Secara khusus, ia menyoroti ada kaum Muslim Indonesia yang sampai melaksanakan Haji lebih dari satu kali. Padahal, Rasulullah semasa hidupnya hanya sekali menunaikan rukun Islam kelima tersebut.


"Ini ada orang Haji sampai satu, dua, tiga kali. Ini sudah melampaui batas. Akhirnya apa? Melupakan sisi kemanusiaannya," ujar Habib Kribo di akun channel Youtube pribadinya dikutip dari Republika.co.id di Jakarta, Senin (9/1/2023).


Kritikan yang diutarakan Habib Kribo itu bermula dari keputusan Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil yang membangun Masjid Al Jabbar di Kota Bandung senilai Rp 1 triliun. Ketika sudah diresmikan, masjid yang juga diarsiteki Kang Emil tersebut mendadak banjir kritikan dari masyarakat, terutama warganet.
Heboh Lagi Video Habib Kribo Sebut Haji ke Arab Hanya Buang-Buang Duit



Tidak ketinggalan Habib Kribo menyindir Kang Emil yang dinilai terlalu bermegah-megahan dalam membangun tempat ibadah. Namun, di sisi lain, umat Islam masih hidup dalam kemiskinan. Kritikan yang terlontar pun merembet ke masalah ibadah Haji.


"Ini apa, tak perlu pamer-pamer benda mati. Kata Nabi apa, kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang yang butuh pertolongan kamu. Tuhan gak parkir di masjid, Tuhan gak parkir Ka'bah," kata Habib Kribo.

Dia melanjutkan, "Ngapain pergi jauh-jauh buang duit ke Arab sana berebut hajar Aswat membuang duit besar, mau cari Tuhan. Tuhan gak di situ, Tuhan ada di tempat orang-orang susah."

Potongan video itu viral dan tersebar di lini masa Twitter. Akun caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan ikut mengkritik ucapan Habib Kribo. "Manusia benar-benar menghina Islam. Beginilah kalau hukum kebal terhadap dia," ujarnya melalui akun @UmarHasibuan24.


Ref: Republika 



2 Jan 2023

Demi Jatuhkan Anies, Addie MS Sebarkan 'Hoaks' Ban Truk Molen Terperosok di Sumur Resapan

Teknoiot - Komponis Addie Muljadi Sumaatmadja (Addie MS) disebut telah menyebarkan hoaks karena mengunggah video yang memperlihatkan video mobil yang jatuh terperosok di dalam lubang saat melewati Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat.

Dalam video tersebut, sumur resapan yang menjadi program mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disinggung dan disalahkan karena dianggap mencelakakan dan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.




“Sumur Resapan diminta warga untuk dievaluasi,” cuit Addie MS pada Sabtu, (31/12/2022).

Sementara itu, dalam unggahan pegiat media sosial Maudy Asmara menyentil unggahan musisi itu.

“Akun centang biru nggak menjamin, ya nggak om,” kata Maudy, Minggu, (1/1/2023).

Maudy membagikan postingan akun Cek Hoaks yang menyebut Addie telah menyebar hoaks.

“Hoaks. Katanya truk ambles rodanya gara-gara sumur resapan. Faktanya, yang sebabkan roda truk ambles adalah galian kabel di jalan. Lobang sumur resapannya sendiri di pinggir & tertutup kokoh,” tulis akun itu.

“Fakta-fakta lainnya, lubang sumur resapan tertutup kokoh, ada galian baru di tengah jalan batu ceper, truk ambles di galian baru,” tandasnya.


Ref: Democrazy 

1 Jan 2023

Terkenal Kritis, Siapa Sebenarnya Kolonel Purn Sugeng Waras Korban Penusukan OTK di Cimahi

Teknoiot - Kolonel Purn Sugeng Waras ditusuk orang tak dikenal. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo turun tangan.

Dari informasi yang didapat, Kolonel Purn Sugeng Waras sangat kritis terhadap kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Mulanya, Kolonel Purn Sugeng Waras bertemu dengan kerabatnya di Alam Wisata Cimahi pada Kamis (29/12/2022) pukul 14.15 WIB. Setelah itu ia meninggalkan lokasi.

Tiba-tiba orang tak dikenal memecahkan kaca belakang mobil Honda Jazz silver yang dikendarai Kolonel Purn Sugeng Waras tepat di depan pintu gerbang Perumahan Gardenia.

Sang kolonel kemudian berhenti dan turun dari mobilnya. Sejurus kemudian, orang tak dikenal itu menusukkan senjata tajam ke kedua kaki korban.

Setelah itu pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Tak lama, melintas seorang warga di lokasi dan melihat Kolonel Purn Sugeng Waras tersungkur berlumuran darah.

Saksi bernama Aditya Ramdani lalu menolong dengan membawa Kolonel Purn Sugeng Waras ke Rumah Sakit Cibabat, Kota Cimahi, untuk mendapatkan pertolongan medis.

Hasil pemeriksaan tim medis, korban mengalami luka tusuk di kaki kanan dan dua luka tusuk di kaki kiri.

Terkenal Kritis, Siapa Sebenarnya Kolonel Purn Sugeng Waras Korban Penusukan OTK di Cimahi



Doni Monardo Telepon Kapolda Jabar


Ketua Umum PPAD, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, merespon apa yang menimpa Kolonel Purn Sugeng Waras.

Mantan Kepala BNPB itu mengecam pelaku penusukan terhadap Kolonel Purn Sugeng Waras.

Doni Monardo sudah meminta aparat kepolisian mengusut tuntas serangan terhadap korban.

Mengetahui kejadian ini, mantan Danjen Kopassus itu langsung menghubungi Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana.

“Semoga kasusnya segera terungkap,” ujar Doni Monardo dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com pada Jumat (30/12/2022).

