TEKNOIOT

10 Jan 2023

Heboh PDIP Gagal, Ganjar Pranowo Disebut Tak Pantas Jadi Presiden: 'Nggak Bakalan Saya Pilih'

Teknoiot - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang sekaligus kader PDI Perjuangan terus mendapat sorotan. Salah satunya terkait peluang Ganjar yang digadang-gadang pantas maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Namun, sejumlah pihak memperlihatkan ketidakcocokannya dengan rencana Ganjar maju capres. Salah satunya adalah pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.


Dalam akun media sosial Twitter-nya, Gugun mengkritik acara Ganjar Pranowo Festival yang digelar pada Sabtu (7/1) di Yogyakarta. "Ini benar-benar gila. Pesta pora di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Mengerikan kalau dia sampai jadi presiden!" tulisnya dikutip Senin (9/1/2023).







Warganet pun merespons kritikan Gigin tersebut. "Enggak bakalan saya pilih yg model kayak begini.. ngurus jawa tengah 2 periode aja enggak becus.. apalagi mau ngurus Indonesia dari Sabang sampai Merauke.. klu jadi presiden saya yakin Indonesia akan tambah hancur dan babak belur..," tulis @BMor***.

Sementara, @Arofani*** menulis, "Orang seperti Ganjar mana mau mikirin rakyat, rakyat Jawa Tengah kesulitan beras disuruh makan tiwul, kalo rakyatnya makan tiwul, pemimpinnya jg harus makan tiwul jugalah, itu kalo dia punya hati nurani."

Sementara itu, pegiat media sosial Helmi Felis dalam kesempatan berbeda juga menuliskan kritikannya terhadap Ganjar dan partainya. "PDIP gagal. Makin jelas kita lihat Jawa tengah yang sedang alami banjir hebat, namun Gubernurnya tidak di tempat," tulisnya dalam akun media sosialnya, dikutip Senin (9/1).

"Apalagi masyarakat Jawa Tengah terlihat tidak diperhatikan kesejahteraannya. Belum soal WADAS dan lainnya," kritiknya kepada Ganjar Pranowo.

"Slogan Partai Wong Cilik omong kosong aja itu...!!" pungkasnya.


Ref: Wartaekonomi 

Agama Jadi Tersangka

Kolom oleh Haidar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah

ADA apa dengan agama? Urusan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kekerasan banyak dikaitkan dengan agama dan umat beragama. Agama malah disebut produk impor layaknya barang dagangan.

Aura negatif keagamaan itu tidak jarang tertuju pada Islam. Ibnu Taimiyah secara ceroboh dimasukkan sebagai salah satu tokoh sumber paham radikalisme. Padahal, dialah yang menyatakan pemimpin non-Islam yang adil lebih baik ketimbang pemimpin muslim nan zalim. Pemikiran pembaruan ulama besar dari Syiria ini malah melampau zamannya.

Ironisnya, ada sebagian golongan agama membeli isu radikalisme itu tanpa sikap kritis. Dalil dan fatwa keagamaan tentang radikalisme pun serta-merta dikeluarkan. Padahal, ranah lain tak kurang bermasalah dan menjadi sumber masalah kalau kita angkat secara objektif ke ruang publik. Radikalisme itu milik siapa saja tanpa pandang bulu. Sejarah mengenal radikalisme petani sebagai gerakan perlawanan.




Tanyakan pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, kenapa dan atas nama apa mereka menyandera dan berbuat teror terhadap orang-orang tak bersalah. Kelompok ini pun tidak disebut teroris dan radikalis. Tentu selalu ada alasan untuk pembenaran, tetapi tampak sekali bias parameter yang dipakai ketika mengaitkannya dengan agama.

Agama dan umat beragama seolah jadi terdakwa. Agama dianggap sumber radikalisme dan benih konflik yang membelah warga bangsa. Hingga di negeri ini mulai tumbuh pandangan kuat, janganlah membawa-bawa agama di ruang publik. Simpanlah agama di ranah domestik.

Sementara ranah politik, etnik, kedaerah, dan segala atribut lain ketika bermasalah dianggap biasa dan bukan sumber kegaduhan. Padahal, karena soal politik rakyat terbelah, gedung dibakar, konflik mengeras, dan kehidupan gaduh. Orang mengelompok dengan fanatik dalam referensi etnik atau kedaerahan tak disebut eksklusif dan intoleran. Semuanya keliru, tetapi tidak membuahkan stigma dengan aura buruk-muka!

