TEKNOIOT

10 Jan 2023

Heboh Lagi Video Habib Kribo Sebut Haji ke Arab Hanya Buang-Buang Duit

Teknoiot - Zein Assegaf alias Habib Kribo mengkritik umat Islam yang menunaikan ibadah Haji ke Makkah, Arab Saudi. Secara khusus, ia menyoroti ada kaum Muslim Indonesia yang sampai melaksanakan Haji lebih dari satu kali. Padahal, Rasulullah semasa hidupnya hanya sekali menunaikan rukun Islam kelima tersebut.


"Ini ada orang Haji sampai satu, dua, tiga kali. Ini sudah melampaui batas. Akhirnya apa? Melupakan sisi kemanusiaannya," ujar Habib Kribo di akun channel Youtube pribadinya dikutip dari Republika.co.id di Jakarta, Senin (9/1/2023).


Kritikan yang diutarakan Habib Kribo itu bermula dari keputusan Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil yang membangun Masjid Al Jabbar di Kota Bandung senilai Rp 1 triliun. Ketika sudah diresmikan, masjid yang juga diarsiteki Kang Emil tersebut mendadak banjir kritikan dari masyarakat, terutama warganet.
Heboh Lagi Video Habib Kribo Sebut Haji ke Arab Hanya Buang-Buang Duit



Tidak ketinggalan Habib Kribo menyindir Kang Emil yang dinilai terlalu bermegah-megahan dalam membangun tempat ibadah. Namun, di sisi lain, umat Islam masih hidup dalam kemiskinan. Kritikan yang terlontar pun merembet ke masalah ibadah Haji.


"Ini apa, tak perlu pamer-pamer benda mati. Kata Nabi apa, kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang yang butuh pertolongan kamu. Tuhan gak parkir di masjid, Tuhan gak parkir Ka'bah," kata Habib Kribo.

Dia melanjutkan, "Ngapain pergi jauh-jauh buang duit ke Arab sana berebut hajar Aswat membuang duit besar, mau cari Tuhan. Tuhan gak di situ, Tuhan ada di tempat orang-orang susah."

Potongan video itu viral dan tersebar di lini masa Twitter. Akun caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan ikut mengkritik ucapan Habib Kribo. "Manusia benar-benar menghina Islam. Beginilah kalau hukum kebal terhadap dia," ujarnya melalui akun @UmarHasibuan24.


Ref: Republika 



3 Jan 2023

Kemenhan Rusia: 63 Prajurit Rusia Tewas Terkena Serangan Rudal Ukraina di Donbass

Teknoiot - Sebanyak 63 tentara Rusia tewas oleh serangan rudal Ukraina yang menghantam area perumahan sementara yang digunakan pasukan Rusia di Donbass. 

“Fasilitas di kota Makeyevka, Republik Rakyat Donetsk Rusia, menjadi sasaran enam rudal dari beberapa peluncur roket HIMARS yang dipasok Amerika Serikat (AS),” ungkap Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia pada Senin (2/1/2023). 

Kemenhan Rusia: 63 Prajurit Rusia Tewas Terkena Serangan Rudal Ukraina di Donbass
Pekerja darurat Rusia memindahkan puing-puing sekolah kejuruan 19 yang hancur akibat penembakan rudal Ukraina di Makeyevka, Republik Rakyat Donetsk, Rusia. Foto/Sputnik



“Dua proyektil dicegat oleh pertahanan udara, tetapi empat berhasil lolos,” tambah pernyataan itu. 

"Akibat serangan oleh empat rudal dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi di titik penempatan sementara, 63 prajurit Rusia tewas," ungkap juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. 

Semua bantuan dan dukungan yang diperlukan akan diberikan kepada keluarga pasukan yang gugur, menurut Kemhan rusia. 

Serangan itu sebelumnya dilaporkan Menteri Penerangan Republik Rakyat Donetsk Daniil Bezsonov, yang mengatakan rudal itu menargetkan gedung sekolah kejuruan tempat pasukan ditempatkan. 