Kapolda Jabar Irjen Suntana langsung memerintahkan anak buahnya menyelidiki kasus penusukan terhadap Kolonel Purn Sugeng Waras dan menangkap pelakunya.

Tim Polda Jabar saat ini sedang memeriksa seluruh CCTV di sekitar lokasi penusukan.

"Terhadap korban, kami belum bisa mengambil keterangan, karena beliau kondisinya masih dalam perawatan,” ujar Kapolda Jabar Irjen Suntana.

Ia memastikan Polda Jabar fokus mengungkap kasus tersebut, di bawah kendali Direktur Kriminal Umum Polda Jabar.

Menurut Kapolda Jabar, dalam waktu dekat timnya segera menangkap pelaku dan mengungkap motifnya.

Selain itu, Doni Monardo sudah meminta Sekjen PPAD Mayjen Purn Komaruddin Simanjuntak berkoordinasi dengan Polda Jabar melalui Unit Samapta Polres Cimahi.

Kabar terbaru, Kolonel Purn Sugeng Waras sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Cibabat ke Rumah Sakit Dustira Cimahi milik TNI AD.

Kondisi Kolonel Purn Sugeng Waras diinformasikan sudah membaik.

Kritis Terhadap Pemerintah

Kolonel Purn TNI AD Sugeng Waras adalah tokoh yang kritis. Ia pernah mengkritisi penangkapan tokoh dan aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) pada 2020 silam.

Penangkapan sejumlah aktivis KAMI itu setelah menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Ia menilai mereka seolah-olah pelaku teror, karena tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa mengeepankan asas praduga tak bersalah.

“Tokoh-tokoh KAMI tersebut bukanlah terorisme yang harus dieksekusi atau ditangkap langsung, sebaiknya diberikan surat pemanggilan dan pemberitahuan terlebih dahulu," ucap Kolonel Purn Sugeng Waras saat itu.

Sang kolonel mendesak Polri perlu intropeksi diri dalam melaksanakan penegakan hukum.

Menurut Kolonel Purn Sugeng Waras, KAMI adalah organisasi pergerakan moral dari beberapa tokoh dan bukan suatu partai politik yang memiliki tujuan politik tertentu.

Purnawirawan TNI AD yang satu angkatan di Akademi Militer dengan SBY ini aktif dalam organisasi dan aktivitas sosial. Ia juga suka bernyanyi.

Presidium KAMI yang juga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai penangkapan sejumlah aktivis KAMI ini dianggap sebagai tindakan represif kepolisian.

"KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat," kata Gatot Nurmantyo dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (14/10/2020).

Gatot menyoroti adanya kejanggalan pada penangkapan para tokoh KAMI, terutama seorang petingginya Syahganda Nainggolan.

Menurut Gatot, dari dimensi waktu, dasar laporan polisi, dan keluarnya surat perintah penyidikan atau Sprindik pada hari yang sama, jelas aneh, tidak lazim dan menyalahi prosedur.

"Lebih lagi jika dikaitkan dengan KUHAP Pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE Pasal 45 terkait frasa 'dapat menimbulkan', maka penangkapan para Tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis," terang dia.

Kolonel Purn Sugeng Waras memang kritis dalam sejumlah isu terkait bangsa.

Ia pernah bersama sejumlah jenderal purnawirawan bertemu dengan ekonom senior dan juga mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli. Mereka menyampaikan kekhawatiran kondisi bangsa saat ini.

Dalam sebuah diskusi "Gurita Utang Mencekik Rakyat" di Masjid Agung Sunda Kelapa pada Kamis, 14 Juli 2022 lalu, Kolonel Purn Sugeng Waras sempat menyampaikan keresahannya terhadap kondisi Indonesia.

Ia mengapresiasi orang-orang yang menghadiri diskusi tersebut.

"Bapak-bapak mempunyai kepedulian terhadap hutang negara kita. Enggak usah takut, ada TNI ada Polri. Saya senang sekali. TNI/Polri tidak hanya mengintip mengawasi kita, tetapi juga melindungi. Biarkan sekarang ahli-ahli kita, pakar kita menyampaikan. Ini kita berarti ikut membantu berpikir bagaimana memecahkan hutang ini," ucap Kolonel Purn Sugeng Waras saat itu dilansir dari YouTube Spasi.

Kepada peserta yang resah terhadap kondisi bangsa, Kolonel Purn Sugeng Waras berpesan.

"Teruskan perjuangan rakyat. Negara itu empat unsur: ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, ada pengakuan negara lain, bukan hanya pemerintah."

"Rakyat boleh bicara dijamin dan dilindungi undang-undang, selama apa yang kita katakan itu mengandung unsur kebenaran tidak bohong dan tidak benci. Ada fenomena, fakta, katakan!" tegas dia.

Ia meminta rakyat jangan pernah takut menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut menyampaikan keadilan.

"Memang faktanya fenomenanya negara kita amburadul. Tidak perlu saya ucapkan tapi jelas itu. Sekian terima kasih," kata Kolonel Purn Sugeng Waras menutup pidaotnya.


Kawal Penusukan Purnawiran TNI di Lembang

Kolonel Purn Sugeng Waras bersama sejumlah Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Solidaritas Purnawirawan TNI pernah mendatangi Mapolsek Lembang untuk mempertanyakan pengusutan kasus pembunuhan kolega mereka, Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin (63) pada Minggu (21/8/2022).

Di hadapan para purnawirawan, Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan bersumpah pihaknya serius mengusut kasus pembunuhan Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin di Lembang, Bandung.

Kolonel Purn Sugeng Waras bersama sejumlah Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Solidaritas Purnawirawan TNI pernah mendatangi Mapolsek Lembang untuk mempertanyakan pengusutan kasus pembunuhan kolega mereka, Letkol TNI Inf (Purn) Muhammad Mubin (63) pada Minggu (21/8/2022).