Pandangan sekular


Kita umat beragama sungguh menolak segala bentuk radikalisme atas nama apapun, di manapun, dan kapanpun. Lebih-lebih yang memproduksi kekerasan dan segala bentuk tindakan fasad fil-Ardi. Sejengkal apapun tak ada ruang untuk perbuatan merusak di muka bumi, Hatta atas nama agama, kitab suci, nabi, dan Tuhan.

Kita akui juga ada elemen umat beragama karena bias-pemahaman dan bias-perilaku keagamaan menjadikan agama pendorong tindakan-tindakan ekstrem seperti sikap radikal, intoleran, kebencian, aksi sweeping, dan sejenisnya. Kita juga paham atas sorotan tajam manakala agama dipakai sebagai pendorong hal-hal yang beraura garang dan permusuhan karena secara normatif dan profetik agama dan umat beragama memang membawa misi Ilahi yang suci untuk membangun kehidupan serba bermoral dan rahmat bagi semesta alam.

Jadi, tidak terlalu keliru kalau agama dan umat beragama disoroti tajam ketika masuk pada ranah yang dikategorikan radikal dan sebagainya. Umat beragama tentu penting untuk bermuhasabah diri agar tidak terjebak pada keberagamaan yang bermasalah seperti itu.

Dengan demikian fungsi agama dan peran pemeluk agama tetap kuat sebagai penyebar misi damai, toleran, inklusif, dan segala kebajikan yang utama. Jadikan agama sebagai rujukan nilai utama kebajikan peradaban di negeri tercinta ini, bukan sebaliknya sebagai pemicu perilaku keras dan konflik atasannya Tuhan.

Namun, penting juga pandangan yang adil dan objektif dalam melihat posisi agama dan umat beragama di negeri ini, yang nilai positifnya jauh lebih luas dan menjadi bingkai moral utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu arus utama umat beragama di negeri ini pun sungguh moderat, damai, toleran, dan berkemajuan. Agama dan umat beragama harus dilihat secara komprehensif, tidak parsial dengan nada sarat dakwaan. Tidak perlu juga dipolitisisasi secara ekstrem, seolah agama dan umat beragama sebagai sumber masalah.

Tampaknya, terdapat kecenderungan yang menguat di sebagian elite, pakar, dan warga bangsa tentang alam pikiran sekuler yang bersenyawa dengan proses demokratisasi dan hak asasi manusia yang liberal sebagaimana pandangan hidup masyarakat Barat yang berbasis pada humanisme-sekuler. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang agama dan kepercayaan yang kontroversial dapat dibaca dalam aura alam pikir humanisme-sekuler itu. Pandangan yang demikian tentu tidak cocok dengan jati diri bangsa Indonesia yang beragama kuat dan berideologi Pancasila.

Peter L Berger pernah menengarai bahwa masyarakat moderen tidak begitu hirau dengan persoalan-persoalan metafisik, tentang hakikat kehidupan, dari mana manusia berasal dan untuk apa tujuan hidup di dunia, serta makna-makna kehidupan lainnya. Hal itu karena proses rasionalisasi atau lebih tepatnya sekularisasi begitu kuat, sehingga hal-hal yang mendasar seperti itu seolah wilayah abstrak dan tidak empirik.

Padahal kenyataan masyarakat modern justru memerlukan dimensi yang melampaui dunia rasional itu, yang hanya dapat ditemukan dalam agama. Agama, tulis Berger, merupakan kanopi suci (the sacred canopy) yang dapat membebaskan manusia dari chaos atau segala bentuk kekacauan hidup. Hatta dalam masyarakat dan dunia yang sekuler, menurut Bryan Wilson, secara sosiologis agama masih tetap diperlukan dalam memberi makna luhur bagi kehidupan umat manusia.