“Itu terjadi tepat pada pukul 00:01 malam tahun baru, saat prajurit sedang merayakan,” papar dia. 

Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya mengutuk Washington karena tidak hanya memasok senjata canggih ke Kiev, tetapi juga memberikan informasi intelijen kepada militer Ukraina tentang lokasi pasukan Rusia.

Mahfud Md: Kalau Tak Jadi Menteri Saya Ikut Kritik Perpu Cipta Kerja

Teknoiot - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md senang dengan banyaknya kritik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja. Namun, Mahfud menyebut yang bisa diperdebatkan dari beleid tersebut adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.

Sebab, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi pun sudah menyatakan prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tak menyalahi aturan.

"Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya, sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi Menteri ngeritik kayak gitu. Tetapi saya katakan, kalau secara teori udah enggak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya, itu sudah sesuai," ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Mahfud MD (Suara)



Mahfud tak keberatan jika ada kritik soal isi dari Perpu Cipta Kerja. Menurutnya hal itu biasa terjadi saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru dan bagus karena menunjukkan majunya demokrasi di Indonesia.

"Tapi kalau pemerintah menjawab (kritik dari masyarakat), itu bukan berarti sewenang-wenang. Jadi, mari adu argumen," kata Mahfud.
 
Jokowi singgung perang Rusia-Ukraina alasan terbitnya Perpu Cipta Kerja

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2022. Namun, setahun kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membatalkan putusan MK itu.

Jokowi menyebut alasannya menerbitkan Perpu tersebut karena melihat kondisi global yang tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perang itu berdampak besar bagi kondisi dunia dan memperparah krisis energi hingga krisis keuangan banyak negara.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Airlangga menjelaskan putusan MK mengenai UU Ciptaker sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Dia menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," ujar Airlangga.

Ref: Tempo

Jokowi Tak Buka Laporan Pelanggaran HAM Berat Tim PPHAM, KontraS Duga Hasilnya Tak Maksimal

Teknoiot - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM atua PPHAM Berat Masa Lalu yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan meski laporan itu sudah berada di tangan presiden, namun tak kunjung dibuka ke publik.

"Namun, hingga rilis ini terbit, dokumen rekomendasi dari Tim PPHAM Berat Masa Lalu tidak juga tersampaikan ke publik," kata Rivanlee dalam keterangannya, Selasa (3/1/2022).

Jokowi (CNN)



Mereka menduga, bahwa hasil laporan Tim PPHAM tidak maksimal, mengingat proses penyelidikannya yang tergolong singkat.

KontraS menyoroti sejumlah hal terkait penyelidikan yang dilakukan Tim PPHAM. Salah satunya rekomendasi tentang pengakuan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui permintaan maaf Presiden sebagai perwakilan negara atas adanya kejahatan kemanusiaan.

Mereka menilai hal tersebut bukan suatu hal yang baru. Rivanlee mengemukakan, sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemangku jabatan Presiden saat itu.

Ditegaskan permintaan maaf dan pengakuan negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan pemberian atau pemenuhan hak-hak para korban.

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban," ujar Rivanlee.

Mereka juga meminta agar pemulihan tidak hanya dapat dimaknai sebagai bantuan sosial.

Untuk menghindari kesalahan interpretasi, harus diingat bahwa korban dalam pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang telah mengalami penderitaan akibat penyalahgunaan kekuasaan (commission/omission Badan/Pejabat Pemerintahan yang melawan hukum).

"Oleh karenanya pengakuan kesalahan oleh Negara adalah fundamental dan telah direkomendasikan dua dekade lalu," tutur dia.

KontraS menyoroti juga rekomendasi perihal upaya pencegahan agar pelanggaran HAM tidak terulang. Mereka berpendapat jaminan ketidakberulangan tanpa akuntabilitas dan reformasi sektor keamanan hanya menjadi retorika belaka.