Imron bersumpah di hadapan para purnawirawan TNI, tidak ada rekayasa dalam pengusutan kasus pembunuhan Letkol Inf (Purn) Muhammad Mubin.

"Kami sampaikan kepada jenderal dan para senior, saya Kapolres Cimahi, bismillahirrahmanirrahim, demi Allah demi Rasulullah, dari Polsek Lembang dan Polres Cimahi maupun dari kesatuan kepolisian lainnya, (kami) tidak pernah main-main dalam menangani kasus ini, karena ini (urusan) nyawa," kata Imron seperti dilansir Kompas.com.

Imron mengaku diterpa soal tuduhan yang menyudutkan polisi. Mulai ada oknum yang menerima uang hingga penanganan polisi yang tak sesuai fakta.

"Kalau kita main-main, nauzubillah, itu pasti akan menimpa kembali hukum karma. Kami tegaskan, kami tidak pernah ingin mendamaikan, kami tidak pernah ingin, mohon maaf, menyelesaikan, dan kami tidak ada niatan membelokkan kasus ini," tegas dia.

Diketahui, para purnawirawan itu datang untuk meminta penjelasan terkait munculnya informasi bahwa penanganan kasus pembunuh Mubin ini penuh rekayasa polisi.

Bahkan, ada kabar yang menyebutkan adanya oknum polisi yang menerima uang dalam kasus tersebut.

Para purnawirawan TNI itu meminta agar polisi transparan dalam mengusut kasus pembunuhan rekannya itu.

"Ini semacam kepedulian dan solidaritas purnawirawan. Dengan kejadian ini, menambah rasa kepedulan dan kepekaan kita," kata perwakilan Forum Solidaritas Purnawirawan TNI, Kolonel Purn Sugeng Waras.

"Intinya kita mengawal kasus ini sampai selesai. Kapolres bekerja dengan yang lainnya menyelesaikan kasus ini, berkolaborasi dengan kami para purnawirawan," ia menegaskan.

Bisanya Cuma Bikin Video Joget, Tapi Bilang Indonesia OTW Jadi Negara Adidaya, Mas Ganjar Ngomong Apa Sih? Sono Main Tiktok Lagi!

Teknoiot - Ekonom senior Rizal Ramli ikut menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dengan percaya diri mengatakan kelak Indonesia bakal menjadi negara adidaya, sebab saat ini Indonesia sudah punya atribut lengkap menuju negara super power.

Menurut Rizal Ramli pernyataan Ganjar Pranowo jelas hanya sebuah retorika yang kedengarannya menyenangkan tetapi sukar untuk diwujudkan, sebab jika diukur dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ganjar Pranowo kata Rizal Ramli jelas sangat tidak mampu mengantar Indonesia menjadi bangsa yang digdaya.

"Ngomong opo toh ?? Isonya rhetoric dan tik-tok kan doang,"kata Rizal Ramli dalam sebuh cuitan di akun twitternya dilansir dari Populis.id Kamis (29/12/2022).
 
Screenshoot salah satu video tiktok yang menampilkan Ganjar Pranowo



Ketimbang pusing cari cara membawa Indonesia sebagai negara adidaya, Eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini justru meminta Ganjar Pranowo fokus menjadi tiktoker sebab politisi PDI Perjuangan itu dinilai hanya pandai membuat video joget-joget tak jelas lalu pamer di media sosial Tiktok.

"Ditanya cara detailnya pasti glagapan sono main tiktok lagi," pungkasnya.

Kritik pedas pernyataan Ganjar Pranowo ini juga turut dilontarkan Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto.

Dia pesimis dengan klaim politisi PDI Perjuangan tersebut, sebab saat ini masih banyak penduduk miskin di Indonesia, salah satunya adalah Jawa Tengah yang juara satu provinsi termiskin se-Indonesia.

Gigin lantas menyinggung Ganjar Pranowo yang disebutnya telah gagal mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

“Memerangi kemiskinan di Jateng aja gagal total kok mau menjadikan Indonesia negara adidaya," kata Gigin.

Alih-alih menjadi negara super power, Indonesia kata Gigin justru terancam bubar jika kelak Ganjar menjadi Presiden selanjutnya.

Perlu diketahui Ganjar saat ini menjadi salah satu calon presiden paling potensial, namun dirinya hingga sekarang ini belum mendapatkan restu dari PDI Perjuangan kendati elektabilitasnya moncer dan bersaing ketat dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Jangan-jangan (Indonesia) malah bubar,” ketus Gigin.

Sebagai diberitakan sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku Indonesia berpeluang besar menjadi negara adidaya.Kata dia Saat ini tanda-tanda menuju negara super power sudah mulai nampak.

Menurut Ganjar, salah satu tanda Indonesia bakal menjadi salah satu negara terkuat sejagat adalah masuknya Indonesia dalam daftar lima besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2045 mendatang.

"Peluang besar kita miliki saat ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara adidaya. Targetnya, pada peringatan satu abad kemerdekaan yaitu pada tahun 2045 Indonesia masuk dalam 5 besar sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia," kata Ganjar.

Ref: Populis


Ganjar Klarifikasi soal Dana Zakat Baznas buat Renovasi Rumah Kader PDIP

Teknoiot - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut bantuan dana renovasi rumah Rp20 juta kepada beberapa orang kader PDIP di Jateng dicabut.Pernyataan itu merespons polemik mengenai plakat bantuan tercantum logo dan tulisan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Ganjar mengaku banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Baznas. Status bantuan itu, kata dia, masih belum dicairkan hingga saat ini.

"Ya saya yang perintahkan untuk ditarik. Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Baznas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain," kata Ganjar dalam keterangan tertulis dilansir dari Detik Jateng, Sabtu (31/12).