Maka menjadi ironis manakala di Indonesia yang penduduknya beragama dan ber-Pancasila, agama dipandang sebagai sumber masalah atau malah menjadi terdakwa untuk segala hal buruk seperti radikalisme, terorisme, intoleran, dan kekerasan. Lebih-lebih karena prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang serbaliberal, agama mulai dimarjinalkan dan malah harus disamasebangunkan dengan bentuk-bentuk kepercayaan tertentu yang sama sekali berbeda dari agama. Agama dianggap skrup kecil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Fungsi Agama


Benarkah agama sumber masalah? Agama merupakan sistem keyakinan universal yang berdasarkan wahyu Illahi membimbing manusia menuju jalan hidup yang benar untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Agama, menurut Arseln van Feuerbach merupakan kebutuhan hidup manusia yang ideal. Ekspresi orang beragama dan bertuhan dapat beragam tetapi manusia sungguh tidak dapat hidup tanpa Tuhan dan tanpa agama, meski ada manusia yang ateis dan agnostik.

Agama mengajarkan manusia hidup saleh untuk diri sendiri, sesama, dan lingkungannya sehingga kehadiran agama justru menjadi rahmatan lil-‘alamin. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan keburukan, semuanya berisi kebajikan yang utama. Agama sebagai refleksi iman tidak hanya terbukti dalam ucapan keyakinan dan iman saja, tetapi agama juga merefleksikan sejauh mana iman itu diungkapkan dalam kehidupan dunia ini (Mukti Ali, 1982).

Agama menurut tokoh Perbandingan Agama dan mantan Menteri Agama itu berfungsi sebagai faktor transendensi, sublimasi, profetik, liberasi, humanisasi, dan kritik atas kehidupan manusia. Dengan agama manusia menjadi insan relijius, shaleh, welas asih, sabar, peduli, mau berbagi, rendah hati, dan berbuat serba kebajikan yang utama. Agama mengajarkan manusia menjadi hamba Allah yang beriman sekaligus beramal shaleh bagi kebaikan semesta. Rasul bahkan diutus untuk menyempurnakan akhlak utama manusia serta menyebar misi rahmatan lil-‘alamin untuk kemajuan peradaban dunia.

Umat Islam selaku mayoritas di negeri ini selain menjadikan agamanya sebagai pedoman kehidupan yang utama dalam keberagamaan, pada saat yang sama menjadikan Islam berfungsi bagi kehidupan berbangsa. Apalah jadinya bangsa ini tanpa Islam dan umat Islam, bersama dengan agama dan pemeluk agama lain. Setidaknya bangsa Indonesia menjadi relijius dan berkeadaban, sesuatu yang mendasar bagi kehidupan suatu bangsa. Bacalah secara jernih dan objektif pengaruh positif agama dalam kehidupan bangsa Indonesia agar tidak terjebak pada stigma atau pandangan negatif dan menjadikannya seolah terdakwa atas hal-hal buruk di negeri ini.

Dalam konteks kesatuan dan persatuan nasional, peranan umat Islam di negeri ini sangatlah besar. Menurut antropolog kenamaan Koentjaraningrat, Islam merupakan kekuatan integrasi nasional dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Menurut George Kahin (1995), salah satu faktor terpenting yang mendukung pertumbuhan suatu nasionalisme terpadu di Indonesia adalah tingginya derajat homogenitas agama yakni lebih 90 persen penduduknya beragama Islam. Agama Islam bukan hanya hanya suatu ikatan biasa, ini benar-benar merupakan semacam simbol kelompok atau in-group untuk melawan penggangu asing dan penindas suatu agama yang berbeda.

Dalam pejuangan melawan penjajahan sungguh besar pengorbanan dan perjuangan umat Islam. Pengaruh, peranan, dan kiprah umat Islam sungguh tak terhitung. Kekuatan Islam seperti Muhammadiyah bahkan menjadikan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Nahdatul Ulama mengeluarkan Resolusi Jihad. Segenap pergerakan Islam menggelorakan cinta Tanah Air sebagai bagian dari jihad fi-sabilillah. Semuanya berjuang untuk Indonesia yang dicintai dan dibelanya dengan sepenuh jiwa-raga dengan ruh agama!


Heboh Lagi Video Habib Kribo Sebut Haji ke Arab Hanya Buang-Buang Duit

Teknoiot - Zein Assegaf alias Habib Kribo mengkritik umat Islam yang menunaikan ibadah Haji ke Makkah, Arab Saudi. Secara khusus, ia menyoroti ada kaum Muslim Indonesia yang sampai melaksanakan Haji lebih dari satu kali. Padahal, Rasulullah semasa hidupnya hanya sekali menunaikan rukun Islam kelima tersebut.