"Karena selama ini tidak pernah terjadi inisiatif untuk mereformasi Polri dan TNI baik secara struktural maupun kultural. Nyatanya, selama ini masih terjadi impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM, tidak adanya kontrol sipil terhadap militer dan institusi keamanan," katanya.

Di sisi lain, yang menjadi catatan reformasi sektor keamanan, menurut KontraS ditunjukkan dengan tidak berjalannya vetting mechanism sebagai mekanisme integral. Untuk tidak menempatkan aktor yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat mengalami kenaikan pangkat dan jabatan.

"Dari sejumlah catatan di atas, kami menduga bahwa rekomendasi Tim PPHAM Berat Masa Lalu alih-alih mampu mendesak negara menjalankan kewajibannya, rekomendasi yang dihasilkan kami khawatirkan hanya semakin memutihkan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi," kata Rivanlee.

"Kami meyakini bahwa jika negara menganggap bahwa suatu kasus pelanggaran berat HAM akan ditutup saat terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum adalah ketidakseriusan dalam mengungkap fakta pelanggaran HAM berat," tegasnya.

Untuk diketahui pada Kamis, 29 Desember 2022 Tim PPHAM telah menyerahkan laporan akhir yang berisi rekomendasi atas sejumlah pertemuan dengan korban/keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat kepada Menkopolhukam Mahfud MD, untuk selanjutnya diserahkan kepada presiden.

Setidaknya terdapat 12 pelanggaran HAM berat masalalu yang didalami oleh Tim PPHAM. Sebanyak 15 kasus itu merupakan rekomendasi dari Komnas HAM.

Adapun 12 pelanggaran HAM masalalu yang diselidiki di antarnya, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II 1998, Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999 dan Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985.

Ref: Suara

Para Tokoh Papua Ramai-ramai Bergabung dengan Simpul Relawan RePAnies

Teknoiot - Ketua Umum Relawan Papua untuk Anies Baswedan (RePAnies) Abdul Rasyid bersama Sekretaris Jenderal Mustari Siame memenuhi undangan pertemuan dari Ketua DPP Mathius Awoitauw Center (MAC) Saharuddin di Cafe Shark, Hamadi Pantai, Jayapura kemarin, Senin, 2 Januari 2023.

Selain Ketua DPP MAC Saharuddin dan jajarannya, juga hadir sejumlah tokoh lainnya. Di antaranya, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua yang juga Bupati Kabupaten Jayapura dua periode (2012-2022), Mathius Awoitauw; Sekretaris Flobamra Provinsi Papua, Pendeta Timothy Loak; Ondoafi (Kepala Adat) Maribu, Nohan Yansembra.

Hadir pula dari PKN Provinsi Papua, Mathias Derek Ofide; akademisi, Muktar Syam; Ketua Mahengke Nusa Wilayah 3, Wisnthon Bawole, tokoh KKSS Kota Jayapura, Tahjuddin, Ketua LMI Kabupaten, Jhoni J. Gigir dan sejumlah tokoh perempuan Papua.

Dr. Abdul Rasyid, S.E., M.Si. (berjas hitam, tengah) dalam pertemuan kemarin (KBA)


Pertemuan bersama para tokoh yang ada di Papua tersebut dimanfaatkan Abdul Rasyid dan Mustari Siame untuk mengenalkan simpul relawan pendukung Anies Rasyid Baswedan itu.

Dukungan kepada Anies, katanya menjelaskan dalam pertemuan itu, karena mereka yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa yang ada saat ini. Seperti kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, disparitas antarwilayah, dan ketimpangan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena itu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih adil lebih sejahtera dan lebih bermartabat, maka penting bagi putra terbaik bangsa seperti Anies Rasyid Baswedan diberikan otoritas melalui dukungan dan pemenangan dalam pemilihan presiden nantinya,” paparnya kepada KBA News, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia mengatakan pihaknya konsisten memperjuangkan Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Karena itu simpul relawan ini terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi untuk membangun penguatan dukungan terhadap bakal capres Partai NasDem tersebut.