Mulanya, Ganjar mengklaim baru mengetahui kehadiran Baznas di lokasi bantuan dan niat Baznaz membantu dengan nominal Rp20 juta.



Menurutnya, nominal tersebut pun kurang sebab bakal digunakan untuk pembangunan. Karena itu, pihaknya yang bakal menyelesaikan.

"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp50 juta. Sisanya nanti saya yang menyelesaikan," jelas Ganjar.

Sebelum menyalurkan bantuan, imbuh dia, dana pemberian bantuan tersebut dinyatakan tidak menyalahi aturan serta ketentuan yang berlaku.

Pemprov Jateng selama ini sudah bekerja sama dengan Baznas dalam program pengentasan kemiskinan. Selain itu, Ganjar menyebut Pemprov Jateng juga ikut menghimpun zakat ASN untuk disalurkan ke Baznas.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan selama ini telah menggalakkan upaya gotong royong pengentasan kemiskinan Jateng bersama bupati dan wali kota serta perusahaan swasta.

Sejak 2013 terhitung setidaknya 1,14 juta rumah warga miskin yang dibangun menjadi layak huni.

Pemberian bantuan oleh Ganjar menjadi sorotan di media sosial. Sebab, warga miskin yang diberikan dana dari Baznas Jawa Tengah merupakan kader PDIP.

Ganjar juga sempat mengunggah foto penyerahan bantuan tersebut dalam akun Twitter @ganjarpranowo. Ia mengatakan bantuan itu menjelang ulang tahun PDIP ke-50. Adapun penerima bantuan itu merupakan Ketua Ranting PDIP.

"Menjelang ultah @PDI_Perjuangan ke-50, saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau Ketua Ranting PDIP Desa, Kapencar, Kecamatan Kertek, (Kabupaten) Wonosobo," katanya melalui akun Twitter, @ganjarpranowo, Jumat (30/12) lalu.

Kini unggahan tersebut sudah dihapus. Kendati demikian, warganet ramai mengkritik Ganjar karena diduga menggunakan dana Baznas untuk kepentingan partai.

Kala dikonfirmasi, Ketua Baznas Jawa Tengah Ahmad Daroji menjelaskan pihaknya memberikan bantuan kepada warga miskin tanpa melihat afiliasi partainya.

Ahmad pun menyebut Ganjar memberikan bantuan dana dari Baznas untuk renovasi rumah warga miskin yang merupakan kader PDIP.

Ref: CNN


28 Dec 2022

'Tidak Elok, Anda Bukan Tuhan' Kedatangan Jokowi ke Perayaan Ekaristi Umat Katolik Malah Dikecam Tokoh Papua

Teknoiot - Kedatangan Presiden Joko Widodo ke dalam Gereja Katedral Bogor saat perayaan Natal dikecam Eks komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Hal ini disampaikan Pigai melalui akun Twiternya, Selasa (27/12/2022).

Menurut Natalius Pigai, sebagai orang Islam, harusnya Jokowi tak perlu masuk ke dalam geraja saat Misa. Menurutnya Jokowi bisa saja menunggu di luar gereja.

'Tidak Elok, Anda Bukan Tuhan' Kedatangan Jokowi ke Perayaan Ekaristi Umat Katolik Malah Dikecam Tokoh Papua



"Sebagai orang Katolik saya mengecam Presiden Jokowi. Datang saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di Altar Kudus," tulis Pigai di akun Twitternya.

"Bagaimana pun Jokowi orang Islam, tidak elok masuk Gereja saat Misa kecuali jika di halaman Gereja, Anda bukan Tuhan Allah. Ini rumah Allah yang Kudus," tuturnya.

Jokowi meninjau pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral Kota Bogor. Pada pidatonya, Jokowi mengajak para jemaat untuk mempererat persaudaraan.

Misa sendiri merupakan perayaan ekaristi dalam ritus liturgi Barat dari Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Ritus Barat, tradisi Anglo-Katolik dalam Gereja Anglikan, serta beberapa Gereja Lutheran.

'Tidak Elok, Anda Bukan Tuhan' Kedatangan Jokowi ke Perayaan Ekaristi Umat Katolik Malah Dikecam Tokoh Papua



Cuitan Pigai tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet.

"Terganggunya rangkaian kegiatan ibadah tidak akan menghapus nilai dari ibadah itu sendiri. Pesan-pesan perdamaian dan persaudaraan, lebih bisa diterima dengan hadirnya presiden ketimbang khotbah tanpa praktik di masyarakat," komentar warganet.

"Kehadiran pejabat yang beragama lain atau penjagaan dari ormas seperti Banser saya yakin mengurangi kesakralan ibadah. Toleransi yang kebablasan, toleransi cukup menghargai dengan tidak menggangu ibadah agama lain," imbuh warganet lain.

"Maaf pendeta atau Romo gereja Anda mempersilahkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI untuk hadir, aneh Anda yang malah ribet Presiden RI milik semua rakyat dan tidak memandang SARA, perlu belajar lagi adab rupanya," tambah warganet lain.

"Ini toleransi kebablasan," tulis warganet di kolom komentar.

"Saya katolik, saya tidak masalah dengan hal itu. Ada imam yang punya wewenang untuk itu, yang pasti sudah mempertimbangkan kepentingan ekaristi dan altar kudus," timpal lainnya.

Ref: 

26 Dec 2022

Heboh Skenario Curang! Bocoran dari Ketua KPU: Pilpres Sudah Didesain Pemenangnya Ganjar – Erick

Teknoiot - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, tengah menghadapi tuntutan hukum yang sangat serius. Dia dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaini Muin, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dengan dugaan pelecehan seksual. 

Laporan tersebut sudah disampaikan ke DKPP oleh Farhat Abbas, yang ditunjuk oleh Hasnaini sebagai pengacaranya. Selain ke DKPP, Farhat juga mengaku akan melaporkan Hasyim As’ari ke polisi pekan depan.