"Ini ada orang Haji sampai satu, dua, tiga kali. Ini sudah melampaui batas. Akhirnya apa? Melupakan sisi kemanusiaannya," ujar Habib Kribo di akun channel Youtube pribadinya dikutip dari Republika.co.id di Jakarta, Senin (9/1/2023).


Kritikan yang diutarakan Habib Kribo itu bermula dari keputusan Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil yang membangun Masjid Al Jabbar di Kota Bandung senilai Rp 1 triliun. Ketika sudah diresmikan, masjid yang juga diarsiteki Kang Emil tersebut mendadak banjir kritikan dari masyarakat, terutama warganet.
Heboh Lagi Video Habib Kribo Sebut Haji ke Arab Hanya Buang-Buang Duit



Tidak ketinggalan Habib Kribo menyindir Kang Emil yang dinilai terlalu bermegah-megahan dalam membangun tempat ibadah. Namun, di sisi lain, umat Islam masih hidup dalam kemiskinan. Kritikan yang terlontar pun merembet ke masalah ibadah Haji.


"Ini apa, tak perlu pamer-pamer benda mati. Kata Nabi apa, kalau mau cari aku, cari di tempat orang-orang yang butuh pertolongan kamu. Tuhan gak parkir di masjid, Tuhan gak parkir Ka'bah," kata Habib Kribo.

Dia melanjutkan, "Ngapain pergi jauh-jauh buang duit ke Arab sana berebut hajar Aswat membuang duit besar, mau cari Tuhan. Tuhan gak di situ, Tuhan ada di tempat orang-orang susah."

Potongan video itu viral dan tersebar di lini masa Twitter. Akun caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan ikut mengkritik ucapan Habib Kribo. "Manusia benar-benar menghina Islam. Beginilah kalau hukum kebal terhadap dia," ujarnya melalui akun @UmarHasibuan24.


Ref: Republika 



3 Jan 2023

Kemenhan Rusia: 63 Prajurit Rusia Tewas Terkena Serangan Rudal Ukraina di Donbass

Teknoiot - Sebanyak 63 tentara Rusia tewas oleh serangan rudal Ukraina yang menghantam area perumahan sementara yang digunakan pasukan Rusia di Donbass. 

“Fasilitas di kota Makeyevka, Republik Rakyat Donetsk Rusia, menjadi sasaran enam rudal dari beberapa peluncur roket HIMARS yang dipasok Amerika Serikat (AS),” ungkap Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia pada Senin (2/1/2023). 

Kemenhan Rusia: 63 Prajurit Rusia Tewas Terkena Serangan Rudal Ukraina di Donbass
Pekerja darurat Rusia memindahkan puing-puing sekolah kejuruan 19 yang hancur akibat penembakan rudal Ukraina di Makeyevka, Republik Rakyat Donetsk, Rusia. Foto/Sputnik



“Dua proyektil dicegat oleh pertahanan udara, tetapi empat berhasil lolos,” tambah pernyataan itu. 

"Akibat serangan oleh empat rudal dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi di titik penempatan sementara, 63 prajurit Rusia tewas," ungkap juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov. 

Semua bantuan dan dukungan yang diperlukan akan diberikan kepada keluarga pasukan yang gugur, menurut Kemhan rusia. 

Serangan itu sebelumnya dilaporkan Menteri Penerangan Republik Rakyat Donetsk Daniil Bezsonov, yang mengatakan rudal itu menargetkan gedung sekolah kejuruan tempat pasukan ditempatkan. 

“Itu terjadi tepat pada pukul 00:01 malam tahun baru, saat prajurit sedang merayakan,” papar dia. 

Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya mengutuk Washington karena tidak hanya memasok senjata canggih ke Kiev, tetapi juga memberikan informasi intelijen kepada militer Ukraina tentang lokasi pasukan Rusia.

Mahfud Md: Kalau Tak Jadi Menteri Saya Ikut Kritik Perpu Cipta Kerja

Teknoiot - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md senang dengan banyaknya kritik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja. Namun, Mahfud menyebut yang bisa diperdebatkan dari beleid tersebut adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.

Sebab, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi pun sudah menyatakan prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tak menyalahi aturan.

"Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya, sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi Menteri ngeritik kayak gitu. Tetapi saya katakan, kalau secara teori udah enggak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya, itu sudah sesuai," ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Mahfud MD (Suara)



Mahfud tak keberatan jika ada kritik soal isi dari Perpu Cipta Kerja. Menurutnya hal itu biasa terjadi saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru dan bagus karena menunjukkan majunya demokrasi di Indonesia.