Makanya, dia pun mengajak semua yang hadir untuk sama-sama berjuang dan mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan pada gelaran pilpres mendatang.

Ketua MAC Saharuddin bersama anggota dan seluruh tokoh yang hadir mengapresiasi kehadiran Ketua Umum dan Sekjen RePAnies tersebut. Gayung bersambut, mereka pun bersedia bergabung dengan simpul relawan yang berafiliasi dengan Konfederasi Relawan Anies Nasional KoReAn tersebut agar bisa bersama-sama membangun kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

“Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan RePAnies dan membangun simpul-simpul relawan baru untuk memperkuat basis dukungan terhadap Anies Rasyid Baswedan,” jelas Abdul Rasyid.

“Oleh sebab itu saya menyampaikan terimakasih kepada para tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu yang dengan sukarela mau bergabung dengan RePAnies dan bersama-sama dengan simpul relawan lainnya memberikan dukungannya kepada Anies Rasyid Baswedan Capres RI 2024 yang diusung oleh Partai NasDem,” sambung dosen Universitas Yapis Papua ini.

Dalam kesempatan itu, Doktor Ekonomi jebolan Universitas Hasanuddin ini pun mengapresiasi Ketua MAC Saharuddin yang konsisten menggalang dukungan untuk Matius Autiauw yang akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua 2024. Karena menurutnya, Matius Autiauw merupakan salah satu putra terbaik yang saat ini dimiliki Papua.

“Beliau telah memimpin Kabupaten Jayapura selama dua periode dengan baik. Beliau sangat memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dan seluruh rakyat Indonesia yang berdomisili di Papua. Sehingga patutlah kita mengapresiasinya,” demikian Abdul Rasyid.

Ref: KBANEWS

Wajar NasDem Berani Usung Anies, Ternyata Punya 'Kartu AS' hingga Bikin Jokowi Ketar-ketir

Teknoiot - Manuver politik Partai NasDem masih menjadi pembicaraan publik. Pasalnya NasDem mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga siap menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang notabane oposisi pemerintah.

Tentu langkah partai yang diketuai Surya Paloh ini sangat disorot mengingat Partai NasDem masih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024 mendatang.

Karena itulah menjadi pertanyaan besar, apa faktor yang menyebabkan Paloh berani mengambil langkah besar hingga nyaris menyeberang ke kubu oposisi?

Hal inilah yang dibahas pengamat politik Refly Harun di kanal YouTube-nya. "Yang namanya Surya Paloh ini memiliki kekuatan sendiri. Sebagai oposisi, dia tidak bisa dipandang sebelah mata," tegas Refly, dikutip pada Senin (2/1/2023).

Wajar NasDem Berani Usung Anies, Ternyata Punya 'Kartu AS' hingga Bikin Jokowi Ketar-ketir



Bahkan menurutnya, berbagai kelebihan ini membuat Jokowi harus memperhitungkan dengan hati-hati, termasuk untuk merealisasikan wacana mendepak menteri-menteri Partai NasDem dari kabinet.

"Artinya Presiden Jokowi masih membutuhkan (menteri dari Partai NasDem) atau paling tidak dia khawatir, takut, kalau seandainya nanti justru ini akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi ke depan," ujar Refly.

Lantas faktor apakah yang membuat Paloh tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi ketika menjadi oposisi nanti?

"Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS, salah satunya adalah media," tutur Refly. Ahli hukum tata negara itu lalu mengabsen beberapa jenis media yang dimiliki oleh Paloh.

"Ini bisa dipakai secara efektif untuk mengampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada pada posisi oposisi, maka tidak lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah," ucap Refly lebih lanjut.

Namun Refly menilai Paloh lebih ingin bertahan dengan gaya politik dua kakinya, yakni tetap di koalisi pemerintah sekaligus membentuk poros politik baru bersama kubu oposisi dan Anies.Kolase Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (Instagram/ganjarpranowo/prabowo/aniesbaswedan)

Hal ini juga tidak lepas dari Partai NasDem yang hanya mempunyai opsi mendeklarasikan Anies bila ingin mendapatkan keuntungan besar di Pemilu 2024.