Ketua DKPP, Hedi Lukito, mengaku sudah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan verifikasi administrasi. Kepada media, Hasyim Asy’ari mengaku telah mengetahui pelaporan dirinya ke DKPP. “Kami mengikuti pelaporan ke DKPP tersebut,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Farhat mengaku telah melengkapi bukti pelaporannya. Bukti yang dibawa adalah pengakuan-pengakuan atau testimoni dalam bentuk rekaman video, bukti-bukti komunikasi WhatsApp, dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta, kemudian foto-foto kebersamaan.

Ganjar Pranowo - Erick Tohir


“Saya tidak ingin membahas soal isu pelecehan seksualnya. Biarlah DKPP dan polisi yang menindaklanjuti laporan tersebut dan apakah Hasna ini bisa membuktikannya. Saya justru lebih tertarik dengan testimoni Hasnaini bahwa dia dapat bocoran dari Hasyim Asy’ari . 

Bocoran tersebut adalah KPU telah mendesain bahwa pemenang Pilpres 2024 nanti adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (23/12/22).

Itu artinya, sebagai calon presiden Ganjar Pranowo akan dipasangkan dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya. Testimoni itu dibuat ketika Hasnaini diwawancarai oleh Farhat Abbas dan Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi, yang bersama-sama Farhat juga menggugat KPU.

Benarkah pengakuan Hasnaini atau benarkah Hasyim Asy’ari pernah menyatakan hal itu kepada Hasnaini? Menurut Hersu, ini sangat menarik karena hitung-hitungannya sangat masuk akal. Ganjar, misalnya, selama ini disebut-sebut sebagai calon presiden skoci yang disiapkan oleh Presiden Jokowi kalau Jokowi gagal memperpanjang masa jabatannya.

Koalisi Indonesia Bersatu diduga akan digunakan oleh Ganjar Pranowo untuk maju capres. PAN dan PPP, 2 partai di KIB, secara terbuka sudah mengajukan Ganjar sebagai capresnya. Ketua Umum PAN juga sudah menyatakan akan mengajukan dan membawa nama Ganjar ke KIB. 

Begitu juga dengan pelaksanaan tugas Ketum PPP Mardiono yang menyatakan bahwa 14 pengurus DPW PPP sudah mengajukan nama Ganjar. 

Namun, pencapresan Ganjar tampaknya masih terganjal dari sikap Golkar yang ngotot mengajukan nama Airlangga sebagai capres Golkar harga mati. Bagaimana dengan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden? Erik juga sudah cukup lama merapat ke PAN dan PPP.

Jadi, menurut Hersu, kelihatannya memang pasangan Ganjar dan Erick tengah disiapkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024. Tapi dalam hal ini KIB baru PPP dan PAN. Tinggal Golkar yang belum memutuskan.

Bahwa kemudian ada info ketua KPU membocorkan skenario kepada Hasnaini, tentu saja menjadi sangat menarik. Jadi nyambung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sekali lagi, skenario itu, kalau memang info itu benar dan bagaimana nanti bisa diwujudkan, menurut Hersu, tergantung setidaknya pada tiga hal. Pertama, apakah PDIP pada akhirnya sepakat mengusung Ganjar? Menurut saya sangat sulit membayangkan Ganjar bakal menang Pilpres bila dia tidak didukung PDIP.

Kedua, apakah Anies jadi mendapat tiket atau tidak pada pilpres 2024 dan dia berpasangan dengan siapa? Ini kita pertanyakan karena dalam laporan koran terbaru disebutkan bahwa Firly Bahuri kembali berusaha untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. 

Kalau Anies dapat tiket dan PDIP juga punya capres sendiri, sulit bagi Ganjar untuk menang, kecuali jika memang sudah didesain, maka segala macam cara dan kecurangan bisa dilakukan secara masif dan itu akan didukung oleh instrumen negara, termasuk dalam hal ini KPU.

Ketiga, ini yang paling penting, Pemilu ditunda dan Jokowi memperpanjang kekuasaannya. Kalau itu terjadi, Pemilu ditunda dan Jokowi memperpanjang kekuasaannya, berarti skenario menjadikan Ganjar dan Erick Thohir sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024 nanti tidak akan terlaksana.

Ref: FNN

18 Dec 2022

Motif Heru Budi Acak-acak Warisan Anies Baswedan Dikuliti Satu Persatu, Ternyata Oh Ternyata Tujuannya Jahat Banget, Astaga!

Teknoiot - Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza membongkar motif dari langkah politis Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terkesan ingin menghapus jejak-jejak peninggalan eks Gubernur Anies Baswedan.

Efriza menilai, Heru Budi tengah berupaya menjatuhkan citra positif yang selama lima tahun dibangun Anies di Jakarta. Ia menyebut banyak kinerja Anies yang nantinya akan diputarbalikkan oleh Heru.

"Motif Heru Budi tentu saja ingin menunjukkan program Anies banyak yang ngawur, memboroskan anggaran, kebijakan yang dipilih dan diambil oleh Anies tidak tepat sasaran," kata Efriza saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).

Heru tentu tidak hanya sekedar membuang kebijakan Anies. Tak bisa dihindari, untuk memperlancar kepemimpinannya Heru turut membersihkan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai kepercayaan atau dekat dengan Anies.


 

"Merombak struktur jajaran Pemprov dan BUMD untuk kebutuhan mempermudah ruang gerak dan soliditas terhadap kepemimpinan Heru Budi. Dia ingin kepemimpinannya dapat berjalan dengan solid, cepat, lancar, dan sukses," kata Efriza.

Efriza berpendapat, secara tidak langsung Heru Budi tengah melakukan pembunuhan karakter Anies. Sebab, Heru berupaya untuk menghilangkan citra dari hasil karya kepemimpinan sebelumnya.