"Tapi kalau pemerintah menjawab (kritik dari masyarakat), itu bukan berarti sewenang-wenang. Jadi, mari adu argumen," kata Mahfud.
 
Jokowi singgung perang Rusia-Ukraina alasan terbitnya Perpu Cipta Kerja

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2022. Namun, setahun kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membatalkan putusan MK itu.

Jokowi menyebut alasannya menerbitkan Perpu tersebut karena melihat kondisi global yang tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perang itu berdampak besar bagi kondisi dunia dan memperparah krisis energi hingga krisis keuangan banyak negara.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Airlangga menjelaskan putusan MK mengenai UU Ciptaker sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Dia menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," ujar Airlangga.

Ref: Tempo

Jokowi Tak Buka Laporan Pelanggaran HAM Berat Tim PPHAM, KontraS Duga Hasilnya Tak Maksimal

Teknoiot - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM atua PPHAM Berat Masa Lalu yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan meski laporan itu sudah berada di tangan presiden, namun tak kunjung dibuka ke publik.

"Namun, hingga rilis ini terbit, dokumen rekomendasi dari Tim PPHAM Berat Masa Lalu tidak juga tersampaikan ke publik," kata Rivanlee dalam keterangannya, Selasa (3/1/2022).

Jokowi (CNN)



Mereka menduga, bahwa hasil laporan Tim PPHAM tidak maksimal, mengingat proses penyelidikannya yang tergolong singkat.

KontraS menyoroti sejumlah hal terkait penyelidikan yang dilakukan Tim PPHAM. Salah satunya rekomendasi tentang pengakuan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui permintaan maaf Presiden sebagai perwakilan negara atas adanya kejahatan kemanusiaan.

Mereka menilai hal tersebut bukan suatu hal yang baru. Rivanlee mengemukakan, sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemangku jabatan Presiden saat itu.

Ditegaskan permintaan maaf dan pengakuan negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan pemberian atau pemenuhan hak-hak para korban.

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban," ujar Rivanlee.

Mereka juga meminta agar pemulihan tidak hanya dapat dimaknai sebagai bantuan sosial.

Untuk menghindari kesalahan interpretasi, harus diingat bahwa korban dalam pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang telah mengalami penderitaan akibat penyalahgunaan kekuasaan (commission/omission Badan/Pejabat Pemerintahan yang melawan hukum).

"Oleh karenanya pengakuan kesalahan oleh Negara adalah fundamental dan telah direkomendasikan dua dekade lalu," tutur dia.

KontraS menyoroti juga rekomendasi perihal upaya pencegahan agar pelanggaran HAM tidak terulang. Mereka berpendapat jaminan ketidakberulangan tanpa akuntabilitas dan reformasi sektor keamanan hanya menjadi retorika belaka.

"Karena selama ini tidak pernah terjadi inisiatif untuk mereformasi Polri dan TNI baik secara struktural maupun kultural. Nyatanya, selama ini masih terjadi impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM, tidak adanya kontrol sipil terhadap militer dan institusi keamanan," katanya.

Di sisi lain, yang menjadi catatan reformasi sektor keamanan, menurut KontraS ditunjukkan dengan tidak berjalannya vetting mechanism sebagai mekanisme integral. Untuk tidak menempatkan aktor yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat mengalami kenaikan pangkat dan jabatan.

"Dari sejumlah catatan di atas, kami menduga bahwa rekomendasi Tim PPHAM Berat Masa Lalu alih-alih mampu mendesak negara menjalankan kewajibannya, rekomendasi yang dihasilkan kami khawatirkan hanya semakin memutihkan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi," kata Rivanlee.

"Kami meyakini bahwa jika negara menganggap bahwa suatu kasus pelanggaran berat HAM akan ditutup saat terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum adalah ketidakseriusan dalam mengungkap fakta pelanggaran HAM berat," tegasnya.

Untuk diketahui pada Kamis, 29 Desember 2022 Tim PPHAM telah menyerahkan laporan akhir yang berisi rekomendasi atas sejumlah pertemuan dengan korban/keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat kepada Menkopolhukam Mahfud MD, untuk selanjutnya diserahkan kepada presiden.