Menurut Refly, Partai NasDem jelas sudah membuang opsi untuk mengusung kandidat capres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Karena meng-endorse Ganjar dan Prabowo hanya akan menguntungkan partai-partai di mana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo, dan PDIP seandainya Ganjar tetap dicalonkan dan NasDem mengekor maka yang untung adalah PDIP," kata Refly.

"Dalam konteks ini tidak ada pilihan lain bagi Surya Paloh kecuali mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi bagi NasDem, Anies itu adalah harta yang bisa mengantar NasDem pada surga dan neraka," pungkasnya.

Ref: Suara

Catat! Ini Daftar Resmi Cuti Bersama dan Libur Tahun 2023

Teknoiot - Pemerintah telah menetapkan tanggal yang menjadi hari libur nasional sekaligus cuti bersama 2023. Ada 24 hari dari total jumlah hari 2023 yang sebanyak 365 hari yang ditetapkan sebagai hari libur.

Ketetapan soal hari libur dan cuti bersama diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 3 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Secara detail, pemerintah menetapkan 16 hari libur nasional sepanjang tahun ini dan 8 hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama untuk pegawai pemerintah.

Hari libur pertama tahun ini adalah libur Tahun Baru 2023 yang jatuh pada Minggu, 1 Januari 2022. Karena hari libur Tahun Baru 2023 jatuh pada hari minggu, banyak yang bertanya-tanya apakah Senin setelah tahun baru adalah hari cuti bersama.




Sayangnya, pemerintah tidak menetapkan 2 Januari 2023 sebagai salah satu tanggal hari cuti bersama. Oleh karena itu, pada 2 Januari 2023, warga RI tetap harus bekerja seperti biasa.

Namun, sepanjang 2023 masih ada 8 hari cuti bersama yang berdekatan dengan hari libur nasional. Tanggal-tanggal ini bisa dijadikan momen untuk mengambil liburan panjang tanpa banyak menghabiskan jatah cuti dari kantor.

Tanggal cuti bersama yang paling dekat jatuh pada 23 Januari 2023, di hari Senin sebagai pengganti libur Tahun Baru Imlek 2023 yang jatuh pada hari Minggu.

Berikut daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023.

Daftar hari libur nasional 2023

1 Januari 2023 (Minggu): Tahun Baru Masehi 2023

22 Januari 2023 (Minggu): Tahun Baru Imlek 2023

18 Februari 2023 (Sabtu): Isra Mi'raj

22 Maret 2023 (Rabu): Hari Suci Nyepi 2023

7 April 2023 (Jumat): Wafatnya Isa Almasih

22-23 April 2023 (Sabtu-Minggu): Hari Raya Idul Fitri 1444 H

1 Mei 2023 (Senin): Hari Buruh 2023

18 Mei 2023 (Kamis): Kenaikan Isa Almasih

1 Juni 2023 (Kamis): Hari Lahir Pancasila 2023

4 Juni 2023 (Minggu): Hari Waisak 2023

29 Juni 2023 (Kamis): Idul Adha

19 Juli 2023 (Rabu): Tahun Baru Islam

17 Agustus 2023 (Kamis): Hari Kemerdekaan

28 September 2023 (Kamis): Maulid Nabi Muhammad SAW

25 Desember 2023 (Senin): Hari Natal 2023
Daftar hari cuti bersama 2023
23 Januari 2023 (Senin): Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

23 Maret 2023 (Kamis): Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

21, 24, 25 dan 26 April 2023 (Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu): Hari Raya Idul Fitri 1444 H

2 Juni 2023 (Jumat): Hari Raya Waisak 2023

26 Desember 2023 (Selasa): Hari Raya Natal 2023


Sumber: CNBC

English

Anies Baswedan

Tekno