"Bak pembunuhan karakter, karakter Anies menjadi buruk, citra Anies yang digembar-gemborkan oleh Anies dan kawan-kawan sebagai pemimpin yang berhasil nyatanya malah sebaliknya," ujarnya.

Efriza menilai, hal ini yang membuat para loyalis Anies teriak karena tidak terima atas perlakuan Heru selama menjadi Pj Gubernur. Disisi lain, sikap Heru yang demikian akan menggangu jalan Anies untuk mencapai kesuksesan di Pilpres 2024.

"Inilah yang membuat pendukung Anies marah dan mencak-mencak, sebab langkah Anies sebagai capres ternyata terdapat noda di kepemimpinannya, Anies tidaklah pemimpin yang benar-benar sukses memimpin DKI Jakarta," ungkapnya.

Seperti diketahui, banyak langkah Heru Budi yang terkesan ingin merubah apa yang sudah dibentuk oleh Anies. Mulai dari perubahan slogan Jakarta, pengaktifan kembali meja pengaduan, rotasi jabatan birokrat di lingkungan Pemprov DKI, sampai dengan restrukturisasi jajaran direksi di sejumlah perusahaan BUMD DKI.

Bahkan, Heru sampai membuat aturan baru terkait dengan pembatasan usia kerja pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI. Dari yang sebelumnya tidak dibatasi, kini Heru membatasi usia kerja PJLP hanya sampai 56 tahun.

Ref: populis

Forum Masyarakat Anti-Kepalsuan: Saat Ini belum Ada Bukti Keaslian Ijazah Jokowi

Teknoiot - Saat ini belum ada keputusan dari lembaga pengadilan terkait keaslian ijazah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sampai kapanpun akan selalu dipertanyakan sebelum ada putusan hukum yang tetap mengenai keaslian ijazah Joko Widodo. Padahal soal ijazah palsu Ir.Drs Joko Widodo telah viral kemana-mana,” kata Masyarakat Anti-Kepalsuan (Mat kepal) Dikutip dari redaksi SuaraNasional, Ahad ((18/12/2022).

Mat Kepal ini terdiri dari Setya Dharma Pelawi, Tito Roesbandi, Elyan, Rustam E dan Andri Onank.

Mat Kepal mengatakan, menggunakan ijazah palsu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan membohongi publik.

“Karena kita tahu, mengunakan ijazah palsu ataupun mengunakan Ijazah milik orang lain adalah tindakan tercela,” paparnya.

Kata Mat Kepal, publik hanya ingin melihat Jokowi hadir di pengadilan sebagai terlapor dengan membawa ijazah asli.

“Lembaga pengadilan akan melakukan sidang terbuka biar publik mengetahui kasus yang sebenarnya,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu sejumlah teman-teman semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pertemuan itu dilakukan di sela kunjungan Jokowi ke Yogyakarta.

Pertemuan Jokowi dan teman-teman semasa kuliah di UGM diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden. Jokowi sempat menyinggung masalah ijazahnya.

“Soal ini lho, urusan urusan ijazah palsu,” kata Jokowi kepada pada rekan dengan canda, seperti dikutip, Minggu (16/10).

Pernyataan itu langsung disambut tawa rekan Jokowi. Jokowi merasa aneh ada yang meragukan kelulusannya dari Fakultas Pertanian UGM. Padahal Jokowi sudah mengenyam pendidikan selama lima tahun.

“Wong sekolah lima tahun, ampunnn,” Kepala Negara heran.

“Kalau mahasiswa ya masih komplit, kalau yang SD dimana?” sambung Jokowi.

Salah satu teman Jokowi lalu bertanya soal ijazah yang dipersoalkan.

Lalu Jokowi menjelaskan, mungkin terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan program pemerintah.


“Dulu SMK kan SMEA, begitu. Ampun-ampun jelasin kayak gitu,” timpal Jokowi sambil geleng kepala.

Jokowi lalu bercerita soal rekam jejaknya semasa SMA. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku hapal semua teman-temannya.

Kasus Ijazah Jokowi


“Kalau di SMA justru teman saya kelas 3, kelas 2, kelas 1 tahu semua, karena dulu saya itu juara umum, ndak sombong,” kata Jokowi bangga dan disambut tawa para rekan.

“Nah saya itu kan kelihatan, sudah pakai kacamata di belakang,” ucap Jokowi.

Seorang teman Jokowi bernama Erwansyah lalu menjelaskan, wisuda Jokowi dilangsungkan pada November dengan beberapa teman angkatan 1985. Jokowi sendiri masuk berkuliah di UGM pada tahun 1980 bukan 1982.

“Kebetulan yang punya kamera yang moto-moto ini, ini orangnya,” kata Erwansyah menunjuk seorang teman lainnya yang turut hadir.

Penjelasan UGM


Universitas Gadjah Mada memberikan penjelasan mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga palsu. Berdasarkan catatan UGM, ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli.


Rektor UGM Ova Emilia mengatakan, ijazah milik Jokowi dikeluarkan tahun 1985 masih bertuliskan tangan.


Saat itu, UGM belum terkomputerisasi. Sehingga ijazah di masa itu masih memakai tulisan tangan dalam penulisan nama.taboola mid article


Sementara untuk format ijazah juga ada perbedaan antara fakultas karena belum ada penyeragaman format ijazah.


Hal ini berbeda dengan ijazah UGM saat ini yang sudah komputerisasi dan formatnya sama.


“Waktu itu belum ada penyeragaman. Misal kalau sekarang ada format khusus. Kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tapi kita tetap mempunyai dokumen aslinya,” kata Ova, Selasa (11/10).


Meski demikian, dia memastikan ijazah milik Jokowi ini asli dikeluarkan UGM.


UGM juga mengakui jika Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985.