Setidaknya terdapat 12 pelanggaran HAM berat masalalu yang didalami oleh Tim PPHAM. Sebanyak 15 kasus itu merupakan rekomendasi dari Komnas HAM.

Adapun 12 pelanggaran HAM masalalu yang diselidiki di antarnya, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II 1998, Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999 dan Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985.

Ref: Suara

Para Tokoh Papua Ramai-ramai Bergabung dengan Simpul Relawan RePAnies

Teknoiot - Ketua Umum Relawan Papua untuk Anies Baswedan (RePAnies) Abdul Rasyid bersama Sekretaris Jenderal Mustari Siame memenuhi undangan pertemuan dari Ketua DPP Mathius Awoitauw Center (MAC) Saharuddin di Cafe Shark, Hamadi Pantai, Jayapura kemarin, Senin, 2 Januari 2023.

Selain Ketua DPP MAC Saharuddin dan jajarannya, juga hadir sejumlah tokoh lainnya. Di antaranya, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua yang juga Bupati Kabupaten Jayapura dua periode (2012-2022), Mathius Awoitauw; Sekretaris Flobamra Provinsi Papua, Pendeta Timothy Loak; Ondoafi (Kepala Adat) Maribu, Nohan Yansembra.

Hadir pula dari PKN Provinsi Papua, Mathias Derek Ofide; akademisi, Muktar Syam; Ketua Mahengke Nusa Wilayah 3, Wisnthon Bawole, tokoh KKSS Kota Jayapura, Tahjuddin, Ketua LMI Kabupaten, Jhoni J. Gigir dan sejumlah tokoh perempuan Papua.

Dr. Abdul Rasyid, S.E., M.Si. (berjas hitam, tengah) dalam pertemuan kemarin (KBA)


Pertemuan bersama para tokoh yang ada di Papua tersebut dimanfaatkan Abdul Rasyid dan Mustari Siame untuk mengenalkan simpul relawan pendukung Anies Rasyid Baswedan itu.

Dukungan kepada Anies, katanya menjelaskan dalam pertemuan itu, karena mereka yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa yang ada saat ini. Seperti kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, disparitas antarwilayah, dan ketimpangan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena itu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih adil lebih sejahtera dan lebih bermartabat, maka penting bagi putra terbaik bangsa seperti Anies Rasyid Baswedan diberikan otoritas melalui dukungan dan pemenangan dalam pemilihan presiden nantinya,” paparnya kepada KBA News, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia mengatakan pihaknya konsisten memperjuangkan Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Karena itu simpul relawan ini terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi untuk membangun penguatan dukungan terhadap bakal capres Partai NasDem tersebut.

Makanya, dia pun mengajak semua yang hadir untuk sama-sama berjuang dan mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan pada gelaran pilpres mendatang.

Ketua MAC Saharuddin bersama anggota dan seluruh tokoh yang hadir mengapresiasi kehadiran Ketua Umum dan Sekjen RePAnies tersebut. Gayung bersambut, mereka pun bersedia bergabung dengan simpul relawan yang berafiliasi dengan Konfederasi Relawan Anies Nasional KoReAn tersebut agar bisa bersama-sama membangun kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

“Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan RePAnies dan membangun simpul-simpul relawan baru untuk memperkuat basis dukungan terhadap Anies Rasyid Baswedan,” jelas Abdul Rasyid.

“Oleh sebab itu saya menyampaikan terimakasih kepada para tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu yang dengan sukarela mau bergabung dengan RePAnies dan bersama-sama dengan simpul relawan lainnya memberikan dukungannya kepada Anies Rasyid Baswedan Capres RI 2024 yang diusung oleh Partai NasDem,” sambung dosen Universitas Yapis Papua ini.

Dalam kesempatan itu, Doktor Ekonomi jebolan Universitas Hasanuddin ini pun mengapresiasi Ketua MAC Saharuddin yang konsisten menggalang dukungan untuk Matius Autiauw yang akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua 2024. Karena menurutnya, Matius Autiauw merupakan salah satu putra terbaik yang saat ini dimiliki Papua.

“Beliau telah memimpin Kabupaten Jayapura selama dua periode dengan baik. Beliau sangat memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dan seluruh rakyat Indonesia yang berdomisili di Papua. Sehingga patutlah kita mengapresiasinya,” demikian Abdul Rasyid.

Ref: KBANEWS

English

Anies Baswedan

Tekno