Sedangkan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyebut pihaknya sudah membandingkan ijazah milik Jokowi dengan teman satu angkatannya yang lulus diwaktu yang sama.


“Kami sudah mencoba melihat format ijazah yang diterima Pak Jokowi dengan teman satu angkatannya yang lulus bersamaan,” jelasnya.


“Di situ persis formatnya. Sama ditulis dengan tulisan halus. Kalau untuk fakultas lain saya tidak tahu tapi di Fakultas Kehutanan seragam,” sambung Sigit.

Tweet Poster Hoaks, HallOfHoaks; Perilaku Ruhut Sitompul Amat Tercela

Teknoiot - Akun twitter cek fakta HallOfHoaks, @HallOfHoaks, menyebut prilaku membuat dan menyebarkan hoaks seperti yang dilakukan oleh politikus PDI-P Ruhut Sitompul amat tercela.

“Perilaku membuat dan atau menyebarkan HOAKS seperti yang dilakukan oleh @ruhutsitompul adalah perilaku yg amat tercela! Yuk lawan terus konten-konten HOAKS,” cuit HallOfHoaks seperti dikutip KBA News dari akun @HallOfHoaks, Minggu, 18 Desember 2022.

Pernyataan HallOfHoaks tersebut menanggapi poster yang disebar oleh akun Ruhut Sitompul @ruhutsitompul yang bergambar calon presiden (capres) Partai NasDem Anies Baswedan hari ini, Minggu, 18 Desember 2022, sekira pukul 03.57.


Screenshoot tweet Ruhut Sitompul yang diklaim oleh akun Hall Of Hoaks adalah hoaks



Poster bergambar Anies Baswedan tersebut diberi narasi “Saat Ahok 2 Kali Singgung Orang yang Pintar Ngomong di Acara Relawan.” Kemudian di bawah tulisan itu terdapat tulisan dengan ukuran yang lebih besar dengan huruf kapital, “YANG PINTER NGOMONG BIASANYA BANYAK NGIBULNYA KAYAK ANIES!”

Gambar Anies dan tulisan tersebut disebar oleh Ruhut Sitompul dengan memberi keterangan “Ha ha ha geli ka’le, tertawa Aku termehek mehek MERDEKA.”

HallOfHoaks menyebutkan bahwa faktanya tidak seperti itu. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sama sekali tidak menyinggung pihak manapun, termasuk Anies Baswedan. Fakta itu terekam dan diberitakan oleh media, salah satunya detik.com.

“Faktanya dari artikel berita yang dimuat @detik.com tak ada kalimat dari Pak @basuki_btp yang menyatakan pernyataan bernada menyerang kepada Pak @aniesbaswedan tersebut,” tulis HallOfHoaks.

Pada unggahan HallOfHoaks disertakan pula link berita detik.com dengan judul “Saat Ahok 2 Kali Singgung Orang yang ‘pintar Ngomong’ di Acara Relawan.”

Akun PipihFiles @pipihfiles membalas cuitan HallOfHoaks dengan mengunggah poster dengan tulisan “Tugas utama buzzer Rp Memproduksi kebohongan atau hoax. Terus-menerus, diulang & terus diulang. Mereka aman krn dilindungi rezim.”

Poster yang diunggah @pipihfiles menampilkan inzet foto seorang laki-laki dengan diberi identitas sebagai Paul Joseph Goebbels, Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi. Di atas nama tersebut terdapat kalimat “Sebarkan kebohongan berulang-uang kepada publik. Kebohomgan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran.”

Poster ini pun ditag ke akun @ruhutsitompul, @detik.com, dan @basuki_btp.




Ref: KBA

Framing Videonya Soal Batik Hingga Viral, Anies Baswedan Santun Tegur Akun NU Garis Lucu

Teknoiot - Partai Nasdem menegur akun Twitter @NUgarislucu karena mengunggah potongan video pidato Anies Baswedan secara sepotong saja.

Sebagai jawabannya, bakal calon presiden (bacapres) ini lalu mengunggah video berdurasi lebih panjang yang berisikan konteks lengkap ucapannya di akun Twitternya @aniesbaswedan.

"Cek video lengkapnya dulu yuk, Min @NUgarislucu. Sampaikan kebenaran walaupun itu kurang lucu," cuitan Anies.

Anies Baswedan saat memimpin rapat dengan jajaran pemda DKI 



Sebelumnya, tersebar video saat Anies berbicara soal batik saat bersafari di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Video itu kemudian viral setelah dipotong.

Pada potongan video, Anies menyebut kain batik merupakan pakaian yang digunakan untuk bagian bawah atau sarung, bukan sebagai baju.

"Batik itu dipakainya untuk sarung, tidak ada batik untuk baju," kata Anies dalam potongan video yang diunggah akun Twitter @NUgarislucu.

Hal itu merupakan 'pelanggaran' karena tidak menjalankan pakem sebelumnya. Namun dari kesalahan itu, baju batik menjadi pakaian identitas Indonesia.

"Pelanggaran itu sekarang jadi kebiasaan baru," sebut Anies.

12 Dec 2022

Bupati Meranti Ancam Angkat Senjata dan Memisahkan Diri dari Indoneisa, PKS Minta Jokowi Segera Evaluasi Bagi Hasil Daerah Penghasil Migas

Teknoiot - Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang tanpa rem mengkritik Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya.

Tak tanggung-tanggung, Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas.

"Sudah saatnya Presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini,” jelas Mulyanto dalam keterangan resmi yang dikutip dari riliswartaekonomi.co.id, Senin (12/12/22).




Bukannya tanpa alasan, Mulyanto menganggap masalah ini sudah menyinggung ranah sensitif terkait kedaulatan Indonesia.

Karenanya dibutuhkan langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini oleh Presiden.

“Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," kata Mulyanto.


Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu minta Presiden meninjau ulang semua aturan terkait dana bagi hasil tersebut. Termasuk meninjau ulang besaran bagi hasil dan komponen perhitungannya.

Presiden harus melibatkan semua pemangku kepentingan agar tidak ada daerah penghasil migas yang merasa dieksploitasi tapi tidak dapat menikmati hasilnya.

"Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat.

Presiden harus belajar dari sejarah yang ada. Bahwa hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada Pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil ini," kata Mulyanto.

Sebelumnya, Adil dengan penuh keberanian di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil dalam video yang tersebar.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," tambahnya.

“Apa perlu Meranti angkat senjata," tanya sebagaimana dalam video yang tersebar.

“Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.

10 Dec 2022

Mas Kawin Kaesang untuk Erina di Pernikahan Jadi Sorotan, Mahar Rp300 ribu tapi Pesta Dijagain 10.800 Personil

Teknoiot - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep hari ini kembali menjadi sorotan publik. Terbaru, adik Gibran Rakabuming Raka itu jadi perhatian lantaran terbukti memberikan mahar Rp300 ribu saat pernikahannya dengan Erina Gudono di Pendopo Ambarrukmo, Sleman, Sabtu (10/12/2022).

Namun di balik mahar yang sederhana itu nampak keamanan serta kemeriahan pesta itu tetap terjaga dengan adanya ribuan personel gabungan guna mengawal pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut.

Mendadak warganet pun ramai dengan tagar diluar dugaan menyindir hal tersebut dengan #JokowiBikinTekor langsung mencuat trending di Twitter.

Mahar Kaesang dengan Erina



Cuitan-cuitan warga Twitter berhamburan hingga capai ribuan. Kebanyakan dari mereka menyinggung mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan Kaesang.

“Maharnya cuma 300 rb tapi pestanya dijagain ampe 10.800 aparat kemanan! Jadi inget bokapnya dulu. Outfitnya gak nyampe sejuta tapu begitu berju7asa langsung MENGGUNCANG KAS NEGARA! Keliatannya merakyat tp ujung-ujungnya bikin rakyat sekarat!” bunyi ungkapan yang beredar di Twitter.

“Respect sama keberanian Bupati Meranti.. Jika Jokowi hanya menyerap APBD daerah tanpa memikirkan rakyatnya, serahkan kami ke Malaysia..👏👏 #JokowiBikinTekor,” sambung yang lain.

Mahar yang diberikan pemilik usaha Sang Pisang sebenarnya juga ada emas dengan total berat 64 gram. Emas itu melambangkan tanggal pernikahan Kaesang dan Erina.

Sementara dari total personel yang terlibat sendiri mencapai 10.800 orang dari TNI, Polri, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, PLN, Dinas Perhubungan, dan sejumlah instansi lain.

Seperti diketahui, ijab kabul Kaesang dengan Erina usai dilaksanakan di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Sabtu (11/12). Selanjutnya rombongan keluarga mempelai berangkat menuju kota Solo untuk mengikuti upacara Ngunduh mantu di Loji Gandrung, Minggu (11/12).

Ref: Inilah


Disoroti Netizen; Nama Anies Dihapus dari Dinding Lapangan Ingub Klender yang Diresmikannya

Teknoiot - Lini masa Twitter dihebohkan dengan penghapusan nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan di dinding Lapangan Ingub Klender, Jakarta Timur. Nama Anies ditutup dengan cat diganti dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI.

Selain di dinding, nama Anies di poster juga diganti dengan Dispora DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Seorang warganet yang paham mengunggah foto perbedaan ketika nama Anies dihapus ketika sudah tidak menjabat gubernur DKI.

Semasa menjabat gubernur DKI, Anies membangun lima lapangan berstandar FIFA di dalam perkampungan warga. Dia pula yang meresmikan lima lapangan itu. Anies ingin agar warga kelas bawah bisa menikmati lapangan dengan fasilitas bagus secara gratis.

Selain Klender, lokasi lainnya adalah Lapangan Ingub Serdang (Jakarta Pusat), Lapangan Ingub Muara Angke (Jakarta Utara), Lapangan Ingub Kemanggisan (Jakarta Barat), dan Lapangan Ingub Jagakarsa (Jakarta Selatan).

Nama Anies Rasyid Baswedan dihilangkan di Lapangan Ingub Klender, Jakarta Timur yang dibangun pada masanya menjadi gubernur DKI periode 2017-2022. | Foto: @AniesIndonesia


Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menanggapi santai munculnya fenomena penghapusan nama Anies ketika Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono berkuasa. Dia justru menyalahkan Anies yang banyak menghapus warisan pembangunan Ahok di Pemprov DKI. "Justru era Anies ada upaya sistematis menghilangkan jejak Ahok," katanya kepada Republika di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Gilbert membantah jika pada masa Heru menjabat, pencapaian dan pembangunan yang dilakukan Anies sengaja dihilangkan. Alih-alih demikian, dia menyebut, masa bakti Pj Gubernur Heru di Ibu Kota selama lebih dari 30 tahun sebagai aparatur sipil negara (ASN) sudah teruji dan terpercaya. "Saya yakin tidak ada upaya Pemprov DKI untuk menghilangkan," jelas Gilbert yang dikenal pengkritik utama Anies.

Informasi itu bermula dari cicitan akun Twitter, @AniesIndonesia yang menyesalkan kebijakan baru penguasa Pemprov DKI, yang menghapus nama Anies. Padahal, Lapangan Ingub Klender dibangun dan diresmikan pada era Anies. 

"Silakan dihapus nama Mas Anies, tapi rekam jejak beliau selalu di hati warga jakarta dan harum di pelosok Indonesia," kata akun tersebut hingga mengundang ratusan komentar warganet lainnya.

English

Anies Baswedan

Tekno